Tagihan Rp.4,5 Milyar Terhadap PT ASL Tidak Sah, Hakim Tolak Gugatan PT-PLN Sibolga

0
103 views
SidangTagihan Rp.4,5 Milyar Terhadap PT ASL Tidak Sah, Hakim Tolak Gugatan PT-PLN Sibolga

Oleh: Syrifuddin Simatupang

MONALISANEWS | TAPTENG | – Gugatan PT PLN Area Sibolga terhadap PT Anugrah Sibolga Lestari (ASL), dan tagihan susulan sebesar Rp.4.597.869.796 yang dikenakan oleh PT PLN untuk dilunasi oleh perusahaan ASL pengolah getah tersebut. Dinyatakan Hakim Pengadilan Negeri (PN) Sibolga tidak sah.

Ketua Majelis Hakim, Martua Sagala SH, saat membacakan amar putusannya pada sidang gugatan yang digelar, Rabu (15/8-2018), dengan agenda pembacaan amar putusan.

Amatan MonalisaNews, Majelis hakim berpendapat, bahwa tergugat yaitu, PT ASL adalah pelanggan yang taat aturan, karena telah membayar seluruh tagihan listrik yang dibebankan PLN setiap bulannya sejak menjadi pelanggan PLN.

Selanjutnya Majelis hakim menyebutkan, tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diajukan dalam gugatan. Sebab pihak tergugat tidak terbukti melakukan perubahan pada alat CT atau Trafo Arus yang menjadi penyebab dalam perkara ini.

“Menyatakan menurut hukum, tidak sah tagihan susulan tanggal 14 Juli 2017 No.0080/AGA.01.02/SBG/2017 hal penyelesaian tagihan susulan kepada tergugat sebesar Rp.4.597.869.796,” sebut Martua Sagala SH.

Masih menurut Hakim, selama proses persidangan, penggugat juga tidak dapat membuktikan siapakah yang melakukan perubahan CT tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kondisi segel yang terpasang dan gembok gardu. Dan juga segel-segel yang terpasang didalamnya tidak mengalami kerusakan. Sedangkan yang memegang kunci gardu adalah penggugat yakni pihak PLN.

“Timbul pertanyaan siapa yang telah melakukan perubahan alat CT dari sebelumnya dipasang dengan Fasa 40/5 menjadi 100/5 dan 60/5. Ini perlu pertimbangan,” sebut Ketua Majelis Hakim Martua Sagala.

Kemudian, Majelis hakim berpendapat, bahwa beban pembuktian dibebankan kepada penggugat. Atau dengan kata lain, penggugat sebagai pihak yang mengendalikan peralatan listrik, wajib membuktikan siapakah pihak yang telah melakukan perubahan CT tersebut.

Berita Terkait: 👉  Bupati Taput Resmikan Air Bersih Sehat dan Serahkan Kunci Rumah Layak Huni di Desa Hutaginjang.

Majelis hakim juga menyebut, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, penggungat telah lalai dengan tidak melaksanakan tugasnya dengan baik untuk melakukan pemeliharaan, perbaikan ataupun tera ulang atas peralatan listrik miliknya.

Hakim mengatakan, penggugat tidak membuktikan apakah pernah melakukan pekerjaan pemeliharaan atas peralatan miliknya yang dipasang di lokasi milik tergugat.

Padahal sesuai ketentuan perjanjian jual beli tenaga listrik, harusnya penggugat berhak melakukan kegiatan tersebut sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.

“Ternyata sejak dipasang pada April 2007 sampai dengan dilaksanakannya P2TL oleh PLN pada Januari 2017, penggugat tidak mengajukan bukti apakah alat ukur tersebut sudah pernah ditera ulang oleh Direktorat Metrologi selama kurun waktu 10 tahun”. sebut hakim.

Kemudian hakim juga berpendapat, bahwa tindakan pemutusan sambungan listrik secara sepihak yang dilakukan oleh PT PLN Area Sibolga adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Sehingga majelis hakim memerintahkan PT PLN Area Sibolga untuk memasang kembali atau menyambungkan kembali aliran listrik ke PT ASL.

Majelis Hakim juga memerintahkan PT PLN Area Sibolga untuk membayarkan biaya ganti rugi akibat pemutusan sambungan listrik secara sepihak, yaitu biaya pembelian minyak solar dan sewa genset sebesar Rp321 juta.

“PT PLN sebagai penggugat yang kalah dihukum dengan membayar biaya yang timbul dalam perkara tersebut sebesar Rp1.406.000″. sebut Hakim, seraya mengetuk palu menutup persidangan.(*)

Baca Juga

Berita Terkait: 👉  Jalan Parjalihotan - Bandara FL Tobing di Hotmix, Warga Pengguna Jalan Apresiasi Pemkab Tapteng

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY