Amanah yang diberikan walikota kepada Lukas Barus (Kadisnaker) Layak Dipertanyakan

0
172 views
Oleh Redaksi
MEDIA BERITA MONALISA | SIANTAR | – Walikota Pematangsiantar dituntut harus berani melakukan tindakan tidak populer. Jangan bersikap ragu-ragu bila memang buruk kinerja dan track recordnya. Maka hukum saja dengan dipindahkan ketempat sesuai kemampuannya.’ ungkap Arif Harahap, Aktivis Muda Nahdlatul Ulama (NU) melalalui Pers Rilis tertulisnya yang dikirim kemeja Redaksi Media Berita Monalisa, Jumat (14 Juni 2019).
            Dalam pers rilis tertulisnya Arif mengatakan, Jangan karena ada faktor kedekatan atau karena ada hal lain sehingga tetap mempertahankan pejabat yang buruk pengalaman kinerjanya.
             “Amanah yang diberikan walikota kepada Lukas Barus (Kepala Dinas Ketenagakerjaan) ini layak dipertanyakan, pasalnya Lukas Barus dinilai tergolong pejabat yang memliki track record yang buruk selama pernah memimpin OPD (organisasi perangkat daerah). Saat menjadi kepala dinas Tarukim.” terangnya.
           Arif sebagai Aktivis muda NU mengatakan, Lukas Barus pernah tersandung kasus dugaan korupsi dan pernah dilaporkan oleh LSM ke aparat penegak hukum. Begitu juga ketika menjabat kaban Kesbangpol Lukas Barus juga memiliki catatan buruk dari hasil pemeriksaan BPK RI tahun 2017 terkait penyalahgunaan wewenang dan jabatan mengenai pemalsuan tanda tangan dan penyelewengan anggaran Tahun 2017.
            “Jadi harusnya tidak ada lagi alasan walikota untuk mempertahankan nya. Kita tidak tahu apa motivasi walikota masih memberikan amanah kepada pejabat yang demikian.” tegasnya.
           ” Copot saja pejabat penjilat dan bereskan pejabat yang suka bermain payung demi kelanggengan jabatannya”. ungkap Arif.
            “Apa untungnya bagi pimpinan daerah mempertahankan pejabat yang hanya suka jabatan namun tidak bisa mengemban tugas dalam mensukseskan program pemerintah daerah.” katanya.
             Ditegaskan Arif, Mempertahankan pejabat seperti itu akan menjadi duri dalam daging bagi sistem pemerintahan saat ini. “Seharusnya di sini Walikota harus tegas. Ini membuktikan kami masyarakat mulai ragu juga sama kinerja Pemko.” ujarnya.
                Lanjutnya, Selain buruk nya persoalan birokrasi, Bahkan saat ini ada pro kontra terkait kerja sama Pemko Pematangsiantar dengan PT Suriatama Mahkota Kencana untuk mengubah Gedung Olah Raga (GOR) menjadi pusat pembelanjaan (mall) dengan pola Pemanfaatan Bangun Guna Serah (BGS).
               Menurut Arif, Banyaknya kebijakan yang tidak tepat sasaran. Beberapa proyek banyak yang gagal berjalan (mangkrak). Inilah mungkin salah satu alasan terhadap penolakan rencana pembangunan tersebut.’ pungkasnya.(*)

Baca Juga

Berita Terkait: 👉  Pengcap Wushu Simalungun Raih Prestasi Bersama

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here