Menilik Kasus Dugaan Ijazah Palsu JR Saragih,..Neraca Hukum Tidak Berimbang, Kasus JR Saragih ‘Menguap”(Bag IV)

0
404 views

Oleh Redaksi

MONALISANEWS | MEDAN | – Drama politik Pilkada serentak Gubernur Sumut 2018 masih terus bergulir.Pasalnya kasus dugaan dokumen palsu yang menjerat Bupati Simalungun terkait legalisir ijazah pasca putusan TMS oleh KPU Sumut belum juga digelar. Walau penyidik Gakumdu telah melengkapi berkas dan telah ditetapkan P21 oleh Kejasaan Tinggi.

Fenomena Pilkada Serentak 27 Juni 2018 mendatang bakal mempengaruhi hasil akhir dari Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu)  kelak.

Masyarakat Sumut akan sulit menerima proses demokrasi yang bersih dan adil.Apa bila kasus pidana JR Saragih tiba tiba hilang begitu saja karena mengalihkan dukungannya kepada salah satu calon Gubernur Sumatera Utara.

“Apabila pelaksanaan Pilgubsu tahun 2018 selesai nanti, kasus pidana JR Saragih tetap mandek dan dianggap SP3, sulit bagi kita untuk mempercayai azas bersih dan adil telah dijalankan oleh para penyelengara. Dari tahapan awal sampai akhir. Ibarat sungai, jika di hulu dicemari maka akan merembet sampai ke hilir. Ini kata kuncinya,” sebut Ketua Tim Investigasi LSM MASA ,Muchlis Jumat malam (11/05/2018)  disalah satu Cafe Jl MH Sitorus Kota Pematangsiantar

Sejak awal pencoretan JR Saragih dalam pencalonannya sebagai Gubernur Sumatera Utara, sambung Muchlis, publik dibikin geger. Komitmen penegakan hukum dan aturan oleh para penyelenggara, masih dianggap suci. Apalagi, disusul dengan penetapan JR Saragih sebagai tersangka, makin menguatkan hukum adalah panglima.

“Naasnya, sekarang kasus itu seolah mandek. Alhasil, gugur nilai positif terhadap para penyelenggara Pilgubsu. Yang ada, kesannya seperti sandiwara.penetapan tersangka terhadap Bupati Simalungun JR Saragih seperti sekenario drama panggung politik yang disajikan. Persepsinya jadi bersayap sekarang. Pencoretan JR Saragih, hanyalah akal-akalan. Penetapannya sebagai tersangka, sangat diragukan semata demi penegakan hukum,” ujar Muchlis.

Berita Terkait: 👉  Bawaslu Ultimatum KPU ,Berkasnya Tak Lengkap,

Seperti diketahui, JR Saragih dianggap tidak memenuhi persyaratan dalam pencalonannya sebagai Gubernur Sumatera Utara. Oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumut, JR Saragih yang berpasangan dengan wakilnya Ance Selian saat itu, lantas dicoret.

Pencoretan itu membuat kubu pasangan yang diusung koalisi Partai Demokrat,PKPI dan PKB, ini memilih menggugat keputusan KPU. Gugatan JR Saragih awalnya dikabulkan oleh Bawaslu Sumut. Kubu JR, diperbolehkan untuk melengkapi kekurangan berkas administrasi pencalonannya.

Konyolnya, setelah melengkapi kekurangan berkasnya, Gakkumdu malah menetapkan JR Saragih sebagai tersangka penggunaan dokumen palsu.

Di mana, dokumen dimaksud, tanda tangan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta pada legalisir ijasah SMA JR Saragih, dianggap palsu.

Kasus tersebut kemudian sempat diproses bahkan dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Sumut dan telah dinyatakan P21. Ironisnya, sampai sekarang kasus tersebut bak ilang ditelan bumi.

Dugaan tersangka, dokumen tanda tangan Kepala Dinas DKI,bukan hanya JR Saragih tapi juga Silverius Bangun ditetapkan sebagai tersangka, dari berbagai sumber yang dapat dipercaya dilingkungan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Medan,membenarkan kasus Dokumen Legalisir Ijazah JR Saragih kelengkapan berkas telah P21,

“Benar bang berkas sudah P 21,termasuk nama Silverius Bangun,” jelas sumber Monalisanews di Medan.

Terkait berkas dugaan legalisir dokumen palsu JR Saragih sudah P21 dan belum dilimpahkan ke pengadilan, sumber mengatakan, Bahwa berkas sudah dimeja pimpinan, “Kita tinggal menunggu petunjuk pimpinan,” ujar sumber yang meminta dengan sangat namanya jangan sampai disiarkan.

Sementara itu, Budi Hartono warga Kota Tebing Tinggi Jumat (11/5/2018) kepada monalisanews menegaskan,Bahwa kasus JR Saragih sarat muatan politik, artinya ada intervensi partai penguasa kepada pasangan JR -Ance agar pasangan fenomenal ini mundur dari pertarungan Pilgubsu 2018 mendatang.

Berita Terkait: 👉  Ribuan Masyarakat Hadiri Perayaan Natal Oikumene Kota Pematangsiantar Tahun 2017 

“Anda bisa bayangkan, persoalan legalisir jadi batu sandungan JR Saragih.Sementara untuk bisa menjadi Bakal Cagubsu harus memiliki dukukangan partai politik sebesar 20% dan ini menjadi syarat mutlak pecalonan.Hal tersebut dapat dipenuhi pasangan JR Ance.Putusan demi putusan,gugatan demi gugatan berujung JR Saragih ditetapkan sebagai tersangka dan berkas penyidikan oleh Tim Gakumdu dan Kejaksaan Tinggi berkas dokumen dugaan legalisir ijazah palsu milik JR Saragih dinyatakan P21,” jelasnya.

Yang menjadi pertanyaannya adalah, berkas JR Saragih dinyatakan lengkap atau P21 tapi kenapa hukum tidak mampu menyidangkan kasus tersebut. Ironisnya, ujar Budi, ” Pasca hasil gugatan JR Saragih di PTTUN Medan,tersebar vidio JR Saragih di media sosial mendukung salah satu calon, kasus dugaan legalisir dokumen palsu dengan tersangka JR Sarigih, lenyap.

Muncul issu diberbagai media kasus JR Saragih sudah SP3.’Apa artinya JR Saragih ditetapkan sebagai tersangka’, apakah neraca hukum sudah tidak lagi berimbang di Sumatera Utara.Hukum yang selama ini sebagai panglima, tidak lagi mampu mengadili Bupati Simalungun,”tegas Budi sebagai masyarakat awam.(Bersambung)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here