DPD KNPI Siantar Nilai Kejaksaan “Majir” Dalam Menangani Kasus Korupsi

0
37 views
Oleh Redaksi/Ril
MONALISANEWS | PEMATANGSIANTAR | – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Pematangsiantar menilai kinerja Kejaksaan Negeri Pematangsiantar sangat buruk dalam penegakan hukum, terkhusus dalam penanganan tindak pidana korupsi.
             Hal ini disampaikan oleh Sekjend KNPI Siantar Alfredo Pance Saragih,Rabu 4/12/2019 melalui persrilis tertulisnya yang dikirimkan ke meja redaksi monalisa menyatakan, setelah kurang lebih 5 bulan ditetapkannya tersangka kasus dugaan korupsi Kadis Kominfo Posma Sitorus dan Sekretarisnya Acai Sijabat, Mantan Dirut PD PAUS Herowin Sinaga, namun tidak ada proses dan tindaklanjut dari pihak Kejaksaan.
             “Kami segenap elemen pemuda Siantar yang berhimpun dalam KNPI menilai Kejaksaan Negeri Siantar lemah dalam memberantas tindak pidana korupsi di Pematangsiantar. Hal ini bisa kita lihat dari lambatnya penanganan tersangka kasus dugaan korupsi Kadis dan Sekretaris Kominfo serta Tersangka kasus korupsi Mantan Dirut PD PAUS,” ujar Alfredo Saragih.
         Alfredo Saragih juga menduga bahwa pihak Kejaksaan Negeri Siantar seringkali mengabaikan laporan pengaduan lembaga/kelompok masyarakat atas dugaan kasus tindak pidana korupsi yang ada di kota Pematangsiantar. Parahnya, Alfredo menduga laporan tersebut dipeti es kan.
             “Selama ini,  kami juga banyak mendengar keluhan teman-teman lembaga swadaya masyarakat yang seringkali mengabaikan laporan pengaduan yang dilayangkan ke Kejaksaan Negeri Kota Pematangsiantar. Padahal, kalau dipikir-pikir masyarakat yang mengadukan dugaan tipikor tersebut bertujuan untuk membantu pihak Kejaksaan dalam menciptakan sistem pemerintahan yang bersih dari KKN,” jelas Alfredo dalam pers rilis tertulisnya.
            Terkait kepemimpinan Kepala Kejaksaan, Alfredo menilai Kajari Siantar Ferziansyah Sesunan sejak dilantik pada bulan Juli 2017 lalu, sangat jauh dari yang diharapkan.  Dirinya juga menyinggung arahan Kajati saat itu agar setiap Kajari di daerah masing-masing untuk memprioritaskan penanganan kasus-kasus tindak pidana korupsi di daerah/tingkatan masing-masing.
          “Sejak Kajari Pematangsiantar dilantik pada 12 Juli 2017 lalu hingga saat ini, kami menilai bahwa Kajari Siantar tidak dapat melakukan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.  Padahal semenjak dilantiknya beliau berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung:KEP-IV-381/C/06/2017 memberi mandat untuk menjalankan tugas bersama perangkatnya dalam menegakkan dan mewujudkan kepastian hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Alfredo.
          DPD KNPI Siantar, melalui Sekretaris Alfredo Saragih menjelaskan, bahwa pihaknya akan menyurati Kejati dan Kejagung terkait kinerja Kejari Kota Pematangsiantar.
           “Dalam waktu dekat ini, kami DPD KNPI bersama elemen OKP akan melakukan konsolidasi dalam menyikapi lemahnya penegakan hukum di Kota Pematangsiantar, khususnya Kejaksaan Negeri,” terang Alfredo Saragih.
         Terakhir Alfredo Saragih dalam pers rilisnya tertulisnya mengajak masyarakat kota pematangsiantar untuk bersama-sama mengkawal penegak hukum agar terciptanya birokrasi yang bersih dari tindak pidana korupsi di Kota Pematangsiantar.(*)

Baca Juga

Berita Terkait: 👉  SUMUT WATCH GUGAT DIRUT PLN RP. 2,3 MILIAR LEBIH

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here