Pemerintah Kabupaten Simalungun Diminta Segera Terbitkan Payung HukumTentang BUMDesa

0
347 views

Oleh Redaksi

MONALISANEWS | SIMALUNGUN | – Memasuki tahun ketiga penyaluran Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN),Pemerintah Kabupaten Simalungun sampai saat ini belum memiliki payung hukum pelaksanaan program pemerintah tentang Badan Usaha MilikDesa (BUMDesa). Padahal Program ini salah satu penentu kemandirian ekonomi masyarakat desa.

Hal ini membuat  aktifis muda warga Nagori Nagori Bosar Kecamatan Panombeian Panei Simalungun, Wahyudi Hardianto SP menyoal Pemerintah Kabupaten Simalungun tetang Payung Hukum pembentukan Badan Usaha Milik Desa atau dengan sebutan BUM Des.Pasalnya Pemkab Simalungun tiga tahun berjalan,alokasi Dana Desa hanya memprioritaskan pembangunan infrastruktur,sementara pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu program utama alokasi Dana Desa’!.Jelasnya kepada Monalisanews Minggu (24/9).

“ Sangat kita sayangkan bang, begitu besarnya dana yang digulirkan pemerintah pusat untuk nagori-nagori di Kabupaten Simalungun, tetapi para pemangku kepentingan di nagori belum siap untuk menggunakannya, terutama dalam membangkitkan ekonomi di nagori nagori melalui wadah BUM Des,” Jelas Yudi.

Pria muda yang pernah menjadi Sekretaris Umum DPD BKPRMI Kabupaten Simalungun 2009-2012 dan Ketua PK KNPI Kecamatan Panombeian Panei 2009-2011ini menyampaikan pengalamannya ketika ia pernah turut mengihiasi lahirnya BUM Des Tirta Sidorejo di Nagori Bosar Kecamatan Panombeian Pane iKabupaten Simalungutahun 2013, bahkan sampai menjadi inisiator perjalanan BUMDesa di Kampungnya mulai tahun 2013-2016 denganTiga Ketua BUMDesa yang berganti. “Tahun 2013 sebelum ada undangu ndang desa No.6 Tahun 2014 pun kita sudah dirikan BUMDesa Bang, dan Insya Allah sampai kini berkembang cukup baik walaupun masih ada disana sini kekurangannya.Pada saat itu acuan kita adalah UU No.32 Tahun 2004 tentangPemerintah Daerah dan PERMENDAGRI No39 Tahun 2010 Tentang BUMDES.” Ujarnya.

Berita Terkait: 👉  KNPI Kecamatan Bandar

Untuk itu perlulah Pemerintah Kabupaten  Simalungun,melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan  Pemerintahan Nagori (DPMPN) untuk dapat menginisiasi lahirnya aturan tentang pengelolaan BUMDesa. Setidaknya kalaupun tidak dalam bentuk Peraturan Daerah (PERDA), ya minimal Peraturan Bupati (BUPATI).“Menurut saya lambannya perkembangan dalam pendirian dan pengelolaan BUMDesa di Kabupaten Simalungun ya salah satunya karena factor belum adanya aturan yang dikeluarkan semisal PERDA atau PERBUB, jadi kesannya pemerintah daerah kurang tanggap dan tanggungjawab terhadap perkembangan BUMDesa. Padahal kini pasca lahirnya UU Desa No.6 tahun 2104, PP  No.43 Tahun 2014 dan PERMENDESA dan PDT N0.4 Tahun 2015 sudah sangat jelas pengaturan BUMDesa itu” tegas Wahyudi Hardianto, S.Pd yang saat ini juga menjabat Sekretaris GPII Kota Pematangsiantar dan juga salah seorang staf pengajar di salahsatu SMA Negeri Di Pematangsiantar.(*)

 

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY