Fee Atau Kewajiban (KW),Seperti Lingkaran Setan

0
131 views

Oleh Redaksi

MONALISANEWS | SIANTAR | – Fee atau Kewajiban (KW) proyek tampaknya menjadi perhatian dan trend yang perlu dilakukan pengkajian serius sejumlah Lembaga,Organisasi Pemuda,Pelaku Usaha Jasa Kontruksi,Media Cetak dan Media Oline.Forum Diskusi Siantar Simalungun yang digagas oleh Pimpinan Umum/Pemred Tabloid Monalisa dan Media Online Monalisanews Kemas Edi Junaidi dan  didukung Ketua PW GPII Sumatera Utara Wahyudi Hardianto.

Forum Diskusi Siantar Simalungun (Fordiss) yang digelar di Press Room Ararows Monalisa Cafe Jl Silimakuta No 13 Pematangsiantar Sumatera Utara,Rabu (19/9/2018) pukul 9.00 Wib menggelar diskusi publik dengan tema “Bau Kentut” fee proyek  atau kewajiban proyek dari perspektif hukum, agama dan sosial budaya.

Sebab, hingga kini fee proyek atau kewajiban  proyek  menjadi kebutuhan pelaku usaha jasa kontruksi untuk mengijon proyek agar tidak lepas dan menjadi milik kontaktor lain.

“Fee proyek atau KW ( kewajiban) merupakan tindakan yang menimbulkan kebocoran anggaran dan sangat merugikan masyarakat banyak. Makanya kami mengenalkan fee proyek dari pelaku usaha jasa kontruksi,” ujar Oktavianus Rumahorbo Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat Futra mengawali diskusi menyoal Bau Kentut Fee Proyek.

Dalam diskusi tersebut Oktavianus  menyampaikan, keberadaan fee proyek memang ada dan jelas dilarang dari segi hukum karena termasuk tindak pidana korupsi.

“Jelas fee proyek itu dilarang karena merupakan tindakan melawan hukum. Dan fee proyek atau dengan sebutan KW (kewajiban) bukan menjadi upeti gaya baru, tetapi tetap sama dengan gaya lama. Dalam UU Tipikor Pasal 5 ayat 1 dan 2, serta pasal 11 juga dijelaskan ancamannya pidanya yaitu paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara,” ucapnya.

“Intinya fee proyek itu diharamkan dalam kontek secara umum hanya untuk memperkaya diri sendiri tanpa mengindahkan kepentingan umum. Tapi bisa juga menjadi hadiah tergantung dengan kondisinya,” tegasnya.

Berita Terkait: 👉  Pasca Demo Di Tarutung,MUI Dan Pemuka Agama Dukung Polri Tangkap Semua Perusuh Taput

Sebab, menurutnya, fee proyek tampaknya menjadi budaya yang mengakar.”Secara logika, bagaimana seorang PNS mencukupi kebutuhannya , sementara gajinya  tidak sebesar itu. Jadi, dengan pemberian gaji rendah kepada pegawai negeri tanpa diucapkan, itu sudah legalisasi terhadap fee. Dan tindakan memberi (fee) sudah menjadi budaya yang dulunya dikenal sebagai upeti,” katanya.

Diskusi publik perdana dengan tema “ Bau Kentut” Fee Proyek di Kota Pematangsiantar yang dimoderatori oleh tokoh muda Siantar yang juga Ketua Umum PW GPII Sumatera Utara Wahyudi Hardianto semangkin hangat  dan mengalir lepas.

Diskusi publik,lintas genarasi dan lintas profesi ini berjalan cukup dinamis dan menarik, Hal senada juga disampaikan Drs. H. Natsir Armaya Siregar (Tokoh masyarakat Siantar) seperti apa yang dipaparkan  Oktavianus Rumahorbo ( Direktur FUTRA) dan Edwin P Matondang,bahwa Fee Proyek di kota ini sudah seperti lingkaran setan, susah untuk mengurainya dan membasminya.

“ Sejak jaman orde baru sudah ada ini pemberian fee-fee proyek di Siantar. Bahkan saya juga dulu pernah punya pengalaman ketika menjadi Ketua Dewan Pendidikan Sianatar, ketika mau pengajuan dan pencairan anggaran juga dimintai fee atau kewajiban ,” Demikian salah satu pernyataan yang disampaikan Oleh Drs. H. Natsir Armaya Siregar.

Diskusi semangkin hangat manakala Direktur FUTRA Pematangsiantar, Oktavianus Rumahorbo mengungkapkan bahwa lingkaran setan fee proyek di kota ini sudah sangat sistematis dan rapi yang dimulai dari sejak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

“ Kita juga heran bagaimana pelaksanaan proyek itu jika ada pembayaran fee proyek itu dari para rekanan/pemborong yang angkanya cikup fantastis, dari angka 18%-22%. Ini sangat membahayakan bagi perkembangan dan kemajuan pembangunan kota Pematangsiantar. Bayangkan saja jika alokasi APBD Kota Pematangsiantar untuk belanja langsung menelan anggaran sekitar 400-450 Milyar, sudah berapa banyak uang hangus untuk kegitatan proyek itu” demikian tambahnya.

Berita Terkait: 👉  Terimakasih Pak JR, Dana Desa Didusun I Sangat Besar Manfaatnya Buat Warga

Semetara itu peserta forum diskusi juga menyatakan bahwa lemabaga lembaga yang dibentuk untuk mengawal dan mengawasi pelaksanaan proyek yang bersumber dari dana APBD  Kota Pematangsiaantar tidak berjalan secara efektif, baik dan benar.

“ Dalam pelaksanaan proyek ada yang disebut konsultan, Inpektorat Daerah, ada juga TP4D (tim pengawalan, pengamanan pemerintah dan pembangunan daerah) bahkan ada juga BPKP dan BPK. Namun pada kenyataannya masih banyak kebocoran pelaksanaan proyek termasuk soal pemberian fee ini yang seolah olah tidak terendus” demikian kata Kemas Adi Junaidi dari salah satu pimpinan media di Siantar.

Dalam kesimpulan diskusi publik ini, para peserta dialog public ForDISS berharap agar beberapa peristiwa factual yang menyangkut pelaksanaan proyek di kota Pematngsiantar untuk terus dikawal.

Sebagaimana sudah menjadi diskursus di kota Pematangsiantar bahwa LKPJ Pemerintah kota Pematangsiantar tahun 2018 untuk pelaksanaan kegiatan tahun 2017 mendapatkan predikat WTP dari BPK, namun sangat disayangkan salah satu OPD diminta untuk mengembalikan dugaan kerugian Negara sampai angka milyaran karena indikasi kurangnya volume pekerjaan.

“ Ini sangat disayangkan. Pemerintah kota melalui slah satu OPD yang menbidani pembangunan infrastruktur kota diindaksikan melukakan tindakan yang diduga melanggar aturan sampai ada temuan BPK itu” demikian ungkap salah satu peserta diskusi.

Diskusi publik ForDISS akan berlanjut minggu depan pada hari yang sama dan tempat yang sama dengan mengahdirkan narasumber yang lebih luas lagi seperti dari unsur TP4D, Akademisi, pengamat anggaran dan aparat penegak hukum.(*)

 

Baca Juga

Berita Terkait: 👉  FAJI Berhasil Persembahkan Medali Emas Untuk Indonesia

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here