Pernyataan Kontroversial SD Darmono Menghapus Mapel Agama Dari Kurikulum Nasional Menuai Protes Para Praktisi

0
110 views
Ketua Sumut Watch Daulat Sihombing SH MH:
“Berpendapat sebaiknya lakukanlah untuk hal-hal yang produktif dan inovatif, tidak justru mendistorsi apalagi menjungkirbalikkan konstruksi sosial yang sudah kokoh

Oleh Redaksi

MEDIA BERITA MONALISA | MEDAN | – Praktisi Pendidikan Setyono Djuandi Darmono menyarankan Presiden Joko Widodo untuk meniadakan pendidikan agama di sekolah. Pendidikan agama harus jadi tanggung jawab orang tua serta guru agama masing-masing (bukan guru di sekolah). Pendidikannya cukup diberikan di luar sekolah, misalnya masjid, gereja, pura, vihara, dan lainnya.

Pernyataan tersebut dilontarkan dari mulut seorang konglomerat dan sekaligus praktisi budaya tersebut, usai acara bedah bukunya yang ke-6 berjudul “Bringing Civilizations Together” di Jakarta, Kamis kemarin Juni 2019.

“Mengapa agama sering menjadi alat politik?…..Karena agama dimasukkan dalam kurikulum pendidikan. Di sekolah, siswa dibedakan ketika menerima mata pelajaran (mapel) agama. Akhirnya mereka merasa kalau mereka itu berbeda,” kata Darmono.
 Pria kelahiran 26 April 1949 (70) lalu, atau lebih dikenal dengan panggilan S.D. Darmono adalah seorang pengusaha CEO PT Jababeka Tbk. Ia juga dikenal sebagai pejuang kebudayaan Indonesia. Pada 1989 dan mulai membangun Jababeka sebagai kawasan industri terbesar di Asia Tenggara.
Pernyataan kontraverial SD Darmono, menghapus pendidikan agama dari dalam kurikulum pendidikan menuai protes dari berbagai kalangan praktisi pendidikan baik dari daerah maupun kalangan praktisi nasional.
 Ketua Sumut Watch Daulat Sihombing SH MH melalui pers rilis tertulisnya yang dikirimkan kemeja redaksi media berita monalisa melalui pesan Whatsapp, Sabtu 6 Juli 2019 mengatakan, Bahwa agama selain dogma dan  keyakinan tentang spritual  dan kebenaran ilahi, tetapi juga menjadi sumber dari segala sumber moral maupun akhlak manusia.
 Dalam kaitan itu, kata praktisi hukum sumatera utara tersebut, “salah satu  sarana yang paling efektif untuk mentransformasikan nilai-nilai religius kepada masyarakat adalah institusi pendidikan formal.  Dalam hal pendidikan agama dihapuskan dari kurikulum nasional, maka dapat menimbulkan sejumlah implikasi buruk,” ungkapnya.
 Lanjutnya, Hal pertama yang perlu disikapi adalah, terjadinya degradasi moral yang semakin parah dan rapuh karena benteng agama yg semakin tergerus oleh pragmatisme kehidupan.
   “Dan hal Kedua adalah , tumbuh suburnya ajaran – ajaran “liar” yang berpotensi mengancam disintegasi sosial, karena tidak ada standar kurikulum yang menjadi parameter bagi dunia pendidikan formal.” tegas Daulat yang selalu kritis dalam menyikapi kebijakan kebijakan pemerintah dan tidak pro rakyat.
“Bila berpendapat sebaiknya lakukanlah untuk hal-hal yang produktif dan inovatif, tidak justru mendistorsi apalagi menjungkirbalikkan konstruksi sosial yang sudah kokoh,” pungkasnya.(*)

Baca Juga

Berita Terkait: 👉  Rumah TIM JR-AMRAN Ambruk Tertimpah Pohon

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here