Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu

0
695 views

695 views
Oleh BabE

MONALISA | – Hutan  secara umum dilihat sebagai sumber daya penting berupa lahan dan kayu gergajian. Sehingga kebijakan pengelolaannya lebih banyak bertujuan untuk memanen kayu.Tindak lanjut dari kebijakan tersebut menyebabkan jutaan hektar hutan telah dibuka dan dikonversi untuk pemanfaatan lahan alternatif, maupun untuk memperoleh kayu.

Sedangkan secara ekologi hutan diketahui terdiri dari unsur fisik berupa tanah, batu-batuan dan unsur biologi berupa hewan dan tumbuhan dan jasad hidup lainnya.Unsur-unsur  biologi yang terdapat dalam hutan tersebut secara umum diklasifikasikan sebagai  hasil hutan bukan kayu.

Hasil hutan bukan kayu (HHBK) adalah hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budidaya kecuali kayu yang berasal dari hutan. Pengertian lainnya dari hasil hutan bukan kayu yaitu segala sesuatu yang bersifat material (bukan kayu) yang diambil dari hutan untuk dimanfaatkan bagi kegiatan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hasil hutan bukan kayu pada umumnya merupakan hasil sampingan dari sebuah pohon, misalnya getah, daun, kulit, buah atau berupa tumbuhan-tumbuhan yang memiliki sifat khusus seperti rotan, bambu dan lain-lain. 
Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada umumnya merupakan kegiatan tradisionil dari masyarakat yang berada di sekitar hutan, bahkan di beberapa tempat, kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu merupakan kegiatan utama sebagai sumber kehidupan masyarakat sehari-hari.
Sebagai contoh, pengumpulan rotan, pengumpulan berbagai getah kayu seperti getah kayu Agathis, atau kayu Shorea dan lain-lain yang disebut damar.
Sejak Era Reformasi, pembangunan dan pengelolaan hutan menghadapi berbagai tantangan baru.  Terdapat hal dilematis dalam kebijakan kehutanan. Disatu sisi, Pemerintah Pusat dianggap mendominasi pengambilan keputusan dalam pengelolaan hutan. Namun, disisi lain ketika kabupaten beserta masyarakatnya diberikan kesempatan yang lebih luas untuk mengelola hutan yang ada di wilayahnya, di beberapa daerah terjadi ledakan pemberian izin konsesi skala kecil yang mengakibatkan meningkatnya laju kerusakan hutan.

 

Hal ini terbukti, selama tahun 1997-2000, pada awal era otonomi daerah, angka perusakan hutan meningkat dari 1,87 juta hektar menjadi  2,83 juta hektar karena euforia reformasi yang menyebabkan pembabatan hutan secara besar-besaran. Namun sejak tahun 2002 hingga 2005 angka kerusakan hutan sudah mulai turun menjadi 1,18 juta hektar pertahun.

Berita Terkait: ūüĎČ  AMC (Arrows Monalisa Cafe) Sajikan List Menu Rumahan Selama Sepekan

Selama ini, Indonesia menerapkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang eksploitatif, khususnya hutan.  Kebijakan eksploitasi ini mengakibatnya, kondisi hutan  mengalami degradasi yang sangat memprihatinkan.  Tahun 1980-an merupakan tahun keemasan kebijakan eksploitasi hutan untuk diambil kayunya. Ekspor kayu pun mengalami peningkatan yang sangat besar dan menjadi salah satu tulang punggung pendapatan negara.

Sejak masa kejayaan ekploitasi hutan melalui sistem HPH, harga kayu hasil penebangan cukup menggiurkan masyarakat untuk mengusahakannya. Sebaliknya, nilai hasil hutan non kayu secara bertahap mengalami penurunan. Akibatnya banyak masyarakat, yang secara tradisi mengusahakan hasil hutan non kayu, menghentikan kegiatan tersebut dan beralih pada eksploitasi kayu hutan.

Eksploitasi ini sekarang tidak hanya berlangsung pada kawasan produksi saja, tapi juga telah merambah pada kawasan konservasi yang ada. Akibat perilaku eksploitatif  ini berdampak langsung pada produk hasil hutan non kayu. Dimana banyak produk-produk tersebut yang membutuhkan dukungan tegakan hutan yang baik untuk berkembang optimal.

Termasuk hasil hutan non kayu kawasan hutan tinggi raja rusak dan punah,setelah terjadi penebangan hutan dan alih fungsi hutan menjadi perkebunan karet  masyarakat yang berdomisili dipinggiran hutan mengembalikan aneka hayati yang ada dengan memanfaatkan kebun karet  dengan tanaman rotan.

Sebagai salah satu komudite unggulan hasil hutan bukan kayu dengan nilai  harga sangat menjanjikan setelah dipanen,masyarakat  nagori dolok marawa mulai tertarik dengan menanam rotan disela sela kebun karet milik mereka.Hasil pertumbuhan rotan tersebut sangat luar biasa .

Namun dengan berjalannya sang waktu,rotan milik rakyat yang ditanam disela sela perkebunan  karet milik masyarakat tersebut,setelah dipanen tidak dapat dipasarkan,dan keluar dari Nagori Dolok Marawa,karena rotan tersebut dinyatakan  dari hasil hutan cagar alam tinggi raja berdasarkan peraturan dan perundang udangan yang berlaku terhadap kawasan hutan tersebut.

Berita Terkait: ūüĎČ  Gawat'..Sidang Kedua Gugatan,KPU Berkilah'

Dalam Undang-undang tentang Kehutanan produk Reformasi, diakui dan diatur secara tegas mengenai hutan adat dan masyarakat hukum adat. Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.  Pemerintah menetapkan status hutan adat sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya seperti hutan tinggi raja. 

Pemanfaatan hutan adat dilakukan oleh masyaraat hukum adat bersangkutan sesuai dengan fungsinya. Pemanfaatan hutan adat yang berfungsi lindung dan konservasi dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsinya sebagai kawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung adalah segala bentuk usaha yang menggunakan kawasan dengan tidak mengurangi fungsi utama kawasan, seperti : pemanfaatan kawasan,pemanfaatan jasa lingkungan,pemungutan hasil hutan bukan kayu.Pemanfaatan hutan lindung dilaksanakan melalui pemberian : izin usaha pemanfaatan kawasan.izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan.izin pemungutan hasil hutan bukan kayu.
Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung adalah segala bentuk usaha yang menggunakan kawasan dengan tidak mengurangi fungsi utama kawasan, seperti:  budidaya jamur,  penangkaran satwa, dan budidaya tanaman obat dan tanaman hias.  
Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung adalah bentuk usaha yang memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya, seperti: pemanfaatan untuk wisata alam,  pemanfaatan air, dan  pemanfaatan keindahan dan kenyamanan.

Pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan lindung adalah segala bentuk kegiatan untuk mengambil hasil hutan bukan kayu dengan tidak merusak fungsi utama kawasan, seperti: mengambil rotan,  mengambil madu, dan mengambil buah.

Dalam kondisi ideal, sumber daya hutan dapat menghasilkan hasil hutan berupa kayu dan bukan kayu. Meski di lapangan saat ini, pengelolaan hutan secara pragmatis dan parisial hanya berorientasi pada komoditas tunggal.

Situasi seperti ini, menurut Fredri Ht Barat S. Hut sebagai salah satu pemerhati hutan di Kabupaten Simalungun.dirasa tidak cocok lagi karena terbukti timber extracting menyebabkan kerusakan yang sangat parah pada hutan-hutan produksi di Indonesia terkhusus di Simalungun. Meski begitu, dengan dimulainya peralihan pemanfaatan dan pengelolaan hasil hutan bukan kayu (HHBK) sedikit memberi harapan baru.” Hutan diharapkan tetap produktif dan kelestariannya tetap terjaga,” ujar Wakil PU Tabloid Monalisa beberapa hari lalu.

Berita Terkait: ūüĎČ  Kemas Akan Laporkan Nusantara Mobil Kepada Perlindungan Konsumen (Bag II)

Dijelaskan Fredrik, Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) adalah seluruh hasil hutan yang berupa hayati dan non-hayati (selain barang tambang) yang dihasilkan oleh hutan. HHBK dapat berupa barang (goods) antara lain getah-getahan, minyak atsiri, lemak, obat-obatan herbal, rotan, bambu dan lain-lain, serta servis berupa jasa lingkungan yang berupa kepariwisataan alam, fungsi ekologi, hidrologi dan sebagainya.

Fredrik mengakui pengembangan dan pemanfaatan HHBK saat ini masih menghadapi kendala. Kesadaran geopolitik dan geostrategi Sumber Daya Hutan Indonesia belum menjadikan HHBK sebagai modal utama pembangunan kehutanan. Kontribusi HHBK dipandang belum layak dalam upaya mensejahterakan rakyat banyak.

“Negara masih mengalami kebuntuan dalam konsep, evaluasi praktek pemanfaatan HHBK maupun eksekusi pengembangannya, padahal kekayaan diversitasnya merupakan kekuatan utama bagi penyediaan green goods product maupun services product,” jelasnya.

Karena itu, katanya, diperlukan penyusunan konsep strategi pengembangan HHBK dalam memberi kerangka acuan dan arah kebijakan bagi daerah untuk membuat cetak biru bagi upaya membangun perekonomian wilayah berbasis HHBK secara berkelanjutan. Untuk itu perlu untuk mengamankan hulu dan menentukan prioritas HHBK yang akan digarap.

“Sudah ada 6 HHBK yang akan digarap, di antaranya  Madu, Sutera, Gaharu, Rotan, Bambu, dan Nyamplung. Dengan strategi hulu dan enam jenis prioritas, maka berikutnya tinggal melakukan fungsi-fungsi manajeman dan sumber daya pendukung,” katanya.

Untuk keberhasilan HHBK, tandas Fredrik, kuncinya pada program pemberdayaan masyarakat. Diharapkan mereka dibimbing untuk bisa masuk ke industi menengah dan industri-industri yang lebih tinggi.”Seperti kopi sekarang ini yang sudah mendunia, kuncinya gampang ATM.  Amati, Tiru dan Modifikasi,” tambahnya.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here