Menilik Kasus Dugaan Dokumen Palsu Cagubsu 2018, ” 2 Juta Pendukung JR Saragih “Kecewa” (Bag VIII)

0
387 views

Oleh Redaksi

MONALISANEWS | MEDAN |  -Komisioner Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara agar lebih teliti dalam meneliti keabsahan ijazah bakal calon kepala daerah terkhusus Calon Gubernur Sumatera Utara agar tidak kecolongan lagi menetapkan calon kepala daerah yang dalam proses pendaftarannya ternyata menggunakan dokumen palsu.

“Jadi, KPU Sumut agar lebih berhati-hati dalam menentukan. Karena berdasarkan evaluasi banyaknya calon kepala daerah tersandung pendidikan akademiknya. salah satu pokok masalah adalah keabsahan ijazah, yang menjadi problem di lapangan,” kata Wahyu warga kota Pematangsiantar Sumatera Utara kepada Monalisanews Selasa (22/5/2018).

Dia sangat menyesalkan kasus dugaan dokumen legalisir palsu ijazah Bupati Simalungun JR Saragih oleh Gakumdu Sumatera Utara telah ditetapkan sebagai tersangka.

Wahyu lebih lanjut mengatakan, apabila ada laporan dari masyarakat bahwa ijazah yang digunakan untuk mendaftar ke KPU diduga palsu, maka KPU daerah setempat segera melakukan verifikasi faktual.

“Misalnya ada laporan masyarakat ijazah SMA-nya bermasalah, ya kita tanya kepada pejabat yang berwenang, misalnya dari sekolah asal,” kata Wahyu.

“Kalau enggak bisa dirunut, ya dari Dinas Pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya,” kata dia lagi.

Wahyu mengaku, pada penyelenggaraan pilkada-pilkada sebelumnya, kasus dugaan ijazah palsu sering menjadi bahan masukan dari masyarakat termasuk kasus JR Saragih pada saat pencalonan bupati priode yang lalu, dan kasus ini bukan untuk pertama kalinya, “nasib baik (JR-red)  dimenangkan di MA, nah!…sekarang terulang kembali,kasus yang sama beda versi, ” ungkapnya.

Saya sebagai masyarakat Sumatera Utara merasa kecewa, calon pemimpin yang notabenenya sosok intlektual bergelar Doktor pendidikan akademiknya sudah tidak diragukan lagi.masih juga ada yang bermasalah, “Bagaimana Sumut akan lebih baik lima tahun kedepan, calon pemimpinnya aja uda membohongi kami masyarakat awam ini.Sejak awal kami simpatik ternyata ada putra daerah maju sebagai calon gubsu. Ini artinya kami sebagai masyarakat merasa terpanggil.tapi ternyata tidak sesuai harapan dan mengecewakan,” ungkapnya.

Sementara warga lainnya dari Tapanuli Tengah Marzudin Waruhu melalui layanan Whatsaapnya kepada monalisanews mengatakan, Bahwa supermasi hukum  di Sumatera Utara harus benar benar ditegakkan dan menjadi panglima.Artinya kasus yang melilit Bupati Simalungun JR Saragih sebagai tersangka dugaan pengguna dokumen palsu legalisir ijazah SMA harus diusut tuntas dan segera disidangkan. Apa lagi kejaksaan telah menyatakan berkas lengkap atau P21.

Sebelumnya, kasus ijazah palsu menjerat calon gubernur sumut JR Saragih terjerat dugaan penggunaan dokumen legalisir ijazah palsu saat mendaftar sebagai peserta pilkada gubernur sumut 2018 sudah menjadi pemberitaan hangat diberbagai media.

Perkara ini dimulai penetapan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) JR hanya karena soal legalisir ijazah. Lalu berlanjut ke sidang sengketa Sentra Gakkumdu di Bawaslu yang memerintahkan JR dan KPU untuk meleges fotokopi Ijazah JR. Kemudian JR tetap di-TMS kan oleh KPU serta JR banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) terkait putusan dimaksud.

Konyolnya, setelah melengkapi kekurangan berkasnya, Gakkumdu malah menetapkan JR Saragih sebagai tersangka penggunaan dokumen palsu.Di mana, dokumen dimaksud, tanda tangan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta pada legalisir ijasah SMA JR Saragih, yang dianggap palsu.

Sementara Ridwan warga kampung Bagelen Kota Tebing tinggi penegakan Supermasi Hukum di Sumatera Utara terkesan lambat dan bertele tele.Sudah jelas bukti lengkap dan P21 kenapa masih ditunda dan belum juga dilimpahkan kepengadilan.

“Apakah hukum di Sumut sudah ‘Infertil’ tidak lagi mampu beranakan pasal pasal hukum terhadap tersangka.” ujarnya.

Ridwan menambahkan,Kejaksaan dan Kepolisian diharapkan bekerja profesional tidak main main lagi dalam penegakan supermasi hukum di sumatera utara.”Ini perjalanan demokrasi yang paling buruk dan berakibat fatal, hanya karena persoalan legalisir berujung pidana.”akhirnya semua dibongkar bongkar sampai S1 yang dimiliki JR Saragih dan berujung institusi tempatnya bekerja sebelumnya ikut buka suara dan akhirnya diam,” ujar Ridwan yang selalu aktif mengkritisi kinerja aparat hukum.

“Sebagai masyarakat awam, kami kecewa, bahkan mungkin 2 Juta pendukung JR Saragih juga ikut kecewa.dan menangis.Karena merasa dibohongi oleh orang yang diharapkan bisa memimpin Sumut lima tahun mendatang.Jadilah hukum Panglima di Sumatera Utara,”pungkasnya.(*)

 

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY