SPPT Ganda Picu Kekisruhan Warga Batang

0
76 views

Oleh Solihin Kohar

MONALISANEWS | BATANG | – Adanya gugatan tanah milik keluarga Suradi oleh Radu Saruntung yang sudah sah secara hukum dan bukti kepemilikan tanah.kembali  di picu dengan munculnya SPPT ganda,hal tersebut membuat aktifis di kabupaten batang menuntut pertanggungjawaban instansi terkait.

Dua kali gugatan tanah milik keluarga Suradi diajukan dipengadilan negri Batang dengan panggilan sidang 7 kali.

Pada gugatan pertama dan enam kali panggilan di gugatan ke dua ,membuat keluarga tergugat rugi secara moril matriil dan sering absen dari pekerjaan membuatnya di berikan SP3 oleh onernya,karena sering ijin tidak masuk kerja.

Di temui di pengadilan  Martani keluarga dari pihak tergugat mengeluhkan tentang gugatan terhadap tanah yang ia tempati bersamaistrinya. Dia mengatakan, saya merasa kurang nyaman dengan seringnya ijin tidak masuk kerja ,ungkapnya.

Melalui Komunitas Dulur Pantura, menanggapi adanya kejadian tersebut, berharap pihak instansi yang mempunyai kewenangan dalam proses sertifikat, diharapkan lebih teliti dan lebih transparan, dalam memberikan data maupun informasinya terkait pembuatan sertifikat, juga lebih teliti dalam mengeluarkan ataupun membuatkan data seperti SPPT perubahan, artinya dengan membaca berita adanya SPPT diblok yang sama.Tapi masih ada SPPT ddengan nama lain.

Harusnya pihak yang punya kewenangan mengeluarkan SPPT harus teliti dalam melihat data ataupun permohonan meminta perubahan SPPT tersebut.ujarnya.

Seperti surat pengantar dari desa maupun permohonan dari pihak yang memohonkan, agar pihak dinas terkait tidak terjadi kesalahan dalam mengeluarkan atau menerbitkan SPPT perubahan.kalau sudah begitu terus bagaimana?…

Ada SPPT dengan nama yang berbeda tetapi dilokasi yang sama, dampak negatifnya akan berpotensi penggunaan SPPT untuk hal2 yang merugikan pihak lain.

Semoga pihak desa maupun dinas yg bersangkutan lebih koreksi lagi dalam menerbitkan SPPT perubahan, apalagi hal ini juga bisa dikembangkan ke ranah hukum jika diketahui adanya unsur kesengajaan dalam penerbitan SPPT perubahan.

Berita Terkait: 👉  Ribuan Masyarakat Simalungun Hadiri Acara Buka Puasa Bersama Pemerintah

Ini harus ditindak tegas agar tidak terjadi lagi, harus dilihat lagi dan bisa menunjukan surat permohonannya serta surat keterangan dari desa dan dasar alasan penerbitan SPPT baru.

Komunitas Dulur Pantura berharap agar kedepan tidak ada lagi kejadian yang serupa,”apabila terjadi perselisihan, semoga dapat diselesaikan melalui kekeluargaan dan musyawarah,gak perlu melalui jalur hukum.”tegasnya.(*)

 

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY