Bupati Tapteng “Berang” Hutan Mangrove Alih Fungsi Jadi Kebun Sawit

0
441 views

Oleh: Syarifuddin Simatupang

MONALISA | TAPTENG | – Menyikapi informasi itu dari masyarakat, dan DPRD Tapteng sudah memanggil pihak perusahaan tentang alih fungsi hutan mangrove menjadi lahan sawit yang dikelola salah satu perusahaan sawit di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) Prov- Sumatera Utara.

Bupati Tapteng, Bakhtiar Ahmad Sibarani “Berang” (marah)  dan meminta agar alih fungsi hutan mangrove menjadi lahan sawit yang dikelola salah satu perusahaan sawit segera disusut. Karena itu sudah menyalahi fungsi dan melanggar aturan yang berlaku.

Bupati Bakhtiar saat dikonfirmasi Wartawan melalui ponselnya, Kamis siang, (1/3), dengan tegas mengatakan, Kalau memang terbukti lahan tersebut adalah hutan mangrove, maka harus diproses secara hukum. Karena sudah mengubah fungsi dari hutan mangrove yang harus dilindungi.

Dan kalau memang ada masyarakat yang menjual lahan itu kepada pihak perusahaan, maka masyarakatnya-pun harus diproses.”Saya sudah mendengar informasi itu dari masyarakat, dan DPRD Tapteng sudah memanggil pihak perusahaan untuk mempertanyakan kepemilikan lahan itu kepada pihak perusahaan”.

“Saya selaku Bupati mendukung langkah yang dilakukan DPRD, dan setibanya saya nanti di Tapteng, saya akan turun ke lokasi bersama dengan Forkompinda untuk mengecek ke lokasi”. tegas Bupati.

Selanjutnya ditegaskan Bupati, status hutan tersebut harus dikembalikan kepada fungsinya dan tidak bisa dialih fungsikan. Termasuk membuka tanggul dan aliran-aliran air yang ditimbun pihak perusahaan harus dibuka kembali seperti dulu kala.

“Kami dari Pemerintah siap bekerjasama dengan DPRD dan juga penegak hukum untuk memberikan data dan informasi tentang keberadaan hutan mangrove tersebut”. katanya.

Sekedar mengingatkan, Monalisa  telah memberitakan sebelumnya. Lembaga DPRD Tapteng telah memanggil PT Nauli Sawit untuk meminta penjelasan terkait kawasan hutan mangrove yang kini beralih fungsi menjadi perkebunan sawit oleh pihak perusahaan.

Berita Terkait: 👉  Penandatanganan Peyerahan Aset RPH Kepada PD PAUS Dan Berkas Kepada BPN, Pembangunan Siantar City Segera Dilanjutkan

Menurut anggota Komisi A, DPRD Tapteng, Unedo Martin Lumbantobing, bahwa komisi A sudah dengar pendapat dengan pihak PT Nauli Sawit yang dipimpin oleh Ketua DPRD Tapteng Syahrun Pasaribu.

Pemanggilan itu dilakukan atas banyaknya pengaduan masyarakat terkait perambahan hutan mangrove dijadikan lahan kebun sawit. Pengaduan itu disampaikan langsung kepada anggota DPRD pada masa pelaksanaan reses baru-baru ini.

Menurut warga sejumlah kawasan hutan mangrove telah dirusak dengan alat berat dan telah ditanami kelapa sawit oleh pihak perusahaan PT Nauli Sawit.Masyarakat menyatakan bahwa pihak perusahaan PT Nauli Sawit telah membuat tanggul diduga di luar lahan HGU yang dimilikinya.(*)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY