Surya Budi Dizalimi,Kasus Monografi Ditunggangi Politik (Bag I)

0
235 views
Keterangan Gambar Ilustrasi

Oleh Redaksi

MONALISANEWS | SIMALUNGUN | – Mencuatnya  kasus Monografi atau Peta Nagori /Desa,yang saat ini disoal beberapa lembaga masyarakat hingga melakukan aksi  demo meminta agar Polisi Daerah Sumatera Utara untuk segera melakukan penyidikan  terhadap oknum yang mereka tuding melakukan  interpensi pembelian Monografi terhadap 76 Kepala Nagori/Desa se Kabupaten  Simalungun sebesar Rp 15 juta/Desa dari Alokasi Dana Desa TA. 2017 ternyata penuh muatan politik.

Anehnya setelah Monografi atau Peta Nagori /Desa tersalur dan dibayar oleh Kepala Nagori melalui Anggran Dana Desa Tahun 2017 berdasarkan kesepakatan harga yang telah ditentukan melalui distributor resmi .Ternyata menuai masalah setelah  Inspektorat  Pemkab Simalungun  melakukan  uji petik terhadap produk yang ditawarkan  oleh Produsen.

Berawal  adanya penawaran CV Monsi Global Nusantara menawarkan Paket Produk Sistim Informasi Manajeman Administrasi Desa (SIMDESA).

  1. Papan Informasi Monografi dan Profil Desa (12 Informasi Desa) 1 paket Rp 15.000.000.-,
  2. 4 Softwer Aplikasi tata kelola Administrasi Desa,Bimbingan Tekniknya,dan 1 Softwere Payment Point Oline Berbayar (PPOB) 1 Paket Rp 15.000.000.-
  3. Buku pedoman umum penyelenggaraan pemerintahan desa,Supplemen + CD Aplikasi Form Pedoman Administrasi Desa,Buku buku perpustakaan desa serta bacaan untuk PAUD 1 Paket Rp 15.000.000.- Total harga paket produk Rp 45.000.000.-

Dalam keterangan penawaran juga disebutkan,Harga tidak termasuk Pajak-Pajak,Pelatihan penggunaan Softwere Aplikasi,Harga belum termasuk  pengiriman dari luar pulau jawa.Harga bisa berubah apa bila tidak sesuai dengan paket pembelian.

Selanjutnya untuk pemasaran  produk yang menjadi kebutuhan pemerintahan nagori di Kabupaten Simalungun CV Monsi Global Nusantara mengeluarkan Surat  penunjukan  distributor CV MGN,melalui surat  No: 086/SP-MGN/X/2017/2018 Kepada CV Sarido Pratama Jl Simalungun Permai No 6 Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun.

Setelah monalisanews melakukan penelusuran,Inspektorat Pemkab Simalungun telah melakukan abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan) karena menyatakan Pangulu/Kelapala Desa kelebihan bayar, padahal pembanding yang digunakan adalah perusahaan yang tidak mempunyai produk monografi.

Berita Terkait: 👉  Menjelang Lebaran, Minimalisir Macet & Bencana

Menurut data yang masuk ke meja redaksi, bahwa Monografi adalah produk intelektual, dimana produsennya adalah  yang menemukan pertama kali dan melakukan pendaftaran hak atas merk dan hak cipta ke kementerian hukum dan ham. Monografi dalam hal ini diproduksi oleh CV Monsi yang berkedudukan di bekasi.

Fenomena mencuatnya temuan inspektorat  atas kelebihan  bayar prodak Monografi ditengarai telah ditunggagi politik, Surya Budi merasa terzalimi ketika menjadi  objek  dalam banyak  pemberitaan media. Pasti ada konspirasi yang ingin menjatuhkannya sebagai calon legislator Daerah Pemilihan III Kabupaten Simalungun.(Bersambung)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here