Hajab!..ASN Terpidana Akan Dipecat

0
58 views

Oleh Redaksi

MONALISANEWS | JAKARTA | – Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS). Salah satu aturan yang tertuang dalam PP yakni pemberhentian PNS dengan tidak hormat.

Dalam pasal 250 PP Nomor 11 Tahun 2017, dijelaskan kriteria PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian, PNS yang telah dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan juga akan diberhentikan tidak hormat. Begitupun jika PNS melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.

Kriteria pemecatan tidak terhormat yakni apabila PNS menjadi pengurus partai politik. Terakhir, PNS yang dipidana dengan pidana penjara karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun masuk dalam kategori pemecatan tidak hormat. Termasuk jika PNS dipidana dengan pidana yang dilakukan dengan berencana.

Peraturan untuk PNS itu ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 30 Maret 2017. Mulai berlaku sejak diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly pada 7 April 2017.

Sementara,Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) Siantar Simalungun yang terpidana korupsi berharap ada keberpihakan pemerintah.

Harapan ini disampaikan ASN terpidana itu karena ada rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Pemko Pematangsiantar akan memecat ASN mantan dan terpidana kasus tindak pidana korupsi.

Harapan ini disampaikan ASN terpidana korupsi ini, selain bingung harus kerja apa setelah bebas dari penjara, mereka juga tak rela status mereka sebagai PNS hilang.

Berita Terkait: 👉  Ferry Sinamo Nahkodai N4J Kota Pematangsiantar

Mereka berharap ada keberpihakan pemerintah terhadap mereka.”Kami sudah menjalani hukuman, membayar denda dan uang pengganti, janganlah sampai kami dipecat dari PNS,” ujar sumber, salah satu PNS di Simalungun yang  telah selesai menjalani hukuman.Ia juga mengatakan, kasus yang menimpa dirinya bukanlah disengaja.Ia terjerat kasus Tipikor, lantaran kesalahan dalam administrasi dalam menjalankan tugasnya.(*)

 

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY