Menilik Kasus Dugaan Ijazah Palsu JR Saragih (Bag III)

0
177 views

*Kejaksaan “Infertil” Menangani Dugaan Kasus  Dokumen Palsu JR Saragih

 

Oleh Redaksi

MONALISANEWS | MEDAN | – Sampai saat ini LSM – MASA  dan FPI Kota Pematangsiantar mendesak agar Kejatisu dan Polda Sumut bersikap netral di Pilgubsu 2018.

Netralitas Poldasu dan penyelenggara pemilu menjadi tanda tanya besar publik terkait lenyapnya kasus JR Saragih yang sebelumnya sudah ditetapkan menjadi tersangka. “Ada rentetan peristiwa yang masih jelas diingatan publik atas gagalnya JR Saragih untuk maju sebagai calon Gubernur Sumut. Dan rentetan peristiwa itu begitu tersistematis dan akurasinya sangat jitu,” kata Muchlis kepada Monalianews Rabu (9/5/2018) di Medan.

Ia menjelaskan, perkara ini dimulai penetapan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) JR hanya karena soal legalisir ijazah. Lalu berlanjut ke sidang sengketa Sentra Gakkumdu di Bawaslu yang memerintahkan JR dan KPU untuk meleges fotokopi Ijazah JR. Kemudian JR tetap di-TMS kan oleh KPU serta JR banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) terkait putusan dimaksud.

“Nah, sebelum putusan PTTUN keluar, JR kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh Sentra Gakkumdu dan anehnya, status penetapan tersangka yang sewajarnya itu disampaikan oleh Herdi Munthe selaku Ketua Gakkumdu Bawaslu, malah kemudian status itu disampaikan oleh Dirkrimum Poldasu Kombes Pol Andi Rian,” beber Muchlis melawan lupa pembaca Monalisanews.

Menurut Muchlis kasus yang menjerat JR Saragih sebagai pesakitan sepertinya ada dugaan bakal dibenam atau di peti eskan, Rentetan kasus itu terkesan terputus ketika JR menyerah dan menyatakan dukungannya ke pasangan calon tertentu. Barulah kemudian kasus JR seolah lenyap.

Rentetan peristiwa itu juga,ujar Muchlis,menjadi tanda tanya dibenak masyarakat bahwa JR sudah menyerah dan mendukung paslon tertentu, barulah kasusnya lenyap. Dukungan itu seolah menjadi nyata saat publik sudah jenuh menunggu lamanya kejelasan kasus JR. “Malah isu santer tersebar di media kasus JR sudah SP3 oleh Poldasu. Inikan aneh, kok bisa tiba-tiba SP3 kasusnya, mana mungkin kasus uda P21 jadi SP3 ada apa dengan hukum di Sumatera Utara ini,” katanya.

Berita Terkait: 👉  PENDAMPINGAN BABINSA MONITORING KESUBURAN PADI

Muchlis yang terus memantau perkembangan terkini tindak lanjut persidangan Bupati Simalungun ini,merasa heran,’ sebab Kejaksaan Tinggi telah menentapakan kasus JR Saragih P21,”Kami minta Poldasu dan Kejatisu bekerja profesional jangan sampai diperalat demi kepentingan yang dapat merusak sistem demokrasi dan ketertiban Pilgubsu.

LSM MASA mendorong agar Bawaslu mengawal kasus ini, jangan sampai perkara tersebut hanya dijadikan alat politik demi kepentingan pihak tertentu yang ingin mengganggu stabilitas keamanan Pilgubsu.

Sementara ditempat berbeda, Ketua Front Pembela Islam (FPI) Kota Pematangsiantar Ir Syofiar Mangkoeto kepada Monalisanews menegaskan, kasus dugaan penggunaan dokumen palsu dengan tersangka Jopinus Ramli (JR) Saragih, layak untuk disidangkan. Kejatisu sudah memeriksa dan meneliti berkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Hasilnya, sudah memenuhi unsur yuridis, formil dan materil. Karenanya, tidak ada alasan bagi penyidik Gakkumdu untuk menghentikan kasus tersebut.

Meski begitu,kalau kasus ini masih wewenang dari Penyidik Gakkumdu Sumut. Karenanya, kata Syofiar masih ada pelimpahan tahap 2, yakni penyerahan fisik tersangka dan barang bukti. “Kejaksaan harus bisa menghadirkan ke Penuntut Umum,agar bisa disidangkan?” jelas Tok Koyong.

Disinggung, apakah  mengetahui kasus JR Saragih sudah SP3,”Tidak akan mungkin SP3,sementara kasusnya sudah P21”. Dia meminta jangan ada permainan hukum terhadap kasus JR Saragih,kepada penyidik gakumdu agar secepatnya pelimpahan berkas tahap 2 tapi sekarang sudah menjadi tanggung jawab penyidik Poldasu,sehingga ada isu kasus JR Saragih sudah SP3.kalau itu benar benar terjadi,memang benar JR sebagai Bupati Simalungun,’Kebal Hukum. Bupati Simalungun disangka telah melakukan perbuatan yang diatur dan diancam dengan Pasal 184 UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah,sudah tidak berlaku lagi,’pungkasnya.(*)

Baca Juga

Berita Terkait: 👉  Hefriansyah Segera Bangun Manajemen Baru RSUD Djasamen Saragih

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here