Tapteng Gelar Upacara HUT OTDA XXII, Wujudkan Pemerintahan Daerah Yang Bersih & Demokratis

0
104 views

Oleh: Syarifuddin Simatupang

MONALISANEWS | TAPTENG | – Bupati Tapanuli Tapanuli Tengah (Tapteng) Sumut, Bakhtiar Ahmad Sibarani, bertindak sebagai Pembina Upacara sekaligus membacakan Sambutan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Pada Upacara  Peringatan Hari Otonomi  Daerah XXII Tingkat  Kabupaten Tapanuli Tengah, Rabu (25/4-2018) di Lapangan Upacara Kantor Bupati Tapteng di Pandan.

Bupati Bakhtiar menyampaikan, Menapaki usia Ke-22 Tahun Otonomi  menyongsong dirgahayu HUT Ke-73 Kemerdekaan Republik Indonesia ini, segenap rakyat Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Dari Miangas hingga Pulau Rote, tidak ada kenal lelah, terus bekerja keras dan bekerja cerdas untuk memastikan bahwa negara ini terus berkembang.

Dengan rasa percaya diri, orang berpendidikan 261 juta jiwa lebih, yang terdiri dari beberapa kelompok dan terus berkembang, bahu membahu mencapai kemajuan, mengejar ketertinggalan dan mengolah kejayaan. Saudara-Saudara Sekalian, Perjalanan waktu 22 tahun adalah di mana kedewasaan bersemai.

Demikian juga dengan perjalanan otonomi daerah, kami saat ini yang sudah begitu banyak menyemai manfaat dan manfaat bagi seluruh rakyat. Bangsa kita semakin dewasa menyadari bahwa cara utama yang paling efektif mewujudkan kesejahteraarn rakyat, adalah melalui penyelenggara otonomi daerah yang bersih dan demokratis. Itulah mengapa tema Peringatan Hari Otonomi Daerah ke XXII Tahun 2018 ini adalah “Mewujudkan Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang Bersih dan Demokratis”.

Penyelenggaraan otonomi daerah yang bersih dan demokratis tidak hanya menetapkan daerah-daerah yang menjalankan otonomi daerah berlandaskan kepada peraturan- perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga harus digunakan dan digunakan untuk mengukur kekuatan dalam setiap langkah yang dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

Penyelenggaraan otonomi daerah yang bersih dan demokratis juga penting untuk pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan aspek kelembagaan, bukan atas kehendak seseorang atau kelompok tertentu dalam setiap derap penyelenggaraannya, otonomi daerah yang berlaku untuk prinsip-prinsip yang memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum .

Mewujudkan Nawa Cita sama artinya dengan mewujudkan kesejahteraan manusia di setiap jengkal tanah air kita. Mewujudkan kasejahteraan akan menjadi suatu keniscayaan jika otonomi daerah dikelola secara akuntabel, transparan berkepastian hukum, dan partisipatif Penyelenggnraan. Otonomi-daerah yang diarahkan untuk membangun tata kelola yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya menjadi syarat utama terwujudnya tujuan utama otonomi daerah yaitu.

Berita Terkait: 👉  Mutasi Perwira Polis Simalungun

Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dan peningkatan daya saing, kreatifitas, serta inovasi yang mengisi kekhasan daerah. Namun, jika prinsip-prinsip ini diabaikan, maka penyelenggaraan otönomi daerah tidak akan pernah sampai pada publikasi.

Selain itu, penyelenggaraan otonomi daerah yang bersih merupakan bagian dari proses demokrasi. Karena hal inilah yang menjadi prasyarat bagi pengembangan yang menyeluruh dan berimbang.

Untuk memastikan penyelenggaraan otonomi daerah yang bersih dan demokratis, Pemerintah telah, sedang, dan terus melakukan berbagai terobosan. Salah satu tema Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan ini memperjelas salah satu cara antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan aparat penegak hukum di dalam pengadukan bagi masyarakat yang akan terbukti dengan tepat menuju ke arah korupsi atau mengatur manajemen agar diskresi administrasi tidak menimbulkan pidana.

Inovasi di daerah tidak hanya menjadi solusi berbagai persoalan di daerah memungkinkan untuk meningkatkan, daya saing daerah,  serta gerbang menuju kita , tetapi juga menjadi kunci untuk meningkatkan daya bangsa di dunia. Selama inovasi  di daerah  sesuai  dengan peraturan perundang undangan Pemerintah dan Saya selaku Menteri Dalam Negeri menjadi yang terdepan melindungi   kebijakan inovasi di daerah.

Jika penyelenggaraan otonomi daerah mampu dilakukan   secara bebas dan demokratis, kemudian diiringi dengan berbagai inovasi di daerah, maka mewujudkan Nawa Cita yang merupakan cita-cita kita akan menjadi sebuah keniscayaan.

Tidak bisa dipungkiri, selama 22 tahun pelaksanaan otonomi daerah, sudah begitu banyak hal positif yang dirasakan rakyat Indonesia, dan sarana lain yang menggeliat sesuai dengan potensi dengan tingkat keakuratan yang tinggi.

Otonomi daerah telah mendorong proses pengambilan keputusan publik yang lebih partisipatif dan juga demokrasi melalui pemilihan Kepala Daerah.

Buah positif lainnya dari otonomi daerah yang kita rasakan bersama adalah pemerintah yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Peran aktif masyarakat dalam memberikan kontrol sosial dan juga terdorong dari tercipta pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, banyak bermunculan inovasi-inovasi yang dilakukan di dalam upaya membangun dan mensejahterakan masyarakatnya.

Berita Terkait: 👉  Gubernur Buka PORWILSU Cabor Tenis Meja Tahun 2018,

Untuk itu, menjadi besar bersama-sama yaitu bagaimana menyebarkan sebanyak mungkin buah positif otonomi daerah ke penjuru tanah air terutama, saudara-saudara kita yang berada di pulau-pulau, terluar dan daerah mereka atau mereka yang mendiami halaman depan Republik ini.

Namun dari semua yang telah dicapai, peluang masih banyak kerja-kerja yang harus kita tuntaskan. Untuk itu pada pekan ini saya cetak tiga hal yang menjadi perhatian bersama yaitu: Pertama Integritas dan etika profesionalisme bagi para pemimpin dan penyelenggaraan pemerintahan dalam pelaksanaan kebijakan desentraisasi dan otonomi daerah merupakan hal yang harus dikedepankan.

Oleh karena itu, saya tidak pernah berhenti mengajak dan menekankan kepada seluruh, jajaran kepemerintahan daerah sebagai pengembangan, untuk senantiasa mengedepankan nilai dasar revolusi mental, integritas, dan gotong royong.

Kedua, Menjadi perhatian dan komitmen kita bersama yaitu untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Itu Peningkatan daya saing di daerah yang terus menerus menjadi prioritas utama di semua tingkat Pemerintah Daerah masih perlu terus ditingkatkan.

Ketiga, Upaya peningkatan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan daya saing Negara-negara yang terus menjadi prioritas utama di tingkat Pemerintah Daerah

Pada kesempatan ini, saya juga mengingatkan bahwa pada tahun 2018 ada dua babak besar dan penting yang akan kita gelar dan laksanakan. Pertama, bagian dari agenda politik nasional yaitu penyelenggaraan

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 pada 27 Juni 2018 di 171 daerah yang terdiri dari 17 provinsi, 115 kabupaten dan 39 kota. Kepada seluruh Aparatur Sipil Negara, saya ingatkan, untuk menjaga netralitas selama Pilkada mendatang berlangsung.

Pemerintah tidak akan sungkan memberi sanksi tegas jika ada Aparatur Sipil Negara yang dicoba-coba menjadi tim sukses calon kepala daerah, juru kampanye, memberikan bantuan fasilitas untuk kampanye atau bentuk lain.

Kepada para calon Kepala Daerah beserta pendukungnya, jadikanlah Pilkada ini kontestasi ide dan gagasan, bukan ajang saling serang dan hujat. Perbedaan selama Pilkada adalah penguat yang tidak ada dan menjadi alat bagi Asian Games Ke-18 pada 18 Agustus 2018 hingga 2 September 2018 yang beriangsung di Jakarta dan Palembang, serta beberapa tempat sebagai pendukung rumah seperti Lampung, Jawa Bara, dan Banten.

Berita Terkait: 👉  Latber Perdana Rumah Kicau Karang Rejo Berjalan Sukses

Sepanjang Asian Games, mata geluruh Asia bahkan Dunia akan berpaling ke Indonesia. Untuk itu, Pemerintah mohon doa dan seluruh rakyat Indonesia agar acara besar ini berlangsung lancar dan sukses.

Hari Otonomi Daerah ini bukan lagi seremoni belaka, tetapi menjadi momentum bagi kita untuk mengelola otonomi daerah bermuara untuk kesejahteraan masyarakat di setiap jengkal wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selamat Hari Otonomi Daerah, Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa keamanan dan anggotakahi Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk terus optimis menjadi negara maju yang rakyatnya sejahtera lahir dan batin.

Diakhir Sambutan Bupati Tapteng, juga menekankan agar penyelenggaraan Pemerintahan di Tapteng dapat mempedomani Tema HUT otonomi Daerah XXII tahun 2018 yaitu, Mewujudkan Nawa Cita Melalui Penyelenggaraan  Otonomi Daerah Yang Bersih dan Demokratis.

Seiring dengan HUT Otonomi Daerah yang muaranya kepada Pelayanan masyarakat maka harus diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan ASN, maka  TPP ASN tapteng Tahun 2019  akan ditingkatkan.

Tahun 2018 dan Tahun 2019 merupakan Agenda  Tahun Politik yaitu Penyelenggaraan  Pemilihan Kepala Daerah,  Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden perlu saya tegaskan dan menghimbau  seluruh ASN , sebagai Aparutur Negara jaga Netralitas, jangan terlibat Politik Praktis sehingga tidak melanggar Peraturan  yang dapat mengakibatkan dikenakan sanksi tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Upacara HUT otonomi Daerah XXII Tingkat Tapteng diawali dengan Upacara Penaikan Bendera Oleh Satpol PP Tapteng,  Teks Pancasila dibacakan Bupati Tapteng,  Pembacaan Pembukaan UUD 1945 DAN Panca  Prasetya Korps Pegawai Negeri dan turut dihadiri oleh Sekdakab Tapteng Drs Hendri Susanto Lumban Tobing M Si,  Staf Ahli Bupati,  Para Asisten dan OPD Tapteng dan ASN lingkungan Pemkab Tapteng.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here