Tangkap Jhonson Tambunan, Kadis PUPR Kota Pematangsiantar, Diduga Monopoli Proyek Miliaran Rupiah

0
305 views

Oleh Redaksi

MONALISA | SIANTAR | – Diantara proyek yang masih dikerjakan hingga saat ini, Peningkatan Jalan, Jl Melati Kecamatan Siantar Barat, sumber dana P-APBD SPK. 600/3/SPP-PRJ-BRT/PAPBD/PML/PUPR/XI/2017.tertanggal 27 Nopember 2017 massa pelaksanaan 35 Hari Kelender.dengan biaya Rp 819.999.000.-dikerjakan oleh CV Putra Kota Selaras wakil Direktur Unung Simanjuntak.

Anehnya, proyek Ta 2017 yang dikerjakan pada awal tahun 2018,sepertinya nyaman nyaman dan tidak bermasalah, baik DPRD maupun Walikota tidak menyoal bebera proyek yang pengerjaannya terlambat ini.

Berdasarkan informasi yang berhasil dikumpulkan Tim LSM MASA, bahwa sebahagian proyek yang terlambat pengerjaannya disinyalir jatah keluarga Kadis PUPR Kota Pematangsiantar, Jhonson Tambunan, “Kami menduga ini proyek keluarga, anak Kadis yang mengerjakan banyak proyek yang ada.Sebab dari beberapa titik proyek,yang bertanggung jawab wakil Direktur seperti peningkatan Jalan Melati ini,” ujar Kemas Edi Junaidi Ketua Umum LSM MASA Jumat (19/1) di Kedai Kopi Hitam Putih Jl MH Sitorus Pematangsiantar.

Memang benar bang,’ banyak proyek Dinas PUPR Siantar dikerjakan oleh keluarga Kadis.Pada Masa alm Hulman Sitorus proyek proyek seperti yang dikerjakan saat ini yang paling ditakutkan mendiang ujar sumber, yang ditegaskan Kemas, ” Masa alm Hulman proyek proyek gini yang dilarang, tapi ko ini malah walikota seperti tak peduli, proyek tahun jamak dikerjakan awal tahun.inikan sudah menyalahi Kepres.Kami minta aparat hukum untuk menindak lanjuti temuan kami ini termasuk juga DPRD, selaku pengawas anggaran, “ujarnya

Kemas menambahkan, “Memang Kadis PUPR Kota Siantar Jhonson Tambunan,’sakti!..bayangkan aja, proyek 800 juta lebih tenggat waktu pengerjaannya hanya 35 hari, dengan tandatangan kontrak mulai pengerjaan 27 Nopember 2017.tapi anehnya kerjaan baru dilaksanakan kemarin. Inikan proyek akal akalan.sementara diruas jalan yang sama dan proyek yang sama, masa pengerjaannya 120 hari kelender. ‘kalau ga nyalah apa namanya proyek ini,” tegas Kemas.

Hal senada juga dikatakan warga Jl Melati, “Proyek TA 2017 seharusnya sudah berakhir pengerjaannya. Dan dilakukan pembayaran sebesar realisasi pengerjaannya,” kata Azhari Nasution yang juga pernah sebagai pelaku usaha jasa pemborongan di Siantar Simalungun.

Jika dilanjutkan, mesti melalui proses lelang kembali dengan anggaran dana tahun berjalan. “Setidaknya mesti menggunakan dana PAPBD TA 2018,bukan dilanjutkan seperti ini,saya menduga, bahwa proyek sudah dibayarkan sebelum dikerjakan, agar tidak pengembalian uang ke kas negara,” terangnya

“Jhonson perlu di periksa dan diaudit oleh BPK RI juga oleh aparat hukum, apa lagi sebahagian besar proyek pada dinas PUPR Kota Pematangsiantar dimonopoli para koleganya termasuk anaknya. Ini sudah menyalahi kepres, kalaupun adendum jelas aturannya. Ini kenyataan dilapangan berbanding terbalik. Kami harapkan DPRD meninjau kembali kelayakan proyek yang sedang dikerjakan saat ini.,”tegas Nasution.

Sementara itu Aldi Simanjuntak sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Pengerjaan Proyek Peningkatan Jalan Melati kepada Monalisa, mengatakan,bahwa proyek tersebut telah adendum,dan sudah tidak menyalahi aturan dan perundang undangan berlaku,Proyek tersebut sudah tidak masalah dan telah adendum, keterlambatan proyek rekanan telah dikenakan denda keterlambatan.”Kita uda adendum pengerjaan telah dikenakan denda, dan sudah tidak menyalahi aturan,”ujarnya melalui seluler.

Aldi sebagai PPK menilai proyek peningkatan jalan melati sudah sesuai dengan aturan yang berlaku,namun ketika ditanya kembali perihal,perusahaan yang sama melanjutkan pengerjaan proyek tersebut apa dibenarkan,Aldi merijack panggilan telponnya.seolah enggan menerangkannya lebih lanjut.(*)

 

 

 

 

 

 

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY