Ada Apa?…Tuan Hefriansyah, Dengan Fatimah Siregar

0
445 views

Oleh Redaksi

MONALISANEWS | SIANTAR | –Setelah Tuan Hefriansyah resmi dilantik sebagai Walikota dan menyusul Wakilnya Togar Sitorus dilantik oleh Gubernur Sumut.Persoalan demi persoalan menggelayuti Pemerintahan yang dulunya pernah memiliki segudang prestasi.Tuan Hefriansyah sebagai leader sengaja lebih memilih diam ketimbang harus berdiskusi dengan masyarakat yang merasa terzolimi oleh Pemko Pematangsiantar.

Alhasil, Ketua Sumut Watch, Daulat Sihombing angkat bicara,Dirinya menyesalkan sikap Wali Kota Siantar Hefriansyah yang tak kunjung mencopot Fatimah Siregar dari jabatannya sebagai Kadis Pariwisata. Kendati demikian, Daulat masih memberi waktu 10 hari bagi Hefriansyah.

“Jika deadline waktu itu juga diabaikan, wali kota Hefriansyah secara sengaja telah menyalahgunakan jabatan atau kekuasaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku,”ujar mantan Hakim Adhoc ini.

Desakan pencopotan Fatimah Siregar dari jabatannya bukan tak beralasan. Sebab, ia diangkat sebagai Kadis Pariwisata menyalahi aturan. Menurut Daulat, pengangkatan Fatimah sebagai Kadis Pariwisata bertentangan dengan Pasal 23, UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian, Pasal 23 ayat (3) dan (4), UU No. 43 Tahun 1999, Pasal 3 dan 7 PP No. 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/ Pemberhentian sementara PNS, Pasal 8 PP No. 32 Tahun 1979 dan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, dan SE Mendagri RI Nomor : 800/4329/SJ, tentang Larangan untuk mengangkat mantan nara pidana korupsi dalam jabatan struktural.

“Kita (sumut watch) sudah berkali-kali menyurati wali kota, tapi diabaikan. Ini peringatan keras sekaligus deadline,” ujar Daulat dalam keterangan tertulisnya yang disampaikan ke Meja Redaksi Monalisanews Sabtu (2/6/2018).

Dijelaskan Daulat, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor : 327/Pid.B/2006/PN. Pms, tanggal 29 Januari tahun 2007, Fatimah Siregar telah dihukum penjara selama satu tahun tiga bulan dan denda sebesar Rp. 50 juta rupiah. subsider enambulan kurungan, dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan mobil Puskesmas Keliling Roda 4 sebanyak lima unit milik Pemko Siantar pada tahun 2004  Pematangsiantar TA. 2004.

Berita Terkait: 👉  Mengembangkan Desa Wirausaha

“Yang bersangkutan telah menjalani hukuman penjara sebagaimana dimaksud secara tuntas.”Pengangkatan dia sebagai pejabat, itu jelas menyalahi aturan,” tegasnya.

Dalam putusan perkara yang juga telah disampaikan kepada wali kota sambung Daulat, Fatimah Siregar dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama- sama maupun bertindak sendiri- sendiri telah melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP”.

Pada bagian lain, Daulat menjelaskan, Perwakilan Ombusman Sumut dan KASN, juga telah menyampaikan peringatan kepada wali kota Hefriansyah tentang potensi pelanggaran hukum dalam pengangkatan eks narapidana korupsi atas nama Fatimah Siregar. Namun, peringatan itu tidak digubris.

“Hefriansyah berkali-kali pula berjanji akan segera mencopot Fatimah Siregar, bahkan Hefriansyah sempat memberi tenggang waktu hanya menunggu sampai selesainya pembangunan rest area kota siantar,” pungkasnya.

Daulat menyesalkan Walikota Hefriansyah sepertinya tak perduli dengan janjinya bahkan tak perduli dengan persepsi publik yang semakin buruk terhadap pemerintahannya.

“Konyolnya lagi malah Fatimah Siregar seolah-olah diberi proporsi pembagian ‘proyek’ dan kekuasaan yang lebih besar karena kedekatannya dengan wali kota Hefriansyah,” tambah dia.

Bagi Sumut Watch ujar Daulat, tindakan Hefriansyah mempertahankan Fatimah Siregar sebagai Kadis Pariwisata langkah kontra produktif yang merusak citra pemerintahan. Tidak saja karena status Fatimah Siregar sebagai eks narapidana korupsi, tetapi secara integritas dan moral Fatimah Siregar sangat tidak layak untuk dipertahankan sebagai pejabat pemerintahan kota.

Berita Terkait: 👉  Gubernur Sumatera Utara Kunjungi Pemko Pematangsiantar

Selanjutnya, mantan hakim ad hoc Pengadilan Hubungan Industrial ini menuturkan, di Kejari Kota Pematangsiantar, Fatimah Siregar juga tercatat sebagai Terlapor dalam dugaan penyelewengan dana retribusi tempat rekreasi pariwisata dan olahraga tahun 2016 dengan total Rp. 313.500.000.

Bahkan kata dia, Fatimah Siregar juga terseret dalam dugaan penipuan calon tenaga kerja di PD. PAUS. Salah seorang korbannya menderita kerugian puluhan juta rupiah, berinisial FHL, telah memberi kuasa kepada salah seorang advokat untuk melaporkan dugaan penipuan itu ke aparat kepolisian.

“Itulah sederetan potret buram yang melibatkan pejabat Pemko Siantar bernama Fatimah Siregar. Desakan itu semata-mata hanya untuk penguatan pemerintahan kota yang bersih, berwibawa dan berintegritas,” pungkasnya.(*)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here