Monday, 19/2/2018 | : : UTC+7
Monalisanews

Tingginya Biaya Politik Calon Gubernur/Bupati dan Walikota

Tingginya Biaya Politik Calon Gubernur/Bupati dan Walikota

Oleh Redaksi

MONALISA | – Besarnya belanja dan operasional politik disinyalir menjadi salah satu penyebab utama maraknya kepala daerah melakukan korupsi. Hal tersebut diperparah dengan kondisi parpol yang tidak memiliki sumber keuangan yang jelas.

Salah satu contoh Pilgubsu yang akan dihelat Juni 2018 mendatang,tingginya cost yang dikeluarkan pasangan Edy-ijeck, sampai sampai Tengku Erry sebagai  petahana harus tereliminasi sebelum mendaftar sebagai Cagubsu, pasalnya Parpol pendukung yang sudah memberi rekom kepada Tengku, menarik kembali dukungannya dan memberikan dukungan kepada rivalnya.

“Partai tidak punya uang. Makanya, mereka memakai kader mereka di lembaga legislatif dan pemerintahan untuk mencari dana,” terang Irwansyah salah seorang penggiat politik kota Pematangsiantar kepada Monalisa Selasa (16/1).

Iwan menambahkan, untuk pilgubsu kali ini,cost anggaran calon untuk belanja partai cukup cukup besar dan ini terbukti pasangan cagubsu yang unggul dalam perolehan dukungan partai partai besar, ” kalau pasangan Edi-Ijeck belanja partainya uda pasti mencapai satu triliun, artinya mereka sebagai calon sudah mengeluarkan anggaran begitu besarnya,dan ini tidak rahasia umum lagi, mahar yang harus disetor kepada pemilik partai, ” ujarnya.

Menurut Iwan kader partai berkewajiban mendanai partai untuk kegiatan operasional,Dari tahun ketahun belanja kampanye mendapat sorotan tajam karena menguras dana yang sangat besar.”Praktiknya, penggunaan dana kampanye meningkat drastis menjelang masa pemilu. Dengan daftar sistem terbuka proporsional terbanyak, calon gubernur akan mengejar promosi diri dengan memasang iklan, alat peraga yang bersifat pencitraan dan lain lain,” terangnya.

Ia menjelaskan, dengan adanya sistem daftar proporsional terbuka ini, calon kini harus berjibaku dengan berkampanye turun langsung ke masyarakat agar memperoleh suara yang mampu mengantarkannya sebagai kepala Daerah. Biaya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut pun tak sedikit.”Dari beberapa testimoni calon kepala daerah dalam diskusi umum, biaya paling murah yang dibutuhkan untuk menjadi Kepala Daerah minimal 2 Triliun untuk Gubernur,dan untuk Bupati Walikota berkisar 100 Miliar,” ungkap iwan

Namun ia meragukan jumlah tersebut. Menurut Iwan, jumlah sebenarnya jauh lebih besar dan bisa mencapai ratusan miliaran rupiah lebih.”Pertanyaannya adalah, apakah jumlah tersebut diakumulasi hanya pada periode kampanye resmi atau secara keseluruhan? Saya kira lebih dari itu bila menghitung di luar masa kampanye,” imbuhnya.

Metode para kadet kepala daerah dalam mengumpulkan dana kampanye ini pun bervariasi, ada yang legal maupun ilegal.”Bagi kandidat incumbent, uang ilegal itu diperoleh dari politisasi kebijakan. Yang kedua adalah sumbangan ilegal dari investor politik yang membidik calon-calon yang punya potensi untuk terpilih,” terang iwan.

Investor politik yang dimaksud adalah pengusaha-pengusaha yang nantinya akan mendapatkan keuntungan bila caleg yang disponsorinya mendapt kursi kepemimpinan dikemudian hari.”Investor-investor ini jamaknya berasal dari sektor sumber daya alam. Pengambilan keputusan di industri sumber daya alam ini dikuasai oleh politikus yang memiliki pengaruh besar,” kata iwan lagi.

“Indonesia belum mampu menerapkan dana kampanye secara profesional, terbuka dan akuntabel. Sementara UU menjelaskan bahwa peserta pemilu dilarang menerima sumbangan dari pihak asing, BUMN/BUMD, dari sumber yang tidak jelas, dan melebihi limit,” lanjutnya.

UU tersebut mengatur bahwa calon kepala daerah  hanya dapat menerima sumbangan perseorangan maksimal sebanyak 1 miliar rupiah, sedangkan dari badan hukum maksimal sebanyak 7,5 miliar rupiah.Permasalahannya, lanjut Irwan, penerapan ini belum ditegakkan dengan baik.”Hanya saja, ketika ada penyimpangan, tidak ada penegakan hukum yang memberi efek jera secara langsung. Contohnya, jika calon kepala daerah menyerahkan laporan dana kampanye, dia akan didiskualifikasi. Tapi kualitas laporan itu sendiri tidak dipertimbangkan apakah sumbernya jelas atau tidak.” terangnya.

“Yang terjadi sekarang adalah modus kebijakan yang terlihat normal tapi sebenarnya bermasalah. Ketika dilihat dengan jeli, mulai dari proposal kebijakan hingga implementasi semuanya sudah korup,” katanya.Imbas dari kebijakan yang dilandasi niat korupsi.ungkap Irwan.(*)

 

 

 

About

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us