Apa Tupoksi Pendamping Desa?

1
474 views

474 views
Oleh Ekolin
MONALISA | – Keberadaan para pendamping desa selama ini fungsinya dianggap belum efektif dalam membantu tugas pemerintah desa. Sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap kondisi di desa. “Orangnya memang ada tetapi fungsinya kami tidak rasakan. Lebih baik kita memilih tidak ada pendamping desa saja,” ungkap Kepala Nagori Hendrik Siagian kepada Monalisa Jumat pekan lalu.

“Jujur saja dalam setahun terakhir pendamping desa ini tidak efektif,kita berharap kedepan pendamping desa ini lebih kreatif dan inovatif, dan kalau bisa mereka mengikut pola kerja seperti PNPM,” harapnya. 

Menurutnya, dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), pendampingnya lebih berperan sebagai fasilitator yang menjembatani serta memberikan solusi bagi desa. Bahkan, perangkat desa yang ada pada saat itu juga dilatih oleh PNPM tersebut. “Kalau polanya seperti PNPM itu lebih baik, selain kita diberikan pelatihan, juga mereka turut serta melakukan evaluasi dokumen,” jelasnya. 

Dengan demikian lanjut Hendrik, pemerintah desa juga bisa bekerja lebih baik dalam penyusunan administrasi seperti pengusulan dan pelaporan APBDes.” Sekarang ini,tugas fungsinyapun ga jelas,kalau hanya survei kegiatan,dan pelaporan tidak bermanfaat,paling tidak pendamping desa mampu menggali potensi desa sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat desa,intinya kan itu.”ujar Hendrik.

Jika dirunut kembali ke belakang, kehadiran pendamping desa pada hakekatnya beriringan dengan arus hak otonomi yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada desa.Desa saat ini, memiliki semangat baru, yakni, pertama, secara payung hukum dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.Kedua, berkaitan dengan asas, saat ini desa memegang teguh prinsip rekognisi-subsidiaritas, menggantikan asas desentralisasi-residualitas.

Ketiga, berkaitan dengan kedudukan, desa saat ini ditempatkan sebagai pemerintahan masyarakat hybrid  antara self governing community dan local self goverment.Keempat, dari segi model pembangunan, saat ini desa menggunakan konsep village driven development, menggantikan konsep goverment driven development atau community driven development.Kelima, dari segi pendekatan dan tindakan, desa menganut tiga pendekatan yakni fasilitasi, emansipasi dan konsolidasi.Kelima poin inilah yang kemudian menjadikan desa sebagai wilayah otonom paling mandiri.

Berita Terkait: 👉  Ada Cerita Dibalik Tragedi Tenggelamnya KM Sinar Bangun,KNKT Lakukan Investigasi (Bag II)

Perubahan desa ini kemudian menghadirkan beberapa implikasi pada perjalanan desa, antara lain, pembangunan di desa murni menganut kemandirian, lepas dari intervensi kabupaten.Ruang politik di tingkat desa juga semakin dibuka lebar, di mana hak kepala desa semakin luas. Ia memiliki hak untuk mengangkat seluruh perangkat desa.Selain itu, ada aliran dana dari pusat ke desa berupa dana desa.Runtutan implikasi ini menghadirkan satu pertanyaan kecil: apakah desa siap menghadapi perubahan ini?

Pertanyaan inilah yang kemudian coba dijawab oleh Kementrian Desa dengan menghadirkan pendamping desa.Namun, sayangnya pendamping desa yang direkrut oleh kementrian ini hanya memiliki satu tugas penting, yakni mengawal penggunaan dana desa.

Sementara itu,Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Simalungun Ardianto Purba menilai fungsi pendamping desa belum dirasakan manfaatnya oleh pemerintah desa.
Lanjutnya,aparat desa belum merasakan manfaat kehadiran pendamping desa dalam mengawal dana desa. Menurut Legislator partai PPP ini pelatihan yang setiap tahunnya dilaksanakan tidak bermanfaat karena masih muncul masalah pengelolaan dana desa. “setiap tahunnya dana desa dikucurkan namun masih muncul masalah soal pertanggungjawaban, padahal setiap tahun di latih.” Ungkapnya.

Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD), Ahmad Erani Yustika, optimis rekrutmen Pendamping Desa akan lebih baik dari tahun sebelumnya. Hal ini ia sampaikan pada pembahasan Penyaluran Dana Desa di kantor Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi .

“Rencana penyaluran Dana Desa 2017 pada April ini perlu diimbangi dengan kualitas pendamping desa yang lebih berkualitas. Ia mengaca pada tahun 2016 bahwa dalam proses rekrutmennya masih belum sempurna, “butuh waktu dua sampai tiga tahun untuk membangun sistem yang mapan”, katanya saat ditemui di ruang media center, Kemendesa PDTT.

Berita Terkait: 👉  Bupati Tapteng Ajak Kader IPM Sumut Membekali Diri Dengan Ilmu Pengetahuan dan Taqwa

Evaluasi Pendamping Desa, menurut Dirjen Erani,   diperlukan untuk mengimbangi besaran jumlah Dana Desa tahun ini yang meningkat dua kali lipat, dari 20,7 T menjadi 46,9 T, yang diharapkan rencana programnya lebih baik dan mendalaman dalam hal kualitas juga manfaatnya bisa lebih dirasakan masyarakat.

Untuk mengoptimalkan penyaluran Dana Desa tersebut, ujar Erani,  Kementerian Desa PDTT sudah membentuk Satgas Desa yang tugas pokoknya, pertama, mengidentifikasi keperluan bagi munculnya regulasi yang baru. “Kedua, advokasi menyangkut kebijakan atau pun dilapangan, jika terjadi persoalan-persoalan tertentu yang lebih spesifik, misalnya jika terjadi penyalahgunaan,” ujarnya.

“Ketiga, kita juga  melakukan monitoring atas kasus-kasus yang terjadi, misalnya jika ada keterlambatan penyaluran dana desa,” ujar Ahmad Erani.

Setelah penyaluran dana desa tersebut, diharapkan Pendamping Desa sudah siap. “Kita akan mengevaluasi pendamping desa dulu, kan yang Tenaga Ahli, Pendamping Desa, dan Pendamping Lokal Desa  kontraknya akan kita evaluasi,” ujarnya.

“kan tidak semuanya keluar, setelah itu kita akan melakukan seleksi baru. Hanya orang-orang yang betul-betul kinerjanya bagus yang akan kita teruskan, mereka yang keluar dari itu akan kita cari gantinya lewat mekanisme seleksi. Ini semua masih dalam proses,” kata Erani.

Tantangan

Berdasarkan investigasi Monalisa bahwa dari sejumlah perubahan, tugas dan peran pendamping desa, mestinya tidak hanya berkaitan dengan pengawalan dana desa semata.

Ada pelebaran tugas, dari apa yang pernah dilakukan oleh fasilitator Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) pada masa lalu.

Jika fasilitator PNPM selama ini selalu berada di luar aktivitas pemerintahan desa, posisi pendamping desa akan semakin kompleks yakni berada di dalam pemerintahan desa dan di luar pemerintahan desa yakni masyarakat.

Berita Terkait: 👉  JR Saragih Damaikan Dua Nagori yang Bertikai

Di bidang pemerintahan, pendamping desa harus memastikan seluruh penyusunan perencanaan pembangunan desa dapat selesai pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Des) dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).Pendamping desa dituntut untuk memastikan administrasi desa sesuai dengan petunjuk teknis organisasi.

Lebih dari itu pendamping desa harus memastikan pemerintah desa, Bada Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan dan komponen desa lainnya, mengambil peran secara maksimal dalam kerangka pemberdayaan masyarakat.

Pasal 127 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 memberikan arahan lebih detail. Pendamping desa harus mengawal penyusunan perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, kaum disabilitas, perempuan, anak dan kelompok marginal.Jika Pendamping PNPM hanya fokus pada penganggaran BLM saja, maka pendamping desa harus mengawal konsolidasi keuangan desa melalui APBDesa.

Sumber pendapatan desa, mulai dari PADesa, ADD dari APBN, Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD, bagi hasil pajak dan retribusi, serta berbagai sumber pendapatan lainnya harus dikelola secara transparan dan akuntabel melalui APBDesa.Inilah peran dan tantangan sesungguhnya dari pendamping desa.

Karena itu, para calon pendamping desa hendaknya menjadikan tugas pendampingan desa sebagai alat untuk membangun desa.Mereka mesti melihat masyarakat desa sebagai subyek yang perlu diberdayakan, dalam banyak aspek.(*)

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here