SUMUT WATCH LAPORKAN MANTAN DIRUT PD. PHJ Drs. SETIA SIAGIAN KEPOLRESTA

0
78 views

*Potensi pungli dari rekrutmen pegawai mencapai Rp. 7,2 Miliar

Oleh Redaksi

MONALISA | SIANTAR | – Advokat dan Konsultan Hukum Sumut Watch, Daulat Sihombing, SH, MH, dalam kapasitasnya selaku kuasa hukum untuk dan atas nama Direktur AGRESI (Aliansi Gerakan Rakyat Anti Korupsi) Siantar – Simalungun, Sukoso Winarto, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04 Januari 2018, melaporkan mantan Dirut/ Plt. Dirut PD. Pasar Horas Jaya (PD. PHJ), Drs. Setia Siagian ke Polres Kota Pematangsiantar, terkait dugaan beberapa tindak pidana kejahatan dalam jabatan, yang dilakukan selama periode menjabat sejak tahun 2014 hingga dicopot tanggal 22 Nopember 2017.

Kepada Media, Daulat Sihombing, SH, MH, menjelaskan  bahwa kliennya secara resmi telah melaporkan mantan Dirut/ Plt. Dirut PD. PHJ, Drs. Setia Siagian ke Polres Kota Pematangsiantar, tanggal 05 Januari 2018, tentang beberapa hal sebagai berikut :

Rekrutmen pegawai PD. PHJ

Seperti diketahui, ketika PD.PHJ dibentuk akhir tahun 2014, jumlah pegawai PD. PHJ hanya 78 orang eks Dinas Pasar, ditambah 6 Kabag berstatus PNS dan 13 Kasubbag status pegawai tetap. Namun dalam kurun waktu 2015 – 2017, pegawai PD. PHJ melonjak menjadi 350 orang, dan itu artinya bahwa pegawai PD. Pasar bertambah sebanyak 259 orang.

Sudah rahasia umum, menjadi pegawai PD.PHJ dengan status honor semuanya wajib bayar, kecuali keluarga atau relasi khusus bersifat amplop tertutup.  Tarifnya disebut- sebut, ijazah SLTA/ Sederajat antara Rp. 15 juta s/d Rp. 20 juta, Akadamik/ D3 antara Rp. 20 juta – Rp. 30 juta, Sarjana antara Rp. 30 juta – Rp. 40 juta.

Tak hanya itu, untuk menjadi calon pegawai atau status 80% bayar lagi. Untuk jabatan lagi – lagi bayar.  Bayangkan, jika jumlah pegawai honor 259 orang dikali rata – rata Rp. 20 juta/ orang, maka potensi pungutan liar dari pegawai honor yakni : 259 orang x Rp. 20.000.000 = Rp. 5.180.000.000 (Rp. 5,18 Miliar).

Berita Terkait: 👉  Besok Muscab Partai Demokrat Sesumatera Utara Digelar

Selanjutnya, jika calon pegawai 259 orang, dikali rata – rata Rp. 8 juta/ orang, maka potensi pungutan liar dari calon pegawai yakni : 259 x Rp. 8.000.000 = Rp. 2.072.000.000 (Rp. 2,072 Miliar).  Total potensi pungutan liar dari rekrutmen pegawai honor dan calon pegawai adalah Rp. 5.180.000.000 + 2.072.000.000 = Rp. 7.252.000.000.- (dibulatkan menjadi Rp. 7,2 Miliar).

Status Drs. Setia Siagian, sebagai Plt. Dirut, illegal berdasarkan Perda

Seperti diketahui, Drs. Setia Siagian, menjabat Dirut PD. Pasar Horas Jaya (PD. PHJ) terhitung 2014 hingga pensiun dari PNS terhitung tanggal 22 September 2016.  Usai pensiun lalu yang bersangkutan tetap menjalankan tugas sebagai Plt. Dirut PD. PHJ, hingga diberhentikan pada tanggal 22 Nopember 2017.   Pasal 59, Perda No. 5 Tahun 2014 tentang PD. Pasar Horas Jaya, mengatur bahwa : “Untuk mengisi jabatan dan pegawai periode pertama atau paling lama 4 (empat) tahun, Walikota dapat mengangkat atau menugaskan PNS atau pejabat struktural di lingkungan pemerintah daerah atau kalangan swasta profesional sesuai dengan kebutuhan ruang lingkup usaha pada PD. PHJ”.

Artinya, bahwa untuk menjadi pejabat di PD. PHJ, tidak dibenarkan dari unsur PNS.  Namun, dalam masa transisi dan hanya untuk periode pertama paling lama 4 (empat) tahun, Walikota mengangkat atau menugaskan PNS atau pejabat struktural, menjadi pejabat perusahaan.

Maka dalam hal Drs. Setia Siagian “telah pensiun dari PNS atau tidak lagi berstatus PNS atau pejabat struktural”, yang bersangkutan otomatis harus berhenti sebagai Dirut karena tidak memiliki legitimasi apapun secara hukum dan peraturan perundang- undangan.  Presedennya adalah Paruhum Nainggolan, SH, mantan Direktur Pengembangan dan SDM PD. PHJ.  Begitu pensiun dari PNS, sekitar Juli 2016, secara otomatis diberhentikan dari jabatan direktur.

Berita Terkait: 👉  KOREM 022/PANTAI TIMUR GELAR PEMBEKALAN ILMU TERITORIAL

Berdasarkan alasan itu, maka segala akibat dan konsekuensi dari status atau pengangkatan Drs. Setia Siagian sebagai Plt Dirut, haruslah tidak sah dan merupakan bentuk penyalahgunaan jabatan yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Namun terlepas status Drs. Setia Siagian sah atau illegal sebagai Plt. Dirut,’ ujar Daulat.” pembayaran hak – haknya sebagai Plt. Dirut yang sama dengan Dirut Defenitif, haruslah dilihat sebagai indikasi tindak pidana penyalahgunaan jabatan,”  terangnya.

Data rencana anggaran keuangan tahun 2016 mencatat, bahwa direksi telah mengelola hak – hak keuangan Plt. Dirut PD. PHJ sama dengan Dirut Defenitif, yakni : gaji Rp. 2.500.000/ bulan, insentif Rp. 8.000.000/ bulan, tunjangan khusus Rp. 6.000.000/ bulan, biaya representasi Rp. 5.500.000/ bulan, total sebesar Rp. 22.000.000.- per bulan.

“Maka berdasarkan perhitungan itu, bahwa mantan Plt. Dirut, Drs. Setia Siagian patut diduga telah menyalahgunakan jabatan untuk memperkaya diri sebesar : 14 bulan x Rp. 22.000.000 = Rp. 308.000.000.- Angka ini tidak termasuk biaya perjalanan dinas Rp. 50.000.000/ tahun dan kontrak mobil operasional Dirut sebesar Rp. 6.000.000/ bulan atau Rp. 72.000.000/ tahun.” tegas Daulat.

Daulat lebih lanjut menjelaskan secara gamblang,bahwa persoalan lain yakni dugaan penyertaan modal ke KSU – PD. PHJ secara fiktif, yang merugikan keuangan negara sedikitnya Rp. 64. 000.000. Lalu renovasi dan pengalihan kepemilikan kios milik perusahaan menjadi milik pribadi yang kemudian sebagian dikontrakkan kembali ke PD. PHJ, hingga merugikan keuangan negara ratusan juta rupiah.

Terakhir penyalahgunaan jabatan dalam pengangkatan menantu perempuan Dirut menjadi Kasubbag Perijinan/ Pemasaran untuk hanya menguntungkan keluarga, serta mempermulus modus tindak pidana penyalahgunaan jabatan.”ujarnya.

Adapun  laporan yang diserahkan ke Polres Kota Pematangsiantar melalui Unit Tipikor, pelapor Sukoso Winarto meminta agar Kapolres segera melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan sesuai ketentuan Pasal 423 KUH Pidana, jo. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor, jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UUU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor, jo. UUU No. 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Berita Terkait: 👉  Azi Pratama Pangaribuan SH Dikukuhkan Sebagai Komisariat REI Simalungun

Selanjutnya guna kepentingan pemeriksaan, Sukoso Winarto menegaskan, siap membantu institusi kepolisian untuk kontribusi data atau dokumen yang dianggap perlu guna melengkapi bukti – bukti pelaporan.(*)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here