SUMUT WATCH LAPORKAN DUGAAN KORUPSI PD. PHJ KE KEJAKSAAN

0
111 views

Oleh Redaksi

MONALISA | SIANTAR | – Advokat dan Konsultan Hukum Sumut Watch, Daulat Sihombing, SH, MH, dalam kapasitasnya selaku kuasa hukum untuk dan atas nama Direktur AGRESI (Aliansi Gerakan Rakyat Anti Korupsi) Siantar – Simalungun, Sukoso Winarto, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04 Januari 2018, melaporkan ke Kejari Pematangsiantar, mantan Dirut/ Plt. Dirut PD. Pasar Horas Jaya (PD. PHJ), Drs. SS, mantan Direktur Keuangan, A br T, SH, dan Kasubbag Perijinan/ Pemasaran, RL br S, terkait dugaan beberapa tindak pidana korupsi yang dilakukan selama periode menjabat sejak tahun 2014 hingga dicopot tanggal 22 Nopember 2017.

Daulat Sihombing, SH, MH, Advokat dan Konsultan Hukum Kantor Sumut Watch,Kamis (11/1) kepada MONALISA menjelaskan, bahwa kliennya melaporkan 2 (dua) mantan direksi dan 1 (satu) kasubbag, tertanggal 08 Januari 2018, tentang beberapa hal sebagai berikut :

Pengelolaan Dana Penyertaan Modal

Sejak tahun anggaran 2015 hingga 2017, Pemko Pematangsiantar telah mengucurkan dana penyertaan modal total Rp.8,5 M. Rinciannya tahun 2015 Rp. 4 M, tahun 2016 Rp.3 M, dan tahun 2017 Rp.1,5 M.  Seharusnya dana penyertaan modal adalah untuk investasi/ pembangunan, reinvestasi/ pembangunan kembali atau revitalisasi, akan tetapi direksi PD. PHJ, justru telah menggunakan dana penyertaan modal itu untuk operasional, biaya rutin termasuk gaji karyawan sehingga berpotensi sebagai tindak pidana korupsi.

Pengelolaan Kontribusi Tahunan Hak Sewa Kios

Tahun 2015, kontribusi perpanjangan hak sewa atau perpanjangan KIB (kartu ijin berjualan) sebesar Rp. 50.000/ unit. Tahun 2016, naik menjadi Rp. 150.000/ unit dan tahun 2017, naik menjadi Rp. 200.000/ unit.   Berdasarkan perhitungan jumlah kios produktif dikali kontribusi perpanjangan KIB per tahun, maka potensi kontribusi tahun 2015 sebesar Rp. 290.750.000 dan tahun 2016 sebesar Rp. 872.250.000/ tahun. Namun laporan keuangan perusahaan, kontribusi perpanjangan hak sewa tahun 2015 hanya sebesar Rp. 29.450.000, dan  tahun 2016 sebesar Rp. 41.900.000.-

Berita Terkait: 👉  Tingkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan,Dinkes Tapteng Laksanakan Penggalangan Komitmen Bersama Para Staf & Lintas Sektor Kecamatan Pandan

Pengelolaan Kontribusi Bulanan Pedagang Kios

Berdasarkan perhitungan jumlah kios produktif dikali kontribusi bulanan rata – rata Rp. 15.000/ bulan per kios, maka potensi kontribusi pedagang kios sebesar Rp.1.046.700.000/ tahun.  Namun laporan keuangan perusahaan versi Akuntan Publik Syamsul Bahri TRB & Rekan, kontribusi pedagang kios tahun 2015 hanya Rp. 908.623,777.- dan tahun 2016 Rp. 700.207.157.-

Pengelolaan Kontribusi Harian PKL

Kontribusi terendah harian PKL sebesar Rp. 1.000/ lapak, ditambah uang kebersihan Rp. 800/ lapak = Rp. 1.800/ lapak.  Berdasarkan perhitungan estimasi rata – rata jumlah PKL per hari dikali rata – rata kontribusi terendah sebesar Rp. 1.800/ lapak per hari, maka potensi pendapatan dari kontribusi PKL adalah : Rp. 3.888.000.000/ tahun. Namun, laporan keuangan perusahaan,  bahwa kontribusi PKL tahun 2015 ternyata hanya Rp. 267.717.600, tahun 2016 Rp. 330.661.200.-

Pengelolaan Kontribusi Harian Kamar Mandi

Berdasarkan perhitungan jumlah kamar mandi dikali potensi pendapatan terendah dari kontribusi harian kamar mandi sebesar Rp. 175.000/ hari, maka potensi pendapatan dari kontribusi kamar mandi adalah : 17 x Rp. 175.000 x 30 hari x 12 bulan =  Rp.  1.071.000.000.-per tahun.  Namun laporan keuangan perusahaan, kontribusi kamar mandi tahun 2015 hanya sebesar Rp. 651.242.000, dan tahun 2016 sebesar Rp. 801.242.000.-

Pengelolaan Kontribusi Harian Parkir

Berdasarkan perhitungan jumlah parkir dikali dengan potensi pendapatan terendah kontribusi parkir per hari sebesar Rp. 250.000, maka potensi pendapatan kontribusi harian parkir adalah : Rp. 360.000.000/ tahun. Namun laporan keuangan perusahaan kontribusi parkir tahun 2015 adalah Rp. 75.088.000, dan tahun 2016 sebesar Rp. 98.248.000.-  Aktor Utama.

Dalam laporan dugaan tindak pidana korupsi yang diperkirakan berpotensi merugikan keuangan negara total sebesar Rp. 8,3 tersebut, Drs. SS (mantan Dirut), A br T, SH (mantan Direktur Keuangan) dan Kasubbag Perijinan/ Pemasaran, RL br S, diduga menjadi aktor paling bertanggungjawab baik secara sendiri- sendiri maupun secara bersama – sama atas dugaan terjadinya tindak pidana korupsi yang terjadi di PD. PHJ, sebagaimana diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor, jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor, jo. UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Berita Terkait: 👉  Canangkan Kegiatan PPK, Sergai Raih Rekor MURI

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan, Daulat Sihombing, SH, MH, mengisyaratkan bahwa kliennya siap membantu institusi kejaksaaan dalam bentuk kontribusi data atau dokumen yang dianggap perlu guna melengkapi bukti – bukti.(*)

 

 

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY