Menunggu Putusan PTTUN ‘Sang Petarung’

0
292 views

Catatan BaBE

MONALISANEWS | – Sejak awal perseteruan politik yang menimpa pasangan JR- Ance sudah diprediksi bakal berkepanjangan,alotnya persaingan elit politik  sejak awal sudah dipertontonkan para CEO Partai Politik.Awal pertama kali dilakukan kepada Tengku Erry Nuradi sebagai incumbent.Partai Politik yang sejak awal memberi dukungan satu persatu menarik diri,hingga akhirnya Tengku Erry harus legowo tidak ikut dalam perhelatan Pilkada Serentak pada 27 Juni 2018 mendatang.

Kembali kita kepada putra terbaik Sumatera Utara Jopinus Ramli Saragih yang selalu akrab disapa JR Saragih.Sikap KPUD Sumatera Utara (Sumut) dua kali menolak penetapan bakal calon Gubernur Sumut JR Saragih dengan putusan (TMS) tidak memenuhi syarat sudah diprediksi sejak awal. Untuk itu jugalah, JR Saragih menempuh jalur hukum di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan.

Sayangnya, perjuangan gigih yang diperlihatkan JR Saragih sebagai petarung politik supaya bisa ditetapkan sebagai calon Gubernur Sumatera Utara 2018 bagai membentur  tabir gaib. Pasalnya, tidak saja JR harus mendapat putusan TMS dua kali oleh KPU dan gagal menjadi calon Gubernur Sumatera Utara, putusan lain membuat masyarakat Sumatera utara tercengang, JR Saragih  harus mendapat predikat sebagai tersangka.

Pergulatan Politik JR Saragih telah mencapai titik Nadir.Ironis memang,kader terbaik Partai Demokrat dan sekaligus Tokoh Sumatera Utara ini harus menelan pil pahit .Cobaan demi cobaan terus menggelayut dipundak ‘JR Sang Petarung’.putusan kontrapersial dari DPP Partai Demokrat.Menganulir Jabatannya sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Utara diserahkan kepada Pelaksana Tugas dengan dalih hanya bersifat sementara,putusan tersebut  membuat jutaan pasang mata dan telinga para pendukung dan simpatisannya menagis pilu.

Apa lagi penjegalan lawan politiknya yang lebih tepat lagi dikatakan penjagalan terhadap JR Sargih semangkin mengkristal,tatkala orang orang yang tidak termasuk dalam daftar pemilih pada Pilkada Serentak Gubernur Sumatera Utara 27 juni 2018 mendatang turut mengores ujaran ujaran kebencian di media sosial dengan hanya ikut ikutan tidak memahami persoalan yang termaktub dalam keputusan KPU yang menyatakan pasangan JR- Ance (Tidak Memenuhi Syarat).

Berita Terkait: 👉  Hati Warga Kelurahan Bajamas Telah Kecantol Dengan Semangat Baru

Alikhwal pertarungan politik JR Saragih berawal ,Komisioner KPU Sumut curiga dan merupakan tupoksi Komisioner KPU juga memverifikasi faktual pasangan calon. Akan tetapi, penulis mengamati dan menganalisa bahwa SKPI (Surat Keterangan Pengganti Ijazah) yang diurus oleh JR Saragih dan tim pemenangan ialah benar-benar faktual.

Terlepas dari benar atau tidaknya ijazah hilang, JR Saragih melaporkan ke Polsek Metropolitan Kemayoran atas hilangnya ijazah atas nama Jopinus Ramli Saragih ketika hendak dalam perjalanan untuk melegalisir ke Dinas Pendidikan dan diteruskan ke Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Pusat untuk permohonan menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI).

Alhasil, Kepala Dinas Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Pusat  Provinsi DKI Jakarta, Subaedah, S.E., M.Si., telah menandatangani legalisir ijazah SMA milik JR Saragih yaitu  SKPI (Surat Keterangan Pengganti Ijazah) tidak diragukan lagi keabsahannya.

Mengapa harus JR Saragih yang harus menuai masalah berbutubi tubi dan merupakan jebolan militer dan sudah mengenyam sampai pendidikan doktoral tidak diragukan lagi keabsahannya terkait status pendidikannya harus dua kali menerima putusan  TMS (tidak Memenuhi Syarat) dari KPU Sumut sebagai Cagubsu 2018.

Padahal kalau kita mau menyimak lebih detail,kasus yang sama juga menimpa salah satu pasangan calon yang mengunakan SKPI yang dipergunakan Sihar Sitorus. Apakah sejak awal pendaftaran Sihar Sitorus  mengunakan SKPI sehingga KPU Sumut meloloskan dirinya sebagai kontestan Cawagubsu 2018.

Keadilan itu harus diperjuangkan, JR Saragih sudah antisipasi ini dengan membuat gugatan di PTUN 15 hari lalu, sidang sudah berjalan,mari sama sama kita tunggu hasilnya  pada hari selasa 27 Maret 2018 mendatang.Memang sangat disayangkan keputusan KPUD Sumut yang tetap menyatakan pasangan bakal Cagub dan Cawagub JR Saragih-Ance Selian tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai peserta Pilgub Sumut 2018.

Berita Terkait: 👉  Polsek Firdaus  Tangkap dua pengedar Narkotika

Terkait  kasus legalisir ijazah bukan terjadi pada JR Saragih saja, Pasangan Cagub dan Cawagub Sumut Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus juga mendapat kasus yang sama namun diloloskan KPUD Sumut.Dalam hal ini ada dugaan KPU sudah tidak netral dalam mengambil keputusan terhadap pasangan bakal calon gubernur Sumut JR Saragih-Ance Selian.

Ada aroma kurang sehat yang terjadi di Pilkada Sumut kali ini. Mudah-mudahan perjuangan JR Saragih dan partai serta tim hukum yang dibentuk  bisa mendapat keadilan dan seadil adilnya.Memang benar, harus pintar-pintar dalam melangkah atau mengambil keputusan. Akan tetapi, sebaiknya dipikirkan terlebih dahulu secara matang keputusan yang akan dikerjakan. (*)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here