Kinerja CV Putra Kota Selaras Perlu Dipertanyakan,Disinyalir Denda Keterlambatan Tidak Disetorkan Ke Kas Negara

0
86 views

Oleh Redaksi

MONALISA | SIANTAR |- “Denda keterlambatan proyek perhari =1/1000 x nilai kontrak,maka cukup banyak yang harus dibayar.Kita tahu bahwa namanya proyek yang terlambat bisa dibilang cukup banyak terjadi.apa lagi jika pelaksananya kurang menguasai manajeman proyek atau kurang disiplin dalam bekerja.Meski demikian banyak faktor diluar kendali sehingga  menyebabkan pelaksanaan proyek harus terlambat,”!..ujar Azhari Nasution kepada Monalisanews minggu (28/1/2018) di kedai kopi Hitam Putih Jl MH Sitorus Pematangsiantar Sumatera Utara.

Yang menjadi pertanyaan,apakah Proyek Peningkatan Jalan, Jl Melati Kecamatan Siantar Barat, sumber dana P-APBD SPK. 600/3/SPP-PRJ-BRT/PAPBD/PML/PUPR/XI/2017 dengan kontrak tertanggal 27 Nopember 2017 massa pelaksanaan 35 Hari Kelender,dengan biaya Rp 819.999.000.-dikerjakan oleh CV Putra Kota Selaras wakil Direktur Unung Simanjuntak telah menyelesaikan keterlambatan pekerjaan yang telah dilaksanakan,’ ujar Azhari menambahkan.

Nasution yang pernah menjadi pelaku Pengadaan Barang dan Jasa di Siantar Simalungun menegaskan,Pasal 93 Perpres 54 Tahun 2010 tentang pemutusan kontrak,(1) PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan Penyedia Barang dan Jasa sudah  melampaui 5 % dari nilai kontrak.

”Jika Penyedia Barang dan Jasa terbukti melakukan KKN ,kecurangan atau dan pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang.Penyedia Barang dan Jasa dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu/seribu) dari harga kontrak atau bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan dan tidak melampui besarnya jaminan pelaksanaan,”terangnya.

Tapi menurut Nasution, apakah Proyek Peningkatan Jalan, Jl Melati Kecamatan Siantar Barat, sumber dana P-APBD SPK. 600/3/SPP-PRJ-BRT/PAPBD/PML/PUPR/XI/2017 dengan kontrak tertanggal 27 Nopember 2017 massa pelaksanaan 35 Hari Kelender,dengan biaya Rp 819.999.000.-dikerjakan oleh CV Putra Kota Selaras diduga telah dibayar lunas 100% telah dikenakan denda keterlambatan!.

” Dari ruas jalan melati yang dikerjakan pada bulan desember 2017 lalu oleh CV Putra Kota Selaras ,pekerjaan proyek yang dikerjakan pengguna jasa tidak keseluruhan dan ada indikasi hanya mengambil data pekerjaan awal,pertengahan dan akhir sebagai data proses pencairan 100%. Dan ini terbukti dengan pernyataan keberatan warga jalan melati,bahwa Proyek Peningkatan Jalan, Jl Melati Kecamatan Siantar Barat sempat terbengkalai lebih kurang tiga minggu sehingga mengganggu dan merugikan pengguna jalan,”tegasnya.

Sementara itu Warga Jl Melati S Simanjuntak kepada Monalisanews menjelaskan,Bahwa Proyek Peningkatan Jalan, Jl Melati Kecamatan Siantar Barat yang dikerjakan oleh CV Putra Kota Selaras hampir tiga minggu terbengkalai dan sepertinya ditinggal oleh Penyedia Barang dan Jasa,akibat semua ini banyak pengguna jalan dirugikan,Bolak balek kenderaan terjerembab kedalam lobang galian yang tidak dikerjakan,atau ditinggal rekanan.

“ Kalau mobil  sudah berulangkali masuk lobang,proyek gagalnya ini bang.kalau ga kami protes mungkin belum siap juga proyek ini dikerjakan.awalnya proyek ini dikerjakan bulan Desember 2017 lalu,tapi akhir tahun ditinggal gitu aja.sampai kami susah dan harus buat somasi ke Dinas PUPR Kota Siantar barulah proyek ini selesai dikerjakan oleh rekanan,”tegas Simanjuntak.

Hal senada juga dikatakan Ketua RT Sepno,Heran juga kita liat dinas PUPR Kota Pematangsiantar ini,proyek  yang begitu besarnya tidak ada pengawasan sehingga hasilnya amburadul seperti ini.Bayangkan aja proyek sumberdana APBD 2017 yang notabenenya dari hasil pajak masyarakat pengerjaannya suka suka,akhir tahun anggaran 2017 telah berakhir tapi rekanan masih juga melanjutkan pekerjaan yang sama. Inikan sudah menyalahi aturan,’tegasnya.

“Kalau ga di somasi dinas PUPR mungkin sampai sekarang ini belom selesai dikerjakan,”ujarnya sambil menambahkan,”Kedepan agar Dinas PUPR Kota Pematangsiantar dalam melaksanakan setiap program pembangunan infrasruktur harus sesuai dengan kebutuhan orang banyak sehingga tidak merugikan masyarakat ,”pungkasnya.(*)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY