DIREKSI PDPHJ OBOK- OBOK DAN COPOT SELURUH PEJABAT STRUKTURAL

0
57 views

Oleh Redaksi

MONALISANEWS | SIANTAR |- Direksi  PDPHJ, secara ekstrim mengobok- obok dan mencopot seluruh pejabat struktural defenitif PDPHJ dari level kepala bagian, kepala sub bagian, kepala pasar hingga wakil kepala pasar, lalu mengangkatnya kembali sebagai pejabat struktural status percobaan.

Disebut dicopot, karena semula sebagai pejabat defenitif diturunkan menjadi status percobaan, semula mendapatkan tunjangan jabatan menjadi tanpa tunjangan jabatan.kata Daulat Sihombing, SH, MH (Advokat pada Perkumpulan Sumut Watch) melalui persrilis tertulisnya yang dikirimkan kermeja redaksi,Senin 21 Oktober 2019.

Daulat menjelaskan, Bahwa pencopotan seluruh pejabat struktural PDPHJ itu, dilakukan oleh Direksi dengan cara – cara rekayasa dan manipulatif melalui serangkaian proses uji kompetensi abal- abal dan akal- akalan yang secara formalitas dibuat secara serampangan oleh Sdr. Imran Simanjuntak, SAg, MA, baik secara sendiri – sendiri dalam kapasitasnya  selaku  Direktur SDM dan sekali- sekali didampingi Dirut Bambang Wahono atau Direktur Keuangan, Toga Sehat Sihite.

Secara kuantitas menurut Daulat, pejabat struktural PDPHJ terdiri dari 6 Kepala Bagian, yakni : Kabag Kepegawaian, Usaha, Perencanaan & Pengembangan Pasar, Umum, Keuangan dan Kabag Kamtib.  Kemudian 13 Kepala Sub Bagian, yakni : Kasubbag Adm & Pengembangan SDM, Penggajian & Kesejahteraan, Perencanaan & Pengembangan Pasar, Kasubbag SIM & Data.  Lalu, Kasubbag  Kas, Pajak & Akuntansi, Kasubbag Anggaran, Pengadaan & Rumah Tangga, Hukum & Humas dan Kasubbag Penagihan.

Terakhir, Kasubbag Kamtib, Kebersihan, Pemasaran & Perijinan dan Kasubbag Pemeliharaan & Perawatan.   Selanjutnya 3 Kepala Pasar (Lapas) dan 3 Wakil Kepala Pasar (Wakapas), yakni : Kapas Horas I, Kapas Horas II, dan Kapas Dwikora, dan terakhir 3 Wakapas, yakni : Wakapas Horas I, Wakapas Horas II dan Wakapas Dwikora.

“Kini semuanya pejabat struktural PDPHJ, secara sewenang- wenang telah dicopot oleh direksi dari status pejabat struktural defenifif yang diangkat dengan surat keputusan, dilantik dan mendapat tunjangan jabatan, menjadi pejabat struktural status percobaan tanpa surat keputusan pengangkatan dan tanpa tunjangan jabatan.  Sebagai pejabat struktural defenitif, masing – masing Kabag seyogianya mendapat tunjangan Rp. 1.200.000.- per bulan, Kasubbag Rp. 800.000.- per bulan, Kepala Pasar Rp. 800.000.- per bulan dan Wakil Kepala Pasar Rp. 600.000.- per bulan.” Jelasnya.

Berita Terkait: 👉  Pembukaan O2SN, FLS2N dan OLSN Tingkat Kabupaten Sergai Tahun 2018,

Kebijakan Koruptif

Sumut Watch berpendapat, bahwa pencopotan seluruh pejabat defenitif PDPHJ haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum karena melanggar Peraturan Direksi PDPHJ, No. : 800/502/PDPHJ/VI/2015 Tentang Kepegawaian, secara spesifik Pasal 38 tentang Pengembangan Karir, Pasal 39 tentang Mutasi, Pasal 40 tentang Promosi, Pasal 41 tentang Rotasi, dan Pasal 42 tentang Demosi.

Bahwa pengangkatan eks pejabat struktural defenitif menjadi staf status percobaan pejabat struktural, juga harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum karena melanggar Peraturan Direksi PDPHJ,  No.: 800/502/PDPHJ/VI/2015 Tentang Kepegawaian, secara spesifik Pasal 62 tentang Pengangkatan Pejabat dan Pasal 63 tentang Pengangkatan Pejabat Sementara, yang tidak mengenal istilah “percobaan”.

Bahwa pencopotan seluruh pejabat defenitif dan mengangkatnya kembali dalam status percobaan jabatan struktural tanpa tunjangan jabatan, merupakan kebijakan koruptif untuk merampas hak- hak tunjangan jabatan, sehingga patut dilaporkan kepada aparat penegak hukum sebagai indikasi tindak pidana korupsi atau penggelapan.

Bila diperhitungkan secara ratio tunjangan jabatan Kabag sebanyak 6 orang x Rp. 1.200.000.-/ bulan = Rp. 7.200.000.-, Kasubbag 13 orang x Rp. 800.000.-/ bulan = Rp. 10.400.000.-, Kapas 3 orang x Rp. 800.000.-/ bulan = Rp. 2.400.000.-, dan Wakapas 3 orang x Rp. 600.000.-/ orang, maka tunjangan pejabat struktural yang digelapkan oleh Direksi adalah Rp.   21.800.000.-/ bulan.

Persoalan Krusial PDPHJ

Menurut Sumut Watch, persoalan krusial di PDPHJ pada pokoknya ialah terjadinya over kapasitas pegawai, keterlibatan sejumlah pejabat struktural dalam pungli/ penggelapan/ tindak pidana korupsi, ketidakmampuan perusahaan untuk membayar rutinitas gaji pegawai dan sistem menejemen yang tidak memadai untuk mengendalikan kepersonaliaan, keuangan dan operasional perusahaan.

Dalam  rentang waktu terhitung sejak Bambang Wahono dkk, dilantik menjadi Direksi PDPHJ, ternyata tidak satupun dari persoalan krusial itu yang ditindaklanjuti atau dituntaskan. Malah sebaliknya, Direksi justru memelihara beban pegawai, mempertahankan dan memproteksi sebagai sekutu utama para pejabat struktural yang terlibat pungli/ penggelapan/ korupsi, dan tetap terseok- seok tidak mampu membayar gaji pegawai secara rutin setiap bulan,” ungkap Daulat.

Berita Terkait: 👉  Wakil Bupati Lantik Pengurus Karang Taruna Kabupaten Simalungun Masa Bhakti 2017-2022

Berkaitan hal tersebut, melalui Sumut Watch, Daulat  mendesak agar : Pertama, mendesak Walikota Pematangsiantar, agar memerintahkan Direksi PDPHJ untuk membatalkan pencopotan seluruh pejabat struktural defenitif dan/ atau pengangkatan kembali eks pejabat struktural dalam status pejabat percobaan.   Kedua, memerintahkan Dewan Pengawas PDPHJ agar segera memeriksa Direksi PDPHJ dalam dugaan pelanggaran Pasal 20 ayat (2) huruf d : “melakukan tindakan yang merugikan PDPHJ”, huruf e : “melakukan tindakan/ bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah dan/ atau negara”.

Secara khusus, meminta agar Pimpinan DPRD Kota Pematangsiantar, menggunakan hak interpelasi  atau hak angket atau hak lain yang relevan untuk menyelidiki berbagai bentuk penyelewengan yang merugikan keuangan daerah/ keuangan negara di PDPHJ.(*)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here