Membumikan BUMDesa Di Bumi Habonaron Do Bona, Menularkan Visi Semangat Baru SUMUT Dari Kabupaten Simalungun

0
179 views

Oleh: Wahyudi Hardianto, S.Pd

 Desa Dalam Prespektif Undang Undang

Desa atau di bumi Habonaron Do Bona ini disebut dengan istilah Nagori, kini memiliki peran yang sangat penting dalam upaya membangun kemajuan dan kemandirian  daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini tidak dapat dipungkiri, karena pasca terbitnya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa memberikan ruang yang cukup besar bagi desa-desa untuk dapat membangun desanya masing masing sesuai dengan potensi yang ada, tentunya dengan melibatkan seluruh Stake Holder (pemangku kepentingan) yang ada di Nagori tersebut.seperti Kepala desa/Pangulu dengan seluruh perangkatnya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) / Maujana Nagori, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan unsur unsur yang ada di masyarakat desa lainnya.

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa dalam upaya memberdayakan pembangunan desa, pemerintah (Pusat) telah melakukan transformasi system pemerintahan desa setelah diterbitkannya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014tentang desa (desa baru) sebagai pengganti dari undang- undang Nomor 32 tahun 2004tentang pemerintahan daerah (desa lama).

Kedua Undang- Undang tersebut memiliki perbedaan yang cukup mendasar bagi para pemangku kepentingan di desa untuk melakukan pembangunan di wilayah desanya masing masing.Sutoro Eko (2014) menyebutkan diantara perbedaan  tersebut adalah: Pertama, tentang azas utama desa.

Desa lama menganut asasdesentralisasi-residualitas, sedangkan desa baru menggunakan asas rekognisi-subsidiaritas. Kedua,tentang Kedudukan desa.Desa lama berkedudukan sebagai organisasi pemerintahan yang berada dalam system pemerintahan kabupaten/Kota (local state government), sedangkan desa baru berkedudukan sebagai pemerintahan masyarakat, hybrid antara self governing community dan local self government.

Ketiga,tentangPolitik Tempat.Desa lama merupakan lokasi dari proyek yang bersumber dari pemerintahan diatasnya,sedangkan desa baru merupakan arena bagi orang orang desa untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan kemasyarakatan.

Keempat, tentang posisi dalam pembangunan. Desa lama merupakan objek pembangunan,  sedangkan desa baru merupakan subjek pembangunan.

Desa baru yang berpedoman pada Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang desa dan Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2015 (perubahan dari Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014) tentang desa memberi pedoman yang sangat jelas tentang arah pembangunan desa kearah yang lebih baik. Hal ini sepadan dengan apa yang menjadi program pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla yang tertuang dalam Program Nawacita Butir ketiga yang berbunyi: membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan.

Sebagai bukti nyata dan komitmen yang kuat dari Pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk membangun desa, sejak tahun 2015pemerintah telah menggelontorkan Dana Desa (DD) ke setiap desa dengan jumlah yang sangat besar. Tahun 2105 Pemerintah (Pusat) melalui APBN menggelontorkan dana Rp. 20.8 T dan pada tahun 2016 RP. 46.96 T dan pada tahun 2017 ini pemerintah (pusat) Rp 60 T. Maka untuk itulah Pemerintahan desa harus siap untuk melaksanakan program program pembangunan di desa dengan pola dan system yang akurat, transparan, tepat sasaran adan akuntable sesuai apa yang dikehendaki oleh UU nomor 6 tahun 2014 dan PP 47 tahun 2015 (Pengganti dari PP nomor 43 tahun 2014) tentang desa dan peraturan perundangan lainnya yang menyangkut tata kelola pemerintahan desa (baru).

Desa (baru), sebagai bagian dari transformasi perubahan peraturan yang menjadi dasar dari pengelolaan pemerintahan desa, maka seluruh pemangku kepentingan di desa terutama kepala desa/pangulu dan badan permusyawaratn desa (BPD)/maujana nagori harus mampu beradaptasi dengan tema-tema pokok yang tertuang dalam UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dimana diantaranya yang paling seksi temanya selain Dana Desa (DD) yang bersumber dari Alokasi Pendapatan Belanja Negara (APBN) adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Berita Terkait: 👉  JR Saragih Berbagi Kasih dengan Anak – Anak Yatim Piatu

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) menjadi salah satu tema sentral, karena pemerintah(pusat) memang menghendaki agar perputaran ekonomi di desa dapat lebih baik, cepat dan lebih berkembang di desa. Hal ini dapat dilihat setidaknya dari beberapa aspek: Satu,aspek yuridis. Bahwa BUMDesakedudukannya dalam desa (baru) diatur dalam UU No.6 tahun 2014 dalam empat pasal yaitu, pasal 87,pasal 88, pasal 89 dan pasal 90. Kemudian diatur juga dalam PP 47 tahun 2015 yitu pada pasal 135, pasal 136 pasal 142.

Secara tekhnis tata cara pembentukan, pendirian, penggurusan, pengelolaan dan pembubaran BUMDesa diatur oleh PERMENDESA Dan PDT Nomor 4 tahun 2015. Coba dibandingkan Kedudukan BUMDES dalam desa (lama), hanya diatur dalam Permendgri Nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

Kedua, aspek penguatan program.Bahwa BUMDesa dalam desa (baru) merupakan program unggulan pemerintah melalui program Kementerian Pembangunan Desa Daerah tertinggal dan Transmigrasi yaitu dengan Penetapan Program 5.000 Desa mandiri dan 5.000 pembentukan dan pengembangan BUMDesa. Ketiga, Aspek Partisipasi. Bahwa BUMDesa dalam system desa (baru) dalam pembentukannya harus melalui Musyawarah Desa (MUSDES) yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD)-maujana nagori- dengan melibatkan seluruh unsur tokoh dalam masyarakat desa.Dalam pelaksanaannya didampingi oleh tenaga Pendamping Desa yang diangkat oleh Pemerintah.

Sebegitu besarnya kedudukan BUMDesa dalam system Desa (baru), maka Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) dan Pemerintah Desa perlu untuk melakukan upaya yang sungguh –sungguh agar apa yang dikehendaki dan diamanahkan oleh Undang Undang untuk kemajuan dan kemakmuran desa dan masyarakatnya dapat segera terwujud.

BUMDesa Di Bumi Habonaron Do Bona

Kabupaten Simalungun yang memiliki falsafah Habonaron Do Bona- kebenaran itu adalah pokok- merupakan 1 (satu) diantara 33 (tiga puluh tiga) Kabupaten/Kota ada yang ada di Sumatera Utara dan memiliki 386 Desa/Nagori.Melalui dinamika yang cukup berat akhirnya mayoritas masyarakat kabupaten ini menetapkan pilihannya pada Bapak DR. JR Saragih MM/ Ir. Amran Sinaga sebagai Bupati/ Wakil Bupati pada Pilkada 10 Februari 2016.Kemudian pada 6 Agustus 2016 diselenggaraknnya 258 dari 386 Pemilihan Kepala Desa/Pangulu  serentak. Dan Pada tanggal 17 Agustus 2016 dilantiklah Para pangulu hasil dari Pemilihan Pangulu Serentak.

Beberapa bulan pasca dilantik, para pangulu langsung terlibat dalam pengelolaan dana desa Tahun Anggaran 2016. Pada tahun 2016 lalu,  Kabupaten Simalungun mendapatkan kucuran Dana Sebesar Rp.230.4 Milyar (penerima terbesar ketiga seteleh kabupaten Nias Selatan Dan kabupaten deli serdang) yang dibagikan kepada 386 Desa/nagori kurang lebih Rp.550-Rp.650 Juta/ Nagori. Pada tahun 2017 ini  Kabupaten Simalungun menerima Rp 294.1 Milyar, terbesar ketiga setelah Nias Selatan Rp. 346.818.470 Milyar dan Deli Serdang Rp.303.060.286 Milyar.

Selain diberikan fasilitas dana yang besar, desa-desa/nagori di Kabupaten simalungun juga diberikan  pendampaingan Tenaga Ahli, Tenaga Pendamping Desa dan Tenaga Pendamping Desa Lokal yang diangkat oleh Pemerintah (Pusat) untuk membantu  merancang, melaksanakan, mengevaluasi dan membuat laporan pertanggung jawaban pelaksanaan program yang bersumber pada Dana Desa.

Namun Cukup disayangkan Setelah 3 (tiga) tahun berjalan tahun 2015-2016 dan 2017, program Dana Desa di Kabupaten Simalungun belum Banyak menyentuh pada program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat Desa/ Nagori Melalui perogram BUMDesa. Bahkan Data yang penulis terima sampai bulan Agustus 2017, desa/nagori yang mendirikan BUMDesa dan melaporkannya Ke Badan Pemerintahan Nagori Dan Pemberdayaan Masyarakat (BPMPN) tidak sampai 50 dari 386 desa/ nagori ( 13 %) dari jumalah total desa/nagori.

Sungguh disayangkan ketika BUMDesa menjadi salah satu program prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah (pusat), malah pemerintah desa/nagori di Bumi Habonaron Do Bona ini sangat lambat meresponsya. Sebagai catatan, pada sekitar Bulan Juni/Juli 2015 BPMPN Kabupaten Simalungun Beserta Pangulu dan Sekretaris Nagori telah melaksanakan Study Field Trip ( Studi Kunjungan lapangan) ke Desa Ponggok kecamatan Polanharjo kleten/Jogjakarta (desa terbaik nasional dalam pengelolaan BUMDesa) dan pada Bulan Oktober 2016 Kembali BPMPN Kabupaten Simalungun mengadadakan BIMTEK dan Field Trip Study kesalah satu desa terbaik dalam pengelolaan BUMDesa ke Kabupaten Bandung Jawa Barat.

Berita Terkait: 👉  GREBEG NYADRAN DI SIKASUR RAMAI DI KUNJUNGI WARGA

Saran Dan Masukan

Untuk itulah kiranya pemerintah Kabupaten Simalungun- Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Nagori (BPMPN)- perlu kembali untuk memperkuat program Pembentukan dan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di nagori nagori, agar kembangkitan dan pemerataan ekonomi masyarakat nagori dapat segera terwujud. Karena ruh dari pengelolaan BUMDesa di nagori- nagori selain sebagai Fungsi Ekonomi juga merupakan sebagai Fungsi Sosial.

Selain untuk memperoleh keuntungan usaha/bisnis di desa dalam rangka Pemenuhan Pendapatan Asli Desa (Fungsi Bisnis), BUMDesa juga sebagai lembaga Penyedia layanan Umum masyarakat desa/nagori (Fungsi Sosial) atau setidaknya mendekatkan penyediaan kebutuhan masyarakat desa yang selama ini jauh dari Desa dan susah diperoleh masyarakat.

Secara terori, sebenarnya pembentukan dan pendirian BUMDesa di desa desa/nagori tidaklah susah. Karena petunjuk pelaksanaannya sudah sangat jelas di gambarkan dalam UU No.6 tahun 2014 tentang desa, PP No. 47 tahun 2015 ( Pengganti PP No. 43 tahun 2014) penjelasan tentang UU Desa dan PERMENDESA Dan PDT No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Belum lagi pengalaman para kepala desa yang telah 2 (dua) kali dan atau 1 (satu) kali melaksanakan Bimbingan Teknis (BIMTEK) ke Jawa Tengah/ Jogjakrta dan Jawa Barat.Namun secara praktek, faktanya desa-desa/nagori di Bumi Habonaron Do Bona ini belum mau dan belum mampu untuk melaksanakan program tersebut.

Dalam catatan penulis ada beberapa hal yang menjadi factor terlambat dan terhambatnya program BUMDesa hadir di nagori-nagori.

Pertama, Rendahnya daya dorong  dari pemerintah daerah/ kabupaten  Simalungun.  Maka untuk ituperlunya daya dorong yang kuat, dari Daya dorong ini setidaknya dengan menerbitkan dan mengeluarkan ataumenginisiasailahirnya Peraturan Daerah (PERDA) atau Peraturan Bupati (PERBUB) tentang BUMDesa dan Peraturaran Daerah (PERDA) atau Peraturan Bupati (PERBUB) tentang penglibatan Badan Usaha Milik Nasional (BUMN)/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)/ Badan Usaha Perusahaan Swasta di Kabupaten Simalungun dalam usaha penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR)/ Program kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) untuk mendampingi pengelolaan BUMDesa di nagori-nagori yang berdekatan dengan wilayah usaha perusahaan tersebut.

Kedua, Kurangnya Politcal Will(Keinginan Politik) dan Good Will(Keinginan yang baik) dari para pangulu untuk mendirikan dan mengelola BUMDesa secara baik dan benar dengan melibatkan komponen masyarakat.

Ketiga, Kurangnya pemahaman para Stake Holder(Pemangku kepentingan di nagori) baik Pangulu, perangkat Nagori, Badan Permusyawaratan Nagori (BPD)/ Maujana Nagori dan yang lainnya.

Keempat,  Kurang dilibatkannya unsur-unsur tokoh masyarakat nagori dalam merancang, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi program-program nagori. Di beberapa nagori, hal ini di picu oleh effect pemilihan pangulu yang belum mampu disatukan oleh pangulu terpilih.

Kelima, Kurang profesionalnya dan kurangnya pemahaman Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI)  para pendamping local desa dan pendamping desa tingkat kecamatan. Bahkan di beberpa desa Pendamping local desa menjadi bagian konflik desa itu sendiri.

Penutup

Penulis berkeyakinan, jika program Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di nagori-nagori di kabupaten Simalungun dapat cepat ditumbuhkan dan dikembangkan pada tahun 2017 ini , maka  apa yang menjadi Visi DR. JR Saragih ,MM Bupati Simalungun 2016-2021 yaitu terwujudnya masyarakat simalungun yang mandiri.

Mandiri secara perekonomian berbasis pada kemampuan masyarakat untuk mencukupi kebutuhan sehari hari, kebutuhan untuk tercapainya tingkat kesehatan yang tinggi dan kebutuhan untuk membiayai pendidikannya serta didukung dengan peningkatan fasilitas fasilitas umum dan infrasytuktur yang memadai untuk mendukung akses perekonomian masyarakat, dapat segera terwujud.

Berita Terkait: 👉  SUMUT WATCH Usut Dugaan Korupsi PD Pasar Horas Jaya

Begitu juga tagline Semangat Baru Sumut (SBS) yang menjadi pemikiran dan perjuangan DR. JR. Saragih, SH.MM selain sebagai Bupati, juga merupakan Tokoh masyarakat Sumatera Utara dapat terus ditularkan kepada daerah daerah lainnya di Sumatera Utara. Dimana Pak JR (sapaan Bupati Kabupaten Simalungun ini) telah banyak menorehkan prestasi prestasi yang luar Biasa diantaranya,

Penghargaan Manggala Karya Kencana dari Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat tahun 2013, Sahabat Pers Awards Sumatera Utara 2013 dari Serikat Perusahaan Pers (SPS), anugerah sebagai kepala daerah inovatif 2014 dari Menteri Dalam Negeri, dan yang spektakuler pada tahun 2017 Bupati Kabupaten Simalungun mendapatkan penghargaan dan memecahkan rekor MURI dengan melaksanakan Buka Puasa bersama 18.000 jemaah mengalahkan Buka Puasa bersama 15.000 jemaah di Jakarta pada tahun 2015.

Penulis sebagai warga masyarakat yang dilahirkan dan dibesarkan di Bumi Tano Habonaron Do Bona, kiranya memiliki impian jika masyarakat di kabupaten ini dapat terus meningkat kesejahteraannya setidaknya dengan tumbuh subur dan berkembangnya BUMDesa-BUMDesa di kabupaten ini.Karena bumi kita ini memiliki Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang melimpah ruah.

Begitu besarnya potensi Sumder Saya Alam Kabupaten Simalungun, baik Potensi Pertaniannya ( sentra tanaman padi, Sentra Tanaman kopi, sentra tanaman Holtikultura dan usaha pertanian lainnya), Potensi perikannya ( ada sentra peternakan ikan lele, sentra peternakan ikan nila, sentra peternakan lembu,dll), kemudian ada potensi wisata ( Wisata Air Danau, Wisata Air Sungai dan mata air, wisata air terjun, dll) potensi kerajinan rumah tangga, potensi usaha makanan dan masih banyak lagi potensi yang dimiliki kabupaten Simalungun.

Disamping potensi Sumber Daya Alam, Simalungun juga memiliki potensi Sumberdaya manusia yang cukup banyak.Hal Ini ditandai dengan telah banyaknya berdiri Lembaga Pendidikan tinggi di wilayah kabupaten ini. Ada Universitas Efarina, Universitas Simalungun di Pemtang Siantar yang sebagaian besar mahasiswanya adalah penduduk simalungun, perguruan Tinggi Panca Budi, Ada STAI UISU dan yang lainnya.

Jika seluruh potensi itu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di nagori- nagori di simalungun dengan membentuk dan mengembangkan BUMDesa, maka pemerataan ekonomi masyarakat nagori dapat segera terwujud.

Kata kuncinya adalah: Satu, Pemerintah kabupaten harus memberikan daya dorong yang kuat kepada pemerintah nagori baik dengan mendorong terbitnya Peraturan daerah ataupun menginisiasi terbitnya Peraturan Bupati tentang BUMDesa sebagai paying hukum di tingkatan daerah,  Atau Juga memberikan stimulus bagi nagori-nagori yang mampu mendirikan dan mengembangkan BUMDesa nya.

Kedua, Pemerintah Kabupaten harus mendorong agar pemerintahan nagori taat azas dan taat aturan terutama tentang pengelolaan desa yang berbasis masyarakat.

Ketiga, Perlunya banyak program pelatiahan pemberadyaan masyarakat di tingkat pemerintahan nagori.Dan yang Keempat, Reorientasi Pendamping desa dan pendamping lokal desa.

Semoga tulisan ini bermanfaat dan dapat menjadi pelecut bagi seluruh masyarakat nagori untuk membangun pemerataan ekonomi masyarakat  nagorinya dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

#Penulis adalah Aktifis Sosial Kemasyarakatan Tinggal Di kecamatan Panombeian Panei kab. Simalungun dan ASN Pemerintah Propinsi Sumatera Utara

 

 

 

 

 

 

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY