Kemelut Instansi Berwenang Soal Ijazah SMA JR Saragih

0
202 views

Bambang Eka Cahya Widodo : ” Surat Instansi Hanya Diperbolehkan Keluar Atas Tandatangan Pimpinan”

Oleh Redaksi

MONALISA | MEDAN | – Selain legalisir, persoalan tandatangan dari dinas pendidikan Jakarta juga menjadi persoalan dalam gugatan pasangan JR Saragih dan Ance Selian. Menurut Mantan Ketua Bawaslu RI Bambang Eka Cahya Widodo, surat dinas terkait boleh keluar harus ditandatangani pimpinan.

“Sesuai dengan ketetapan hukum, di mana surat instansi terkait untuk keluar yang harus menandatangani adalah pimpinan atau kepala dinas bukan jabatan lainnya,” tegasnya Senin (26/2/2018).

Menurutnya, sesuai dengan ketetapan hukum bahwa surat dari instansi terkait yang berhak mengeluarkan adalah pimpinan. Hal ini juga berlaku bukan hanya di dinas pendidikan Jakarta saja.

“Disemua instansi baik itu kepolisian, TNI, Bawaslu bahkan hingga KPU adalah surat yang berhak keluar harus ditandatangani pimpinan dan itu harus diingat, jika surat tersebut bisa keluar tanpa ada tandatangan pimpinan maka menjadi tanda tanya besar,” tegasnya

Lantas, apakah pihak sekretaris dari dinas yang terkait bisa menandatangani surat? “Sekretaris lebih banyak urusan internal, boleh saja mengeluarkan surat tetapi hanya urusan internal bukan diluar internal atau keluar dari dinas yang terkait,” paparnya.

Baginya, bahwa posisi jabatan tertinggi memegang hak sepenuhnya dan bertanggung jawab atas keluarnya surat tersebut.

“Bila surat tersebut keluar bukan ditandatangani oleh pimpinan atau kepala dinas maka ini akan menjadi pertanyaan bagi dinas yang bersangkutan,”jelasnya.

Dalam persidangan, saksi ahli ini mengatakan bahwa apa yang dilakukan termohon dalam hal ini KPU Sumatera Utara sangat merugikan pemohon.

Fakta ini dinilai berdasarkan hasil keputusan termohon yang mengajukan surat dari Dinas Pendidikan Jakarta tanggal 22 Januari 2018, sementara batas akhir perbaikan hanya sampai pada tanggal 20 Januari 2018.

“Hal paling penting batas tanggal adalah batas pemeriksaan dokumen adalah batas verifikasi, persoalannya surat itu dikirim kepada pemohon tanggal 22 Januari 2018, di mana pasal 49 ayat 4 adalah batas waktu persyaratan. Berdasarkan inilah, maka pasangan calon akan dirugikan karena tidak melakukan perbaikan,” ujarnya.

Diakuinya, bagian penting di dalam keadilan pemilu, apalagi KPU Sumatera Utara melanggar UU nomor 10 tahun 2016. Di mana, pasangan calon diberikan waktu perbaikan berkas selama 3 hari.

“Kita melihat, di mana pasangan calon sudah dirugikan atas waktu tersebut. Apalagi, saat surat diterima tanggal 22 Januari ini artinya sudah melewati perbaikan dan ini tidak bisa memperbaiki. Maka, praktek seperti ini sangat tidak baik sehingga ada hal kepemiluan dilanggar. Akan tidak dilanggar jika perbaikan itu dilakukan sebelum masa batas terakhir,” tegasnya lagi.

Bambang Eka Cahya Widodo sangat menyayangkan sikap dari KPU Sumatera Utara, yang seharusnya pihak termohon harus terbuka kepada pasangan calon.

“Harus detail dengan pasangan calon, karena bagian transparan sangat penting sehingga pasangan calon akan mengetahui di mana letak persoalannya. Tapi, ini kan berbeda alalagi surat baru diberikan kepada pemohon tanggal 22 Januari dan sudah melewati masa perbaikan yang menurut saya menjadi tidak fair menggunakan surat itu , terlebih kesempatan perbaikan tidak ada,” pungkasnya.(*)

 

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY