Menilik Kasus Dugaan Ijazah Palsu JR Saragih,FPI Dan LSM-MASA Desak Kejatisu Sidangkan Pemalsuan Dokumen Pada Pilgubsu 2018 (Bag II)

0
509 views

Oleh Redaksi

MONALISANEWS | MEDAN |- Sejak dinyatakan lengkap (P21) pada 28 Maret 2018 bulan lalu, hingga saat ini penyidik polisi di Gakkumdu Provsu belum juga melimpahkan berkas dan tersangka kasus dugaan penggunaan dokumen palsu dalam Pilgubsu 2018 atas nama tersangka JR Saragih ke Kejati Sumut.

Namun anehnya tiba tiba muncul kabar Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) yang diterbitkan penyidik Tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Polda Sumut atas kasus dugaan pemalsuan dokumen pencalonan Jopinus Ramli (JR) Saragih.

Sedemikian hebatkah Fower kekuasaan yang dimiliki oleh Bupati Simalungun ini sehingga kasus pidana yang nyata-nyata dilakukan tidak mampu diadili.Ataukah ada intervensi partai penguasa,pasca JR Saragih mengalihkan dukungannya kepada salah satu calon Gubernur Sumatera Utara yang bakal bertarung pada 27 Juni 2018 mendatang.

Ketua Investigasi LSM MASA (Masyarakat Adil Sejahtera) Bung Muchlis kepada Monalisanews Senin (7/5/2018) di Kantor Kejaksaan Tinggi Medan mengatakan,hingga saat ini,berkas dugaan pemalsuan dokumen pada Pilgubsu 2018 yang telah dinyatakan P21 oleh Kejaksaan belum juga dilimpahkan ke Pengadilan dan penyidik hingga saat ini belum mampu menghadirkan tersangka JR Saragih yang juga Bupati Simalungun itu.

 

“Apakah begitu hebatnya JR Saragih hingga pengadilan tidak mampu mengadili Bupati Simalungun yang telah terbukti mengunakan dokumen palsu legalisir ijazah SMA.Mana keadilan itu,mana yang dikatakan hukum sebagai panglima tertinggi.Terbukti para hulubalang hukum tak mampu menyentuh kecurangan yang telah dilakukan oleh JR Saragih dan kroni –kroninya.Apakah hukum hanya untuk mengadili orang orang kecil yang tak bersalah.”ujar Muchlis yang selalu menyoroti kinerja aparat hukum.

Muchlis mendesak agar Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melimpahkan berkas yang sudah dinyatakan P21 ke Pengadilan Tinggi,bagaimana mungkin kasus pemilu tidak menggunakan KUHP.Jelas terbukti adanya dugaan pemalsuan tanda tangan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) DKI Jakarta, Sopan Adrianto, pada bagian legalisasi fotokopi ijazah SMA JR Saragih.

Berita Terkait: 👉  Bupati Tapteng Bakhtiar Sibarani Lepas Peserta Manasik Haji Akbar

” Pada Pasal 263 ayat (1) KUHP jelas dikatakan,“Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.” jelasnya.

Dugaan pemalsuan tanda tangan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) DKI Jakarta, Sopan Adrianto, pada bagian legalisasi fotokopi ijazah SMA JR Saragih.Apakah itu tidak melanggar hukum,tegas Muhclis menambahkan,”Kalau itu tidak palsu dan sesuai dengan aslinya,kenapa KPU bersikukuh memberikan putusan TMS bagi pasangan bakal calon gubernur sumut JR Saragih – Ance.Artinya KPU lebih jeli mencium aroma kecurangan yang dilakukan JR Saragih dan putusan yang tepat diberikan oleh KPU terhadap pasangan JR- Ance,”tegasnya.

Muchlis menambahkan,Bahwa hasil konfirmasi  dengan kejaksaan,sudah panggilan ke tiga dilayangkan pengadilan,”Kalau pangilan,ini sudah panggilan ketiga untuk JR Saragih.Kalau sidangnya sampai saat ini belum pernah dilaksanakan,kalau prakiraan kasus tersebut diduga sudah SP3.”Kami akan menindak lanjuti dengan menyurati Kejaksaan Tinggi untuk mempertanyakan sudah sejauh mana kasus tersebut,”pungkasnya Muchlis.

Ketua Front Pembela Islam (FPI) Kota Pematangsiantar  Ir Syofiar Mangkoeto sangat menyayangkan jika kabar terkait Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) benar diterbitkan penyidik Tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Polda Sumut atas kasus dugaan pemalsuan dokumen pencalonan Jopinus Ramli (JR) Saragih di Pilgubsu 2018.

“Kalau berita itu benar (SP3 JR Saragih, Red) ini menjadi presiden buruk perjalanan hukum di Sumatera Utara, Karena penetapan JR sebagai tersangka pemberkasannya sudah P21, ini merupakan perkara kepemiluan pertama di Indonesia yang harus disidangkan,” ujar Tok Koyong sapaan akrabnya sehari harinya.

Berita Terkait: 👉  KASDIM 0209/LB BUKA PERSAMI SAKA WIRA KARTIKA

Dijelaskan, sebenarnya waktu penetapan tersangka JR Saragih oleh Sentra Gakkumdu Sumut, dapat menjadi pembelajaran bagi demokrasi rakyat Indonesia terkhusus di Sumatera Utara. “Sebab di seluruh Indonesia, Pilkada Serentak 2018 perkara pidana kepemiluan JR Saragih perdana terjadi di Gakkumdu. Kok tiba-tiba ada berita di-SP3-kan jika itu betul, tentu ini sangat disayangkan,” ungkapnya.

Ini Efek domino atas kasus JR Saragih, kata Tok Koyong, akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat atas proses Pilkada serentak 27 Juni 2018 mendatang. Dimana dapat dianggap bahwa penyelenggara pemilu tidak bekerja profesional dan independen. “Alhasil tingkat partisipasi masyarakat juga ikut berpengaruh,karena Demokrasi sudah tidak berjalan murni lagi,” katanya.

FPI berharap Polda Sumut dapat profesional menangani perkara dimaksud. Terutama sebut Syofiar, terhadap kinerja Gakkumdu Sumut yang dikomandoi Herdi Munthe, Anggota Bawaslu Sumut. “Ya, Gakumdu harusnya bersikap tegas. Kalau KPUsebagai penyelenggara sudah melaporkan ke Bawaslu, ke PTTUN kemudian dicerahkan dengan laporan ke Gakkumdu lalu JR ditetapkan sebagai tersangka. Kenapa tiba-tiba ada kabar bakal diberhentikan tanpa ada penjelasan kepada masyarakat luas, tentu menjadi tanda tanya besar serta menghilangkan kepercayaan publik,apa bila kasus ini dihentikan. ‘kami akan menindak lanjuti dan melaporkannya ke tingkat lebih tinggi,’ pungkasnya.(*)

 

 

 

 

Baca Juga

Berita Terkait: 👉  Tidak Terima Sewenangwenang Pihak Perusahaan 200- Massa Dari 4 Kecamatan Di Tapteng Unjuk Rasa Ke PT SGSR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here