Aliansi Masa Minta Tangkap Bupati Simalungun JR Saragih,……….Tonton Juga Vidio Aksinya

0
261 views

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh Redaksi/Ril

MONALISANEWS | MEDAN | – Ratusan masa yang tergabung dalam aliansi Sumut Watch yang terdiri dari AGRESI, ELTRANS, SAPMA. P P. GMKI. PMKRI. HIMMAH. Forum Honor Simalungun Berjuang (FHSB), SBSI, Senin 10 Desember 2018. melakukan aksi damai  meminta Kapolda Sumatera Utara menangkap Bupati Simalungun JR Saragih.

Berdasarkan  Laporan Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : LP/322/3/2018/SPKT 2, tanggal 09 Maret 2018 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/110/3/2018/ Ditreskrimum, 9 Maret 2018, telah menetapkan Bupati Simalungun  JR. Saragih. sebagai tersangka perkara dugaan tindak pidana pemilihan berupa penggunaan surat palsu dalam pencalonan Gubernur  Sumut 2018.

Konkritnya. tersangka JR Saragih. diduga telah menggunakan leges palsu ijazah SMA. untuk mendaftar sebagai Calon Gubernur Sumatera Utara.

Penyidik Polda Sumut, dua kali telah memanggil tersangka JR Saragih untuk diserahkan kepada JPU  Sentra Gakumdu Sumut.

Pertama,  dengan Surat Panggilan 1 Nomor : S.Pgl/106/3/2018/Ditreskrimum, 29 Maret 2018. dan kedua atau terakhir dengan Surat Panggilan ke 2, Nomor: S. Pgl/1069 A/9/2018/Ditreskrimum. 17 September 2018.

Ironisnya, seperti  “kebal hukum” tersangka JR Saragih tidak mengindahkan panggilan Penyidik.  Namun sekalipun JR Saragih secara vulgar menunjukkan pembangkangan.

Penyidik  mempunyai kewenangan untuk menangkap dan/ atau menahan tersangka, tapi tidak menggunakan wewenangnya untuk memanggil paksa atau menangkap tersangka JR Saragih.

Apa yang dipertontonkan oleh Penyidik Polda Sumut dalam perkara tersangka JR Saragih. menjadi preseden buruk dalam penegakan  supermasi hukum berdasarkan prinsip “supreme of law” dan “equality before the law”.

Perkara Bupati JR Saragih. sesungguhnya bukanlah perkara sederhana. Tidak sekedar tindak pidana pemilihan berdasarkan Undang Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Berita Terkait: 👉  BPPHLH Wil I Sumatera Utara,Sita ‘Alber’ Tak Bertuan

Tapi lebih dari itu. selain tindak pidana pemilihan. perkara JR Saragih merupakan perkara tindak pidana pemalsuan surat atau membuat surat palsu dalam  Pasal 263 KUHP. sebagaimana rekomendasi Komisioner Bawaslu Sumut, Herdi Munte, SH, MH.

Dalam Laporan Nomor : 10/LP/PG/Prov/02.00/3/2018, Maret 2018.  Oleh karena perkara tersangka JR Saragih adalah juga tindak pidana umum. maka penyidik harus menjerat tersangka JR Saragih dengan KUHP.

Menuntaskan perkara tersangka JR. Saragih di pengadilan, menjadi sangat penting dan mendasar bagi kepastian hukum dan pemenuhan rasa keadilan.

Apalagi objek perkara. berupa leges palsu ijazah SMA. Swasta Iklas Prasasti, Nomor 01 OC oh 0373795, tertanggal 26 Mei 1990, Atas nama Jopinus Saragih G. diduga juga digunakan dalam pendaftaran Calon Bupati Simalungun tahun 2010 dan 2016.

Selain itu, Aliansi Masyarakat  dan tenaga honorer menuding adanya Gurita Korupsi terhadap Perkara Bupati JR Saragih. tak hanya soal leges palsu ijazah SMA.

Tetapi Ia juga patut diduga bertanggungjawab terhadap sejumlah dugaan gurita korupsi dan penyalahgunaan jabatan yang berpotensi merugikan keuangan negara dan/atau kerugian warga hingga ratusan miliar rupiah.

Dalam orasinya, Aliansi masa adanya dugaan korupsi Proyek RSUD Perdagangan sebesar 9,1 Miliar rupiah.

Pungutan liar atau pemerasan dalam rekrutmen pegawai honor sebanyak 5.000 orang. rata- rata ( limabelas juta rupiah ) atau sama dengan Tujuh puluh lima miliar rupiah.

Pungutan liar atau pemerasan dalam perpanjangan S K Pegawai Honorer sebanyak 5.000 orang. rata rata lima juta rupiah atau duapuluh lima miliar  rupiah.

Kemudian dugaan korupsi dalam penggelapan gaji pegawai honorer sebanyak 5.000 orang x 1 juta rupiah / orang x 6 bulan (Juli s/d Desember 2016)  sama dengan 30 Miliar rupiah.

Dugaan korupsi dana evakuasi korban tenggelamnya KM Sinar Bangun di Danau Toba.  Juni 2018. sebesar 5 Miliar Rupiah.

Berita Terkait: 👉  Usai di Pukul Babak Belur, Enriko Hutabarat Meregang Nyawa

Dugaan korupsi pemotongan gaji pegawai honor. sebanyak 5.000 orang x 1 juta rupiah / orang x  6 (enam) bulan sejak Juli sampai dengan Desember 2018 sama dengan 30 Miliar rupiah.

Selanjutnya penyalahgunaan jabatan atau wewenang dalam pengalihan sejumlah aset pemerintah meliputi, Eks Kantor Bupati Simalungun, Eks Kantor DPRD Simalungun dan Eks Rumah Dinas Bupati SImalungun, yang konon dialihkan dengan status hak sewa puluhan tahun kepada NV. STTC tanpa persetujuan DPRD.

Satu unit rumah/ gedung milik Pemkab Simalungun, yang terletak di Jalan Maluku Pematangsiantar disewakan kepada Cafe The Cangkir, diduga juga tanpa  ada persetujuan DPRD.

Terkait hal itu, kami aliansi Sumut Watch yang terdiri dari AGRESI, ELTRANS, SAPMA PP, GMKI, PMKRI, HIMMAH, Forum Honor Simalungun Berjuang (FHSB), SBSI, sepakat untuk bersatu dan menyatakan sikap.

  1. Mendesak Kapoldasu untuk segera menangkap dan menahan Bupati Simalungun JR Saragih sebagai tersangka dugaan tindak pidana pemalsuan surat atau membuat surat palsu dalam Pasal 263 KUHP.
  2. Mendesak Kajatisu untuk menerima pelimpahan perkara Bupati Simalungun, JR. Saragih sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana pemalsuan surat atau membuat surat palsu sebagaimana Pasal 263 KUHP.
  3. Mendesak Kapoldasu dan Kajatisu, agar secara sinergis dan proaktif melakukan tindakan penyelidikan dan/ atau penyidikan terhadap sinyalemen korupsi yang diduga melibatkan Bupati Simalungun, JR. Saragih.(*)

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here