Digadang-gadang Sebagai Cakada, Mencari Join Dana Untuk  Wakil

0
143 views

Oleh Redaksi

MONALISANEWS | SIANTAR | – Meski sejumlah partai politik (Parpol) di Kota Pematangsiantar sudah menyatakan siap menghadapi Pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) serentak tahun 2020. Tapi sikap itu bukan jaminan penjaringan kandidat bakal berlangsung lancar.

Dalam penjaringan Calon kepala daerah (Cakada), Parpol bukan saja disibukkan oleh komunikasi politik antar parpol, tapi pada tahap ini Parpol juga harus melihat sisi individual seorang Cakada.

Menurut Ketua DPD KNPI Kota Pematangsiantar Ilal Mahdi Nasution kepada Redaksi Monalisanews mengatakan, Ada tiga hal utama yang mesti dimiliki seorang individu sebelum nanti maju sebagai Calkada.

“Apakah dia punya modal sosial, modal politik, dan terakhir modal finansial. Ketiga ini akan diukur saat seseorang menjadi Cakada. Ketiga faktor tadi lah yang membuat  seorang Cakada memakan waktu, baik itu di internal partai, maupun saat dibincangkan dalam format koalisi,” terangnya kepada Monalisanews, Rabu (9/10/2019).

“Jadi bukan hanya sebatas mencari Cakada, tapi juga memastikan faktor-faktor tadi, apa dimiliki,” tambahnya.

Ilal menyebutkan, Bahwa ketiga faktor tadi bukan hanya penting bagi masyarakat yang nota bene sebagai kontituen Pilkada. Tapi juga menjadi pijakan Cakada sendiri jika ketiga faktor itu sebagai alat ukur diri seorang politisi saat mengarungi Pilkada.

“Jadi bukan hanya karena berstatus sebagai pengusaha, yang ujuk-ujuk datang untuk bertarung sebagai cakada. Tapi kita juga mengetahui secara pasti rekam jejak calon tersebut. kemudian memberanikan diri maju. Atau bukan sebatas orang lama di rantau kemudian memutuskan menawarkan diri untuk dicalonkan. Yang pasti ketiganya merupakan alat ukur diri sebelum berlaga,” katanya

Ilal memaparkan, jika seorang politisi memiliki modal finansial namun minim modal sosial, hal ini akan membikin biaya politik membengkak, sebab si politisi harus menggeber sosialisasi ke tengah masyarakat. “Kalo modal sosial kuat, itu belum cukup. Karena aktivitas politik butuh biaya politik,” katanya.

Berita Terkait: 👉  Penumpang Garuda  Meninggal di Soekarno Hatta

Ilal menambahkan, Dengan modal sosial yang dimilikinya,Cakada akan mengenal masyarakatnya dan memahami teretorial politiknya.

“Harapan saya kepada seluruh Cakada sebagai putra terbaik bangsa, Silakan bertarung pada kontestasi politik Cakada Pematangsiantar, siapapun dia boleh boleh saja karena sudah diatur secara konstitusional, tapi ingat jangan cederai siantar sebagai kota toleransi. Kami hidup rukun dan damai ditengah tengah kemajemukan. Maka jangan sampai nanti dalam pertarungan nanti ada menebar fitnah dan kebencian, karena sejatinya politik itu adalah adu gagasan, dan pertarungan argumentasi- argumentasi dalam membangun SDM dan sumber daya alam.

Ketua DPW GPII Sumut Wahyudi Hardianto

Dalam pada itu, Calon petarung yang mulai digadang gadang sebagai bakal calon walikota pematangsiantar, mulai mengalang populeritas melalui media social, maupun  baliho yang terpajang disudut sudut kota pematangsiantar  mengngambil empati masyarakat pada perhelatan  pesta demokrasi serentak tahun 2020 mendatang.

Dari sekian banyak calon yang mulai muncul dan menjadi  perbincangan elit politik kota pematangsiantar belum satupun asli putra siantar,( besar dan berhasil meniti karir politik dan mengetahui secara pasti kondisi kota pematangsiantar saat ini). yang muncul dan digadang gadang sebagai bakal calon walikota menggantikan Hefriansyah Noor yang  menurut khabar burung , tidak ikut kembali bertarung sebagai icomebant.

Ironisnya, bakal calon walikota yang datang dan ingin ikut serta mengadu nasib sebagai walikota pematangsiantar ternyata masih harus mencari sosok calon wakil  dan join dana.

Fenomena tersebut, menjadi perbincangan hangat dikalangan tokoh muda sumatera utara, Salah satunya Wahyudi Hardianto. “Banyaknya calon walikota yang sudah mulai membangun populeritas melalui media social maupun media cetak dan media online serta pemasangan baliho disudut inti kota, ternyata tidak seperti yang digembar gemborkan. Pasalnya beberapa calon yang sudah  mulai menyapa warga pematangsiantar, masih harus mencari panding dana terhadap calon pasangannya.”ungkap wahyudi kepada Redaksi Monalisa, Senin sore  7/10/019.

Berita Terkait: 👉  Mahalnya Nilai Silaturahmi

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) Sumatera Utara menambahkan,  Sudah sering terjadi, ketika calon wakil harus join dana dalam pertarungan pemilihan kepala daerah. Apa yang terjadi?… kehancuran. tidak  sidikit calon mengalami kehancuran dan kalah dalam pertarungan pilkada, bangkrut dan jatuh miskin, dan ini harus diantisipasi, sebelum  terjadi kembali.

“Kalau untuk mencari figur tokoh muslim sebagai pasangan calon  sebagai wakil harus join dana, sebagai syarat .lebih baik mikir  aja. Artinya calon walikota tersebut tidak memiliki  financial cukup, sebagai dana perang dalam pertarungan pilkada serentak tahun 2020 mendatang. pematangsiantar   transaksional polik, untuk apa mencalon walikota pematangsiantar dengan dana minim. Lebih baik pulang aja ke jawa, ga usa’ menebar inforamsi hoax, melalui  kolega maupun tim sukses soal dana yang akan digelontorkan.”toh!….juga masih panding dana calon wakil”. ungkap wahyudi.

“Masak.. sih?.. dia yang mau jadi walikota!..’ kita asli putra daerah dan mengetahui betul kondisi masyarakat siantar harus susah payah berjibaku dengan mengeluarkan dana besar mendukung impiannya. ‘Calon walikota harus mampu dan siap mengeluarkan bazet kampanye buat wakilnya.  bukannya join dana seperti yang diminta beberapa calon,’ kita berandai andai. misalnya menang sebagai walikota dan wakil walikota, ujung ujungnya pasti berkelahi. Sebab jatah dan wewenang sesuai dengan bazet yang dialokasikan pada masa kampanye.” kata Wahyudi.(*)

Baca Juga

Berita Terkait: 👉  Tim Satgas Money Politic Berhasil OTT, Tim Sukses Caleg DPR RI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here