Penanganan Batas Akhir Korban Erupsi Sinabung 31 Desember 2017

0
106 views

Oleh Asmila

MONALISANEWS | KARO | – Untuk menyelesaikan  masalah erupsi Gunung Sinabung hingga saat ini masih terus erupsi secara terus menerus dan berdampak kepada warga hingga tinggal diposko pengungsian ,dan hal tersebut Pemerintah Pusat tidak mengurungkan niatnya untuk mengadakan  rapat kordinasi  ( Rakor)  yang dimotori oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Penanggulangan Bencana Kemenko PMK, Masmun Yan Mangesa, Selasa (5/9) pukul 10.30 wib di  Hotel Putra Mulia  Medan Jalan Gatot Subroto Medan.

Dalam Rakor tersebut  turut hadir Roy Abimanyu Staf  Kepresidenan, Kepala BPKP sumut  Sihar Panjaitan, Asisten 1 pemerintahan Kab.Karo Drs. Suang Karo-karo, Kalak BPBD Karo Ir.Martin Sitepu, kadis kehutanan provsu Harlen Purba, sekretaris BPBD provsu Saberina Tarigan, Camat Simpang Empat Hendrik Tarigan, Plt.camat Tiga Nderket Sukur Brahmana, Camat Payung Jepta Tarigan, Plt Camat Naman Teran Dwikora Sitepu, Kabid Logistik BPBD Karo Natanael Perangin angin.

Masmun Yan Mangesa mengungkapkan ,bahwa Pemkab Karo  mempunyai batas akhir dalam  pelaksanaan rencana aksi penanganan korban erupsi gunung Sinabung akan segera berakhir pada 31 Desember 2017 ini .untuk itu saya minta kepada BPBD Karo  bagaimana  progres kedepannya  untuk menyelesaikan penangaan  tentang batas akhir ini,” Jelasnya.

Menanggapi hal tersebut ,Bupati Karo Terkelin Brahmana,SH  mengutarakan dalam  penanganan pengungsi yang sampai sekarang terus dimonitoring  dan mengawasinya agar  pihak BPBD Karo  juga dapat bekerja secara maksimal hingga  sampai batas akhir 31 Desember 2017  yang ditentukan  dan tidak ada lagi pengungsi -pengungsi berada lagi di posko -posko.” Semuanya sesuai Renaksi (rencana aksi) dari pemerintah pusat (BNPB) akan ,” Clear and Clean”  sehingga  pengungsi  erupsi Gunung Sinabung tidak ada lagi di di tenda – tenda pengungsian  maupun posko atau pun jambur ” Tegas Terkelin Brahmana.

Berita Terkait: 👉  JR Saragih: " Buat Saya Semua Adalah Sahabat "

Menyikapi hal tersebut ,Kepala BPBD Karo Ir.Martin Sitepu  juga memaparkan pelaksanaa relokasi tahap I (pertama) sebanyak  370 kepala keluarga  telah selesai 100% berupa  hunian tetap (huntap) Fasilitas Umum (fasum) Fasilitas Sosial (fasos)  danbegitu lahan usaha tani.

Sedangkan untuk Relokasi tahap II (dua) sebany6ak 1.682 kepala keluarga  masih terus berlangsung dan akan  masuk tahap III (tiga) Relokasi Mandiri  jumlahnya  2.592 kepala keluarga  yang berada di 8 posko sudah di validitasi, jadi ini semuanya akan dikembalikan tidak ada lagi tinggal dalam  posko posko yang mana telah disinggung oleh Bupati Karo tadi dan pengungsi harus  Zero (kosong) ,dan nama nama pengungsi sudah di SK kan oleh Bupati Karo , ” Ujar Ir.Martin Sitepu.

Dalam kesempatan Rakor   tersebut kepala BPBD provinsi Riadil Akhir Lubis meminta  agar pihak BPBD karo agar mendata kembali jumlah yang tersebar dalam 8 posko baik mengenai kebutuhannya makan dan minum, biaya pembinaan jika dipindahkan , termasuk sewa rumah dan lahan.” BPBD karo segera Validitasi supaya tahu berapa anggaran yang akan dikucurkan, pihak BPBD provinsi akan ikut serta membantu, “Terang Riadil Akhir Lubis.

Sementara Staf Presiden  yang diwakili  oleh Abed Nego Tarigan , meminta kepada semua pihak yang terkait dalam penanganan erupsi gunung sinabung  agar membuat kajian ” sewa rumah dan sewa lahan ” tentang besaran yang akan disalurkan kepada pengungsi nantinya  agar ada dasarnya.Jika pengungsi yang berada di 8 (delapan) posko,  harus “Clear and Clean” sesuai batas akhir 31 Desember 2017, ini perlu diselesaikan lebih cepat.” Tegas Abed Nego Tarigan.

Begitu juga  Direktur Pemulihan dan Peningkatan Fisik BNPB Tetty Saragih,  AK ,mengutarakan sudah sering beberapa kali kita Rakor , oleh sebab itu, supaya dalam pembangunan Huntap dan Huntara supaya  SKPD lainnya  digandeng,misalnya  dari misalnya Dinas Pertanian, Kehutanan, TNI/POLRI  dengan tujuannya agar transparansi sehingga menyatukan kebersamaan dan penanganan bersama sama “jelas  Tetty Saragih, AK.

Berita Terkait: 👉  Paralayang Motor Hiasi Udara Parapat

Direktur Tanggap Darurat pada Deputi Bidang Penanganan Darurat,” Drs.Junjungan Tambunan,ME. juga menghimbau agar mencatat  kembali secara akurat data jumlah pengungsi dan nama yang sudah di SK ( surat keputusan) oleh Pemkab Karo.Pihak  BPBD Karo berhak membuat rencana aksi kedepan karena sampai saat ini Gunung Sinabung masih dalam status “DARURAT”  oleh sebab itu  saya minta,  pihak BPBD karo,  cepat tanggap terkait dengan “DARURAT”.Sesuai kewenangan  dan  begitu juga pihak Provisi Sumatera Utara  harus peduli dan intinya utamakan orang dari pada Kayu, sehingga lahan ”  Land Clearing bagi Huntap yang akan dibangun di siosar yang saat sekarang ini sudah dalam proses pengajuan pemakaian hutan produksi 580 Ha,” Jelas Junjungan Tambunan,ME.

Terkait adanya pertemuan Rakor dalam penanganan  masalah Gunung Sinabung yang berlangsung di Medan , Kabag Humas Dan  Protokol Pemkab Karo ,Drs Joko Sujarwanto membenarkannya”Saat ini Bupati Karo sedang mengadakan Rakor dengan Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Penanggulangan Bencana Kemenko PMK, Masmun Yan Mangesa juga dihadiri oleh staf Presiden,Direktur Tanggap Darurat ,Direktur Pemulihan dan Peningkatan Fisik BNPB Tetty Saragih,  AK,” ujarnya .(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here