Jhonson Tambunan Memperkaya Diri,Gerogoti Miliaran Rupiah Proyek Dinas PUPR Kota Pematangsiantar

0
227 views

Oleh Redaksi

MONALISA | SIANTAR | – Program peningkatan jalan dan pembangunan gorong gorong Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota  Pematangsiantar miliar rupiah masih bergulir panas. Tidak hanya mengungkap soal oknum anak kepala dinas mencari keuntungan melalui ini. Tetapi, malah memunculkan gelombang balik, tudingan sejumlah pejabat SKPD, ternyata berebut kue proyek.

Ketua LSM MASA  mengungkap fakta ini. Ia secara terang-terangan menyatakan bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jhonson Tambunan mengunakan kewenangannya monopoli proyek untuk kepentingan kolega dan anaknya. ini sudah tidak menjadi rahasia umum lagi bagi banyak rekanan kota pematangsiantar.“Saya yakinkan bahwa benar kepala Dinas monopoli proyek untuk kolega dan anaknya Soni Tambunan, karena saya tahu itu tidak sesuai aturan,” tegas Kemas Rabu (24/1) kepada MONALISA.

Maka secara terang-terangan ia menyatakan ingin menyerang balik, bahwa  proyek yang dikerjakan awal tahun semua bermasalah,seperti halnya Proyek Peningkatan Jalan, Jl Melati Kecamatan Siantar Barat, sumber dana P-APBD SPK. 600/3/SPP-PRJ-BRT/PAPBD/PML/PUPR/XI/2017.tertanggal 27 Nopember 2017 massa pelaksanaan 35 Hari Kelender.dengan biaya Rp 819.999.000.-dikerjakan oleh CV Putra Kota Selaras , “ Bagaimana mungkin anggaran  proyek  begitu besarnya  hanya dikerjakan  35 hari kelender,dan anehnya dikerjakan januari 2018 sementara kontrak pertanggal 27 Nopember 2017 apa ini tidak menyalahi.Ini artinya keinginan dari kepala dinas untuk  menentukan sendiri segala-galanya,” tukasnya.

Kemudian,Perbaikan Drainase JL Pane Kecamatan Siantar Timur SPK 600/8/SPP-PSDG/TMR-APBD/PUPR/PML/VIII/2017 tertanggal 22 Agustus 2017.dengan biaya Rp 1.462.918.000.- Masa pelaksanaan 120 hari kelender yang dikerjakan CV Cavreitta Kencana sebagai Direktur Mawan MH Siringoringo dengan alamat kantor Jl Sei Arakundo Gg Tula No 4A Medan.”Rata-rata progres pengerjaan proyek  tidak sesuai dengan yang diharapkan,” ujar Kemas.

Berita Terkait: 👉  Sebanyak 27 Orang Siswa/i SLTA Terbaik Tapteng Dikukuhkan Bupati Menjadi Paskibraka

Namun ia tegaskan, Penggerogot anggaran pembangunan Pemko Pematangsiantar adalah Kepala Dinas PUPR Jhonson Tambunan, karena kontraktor-kontraktor yang  mengerjakan proyek memiliki hubungan keluarga dengan dia. “Justru saya katakan, anak pejabat, saudara pejabat, keluarga pejabat yang bermain di situ, mereka meraup proyek dengan tender besar untuk kepentingan mereka pribadi,”  tegas Kemas.

Sangat di sayangkan, dari sumua konfirmasi  mengenai ketimpangan kegiatan tersebut, tak satupun di tanggapi oleh PPK, hal tersebut tentu saja menimbulkan banyak asumsi baru yang muncul,pengerjaan Proyek Peningkatan Jalan, Jl Melati Kecamatan Siantar Barat, sumber dana P-APBD SPK. 600/3/SPP-PRJ-BRT/PAPBD/PML/PUPR/XI/2017.tertanggal 27 Nopember 2017 massa pelaksanaan 35 Hari Kelender.dengan biaya Rp 819.999.000.-dikerjakan oleh CV Putra Kota Selaras,” Konfirmasi yang kita lakukan melalui selular,Aldi Simanjuntak sebagai PPK selalu berkilah,”Aku sibuk bang,belum ada waktu ketemu, selalu sibuk dengan alasan berbeda.”Ini lagi dilapangan mendampingi BPK,”Ini alasan alasan yang selalu dijawab,tanpa mau konfirmasi langsung,”jelas Kemas kepada Monalisa.

Tim Investigasi LSM MASA sedang bergerak mencari data tambahan,sebagai laporan agar dapat memenuhi unsur dan menjadi alat bukti bagi pihak penyidik,” Kami sedang mempersiapkan bukti bukti persekongkolan Jhonson Tambunan sebagai Kadis dengan beberapa rekanan yang menjadi anak mainnya.Tunggu saja, apakah amburadulnya proyek Dinas PUPR melibatkan orang nomor satu Kota Siantar,yang pastinya kita persiapkan dulu data datanya baru kita laporkan,”tegas wongkito galo ini.

Aldi B Simanjuntak ST Seksi Pengawasan dan Pengendalian Dinas PUPR Kota Pematangsiantar dan sekaligus PPK ,pengerjaan Proyek Peningkatan Jalan, Jl Melati Kecamatan Siantar Barat  ketika dionfirmasi melalui telpon selular selalu mengelak, ,”Aku sibuk bang,belum ada waktu ketemu, Ini lagi dilapangan mendampingi BPK,” ujarnya melalui selular.

Praktisi Hukum M Irfan kepada Monalisa mengatakan, “Proses pengadaan barang dan jasa khususnya pemerintahan,sejak awal ,mulai proses tender.Ya, aparat penegak hukum harus pro aktif, baik pihak kepolisian, kejaksaan, serta BPK harus melakukan pengawasan anggaran yang dikelola Dinas PUPR,agar tidak terjadi penyelewengan, semua institusi dilibatkan untuk melakukan pengawasan,setelah pelaksanaan semua diam.inikan sangat mengherankan.Artinya jangan setelah selesai baru dilakukan audit tapi sejak awal sudah dilakukan pengawasan sehingga tidak terjadi peluang kebocoran anggaran dalam setiap kegiatan pengadaan barang dan jasa,” tukasnya.

Berita Terkait: 👉  Ibnu " Kecam Kekerasan di Rohingya Myanmar "

Irvan menambahkan , “Jika memang ada ditemukan indikasi korupsinya dalam pelaksanaan maupun pengerjaan proyek tersebut, silahkan dilaporkan ke kantor penegak hukum yang ada di daerah. Tentu disertai dengan bukti-bukti pendukung,Jika ada persoalan yang dianggap sebagai indikasi pelanggaran hukum, agar menyajikan data akurat agar bisa ditindaklanjuti ke Kejaksaan,” tegasnya.(*)

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here