Menilik Kasus Dugaan Dokumen Palsu Cagubsu 2018, Masyarakat Desak Kejatisu Limpahkan Berkas P22 JR Saragih (Bag VII)

1
214 views

Oleh Redaksi

MONALISANEWS | MEDAN |  -Masyarakat Sumatera Utara mendesak Kepolisian Daerah dan Kejaksaan Tinggi agar segera melimpahkan  berkas tahap II dalam dugaan penggunaan dokumen legalisir ijazah palsu yang melilit Bupati Simalungun JR Saragih pada saat pencalonan Gubernur Sumut Tahun 2018.

Ketua Tim Investigasi LSM MASA Bung Muchlis yang ditemui di Kantor Kejaksaan Tinggi Medan Jumat (18/5/2018) mengatakan, ketidakpastian hukum akan kasus yang melilit JR Saragih telah menghambat kinerjanya.Pasca ditetapkannya Bupati Simalungun sebagai tersangkah kegiatan Pemerintahan di Pamatang Raya Simalungun Sumatera Utara sepertinya lumpuh.

”JR Saragih bahkan tidak leluasa berjalan di wilayah kerjanya, karena sampai saat dia ditetapkan sebagai tersangka terkait penggunaan dokumen palsu legalisir ijazah SMA nya,kegiatan pemerintahan selalu didelegasikan oleh Wakil Bupati.kami sebagai masyarakat Sumatera Utara hanya ingin kepastian hukum, apakah benar ijazah yang digunakan (JR-red) itu palsu atau tidak,” kata Bung Muchlis.

Kepolisian dan Kejaksaan menurutnya harus tegas dalam menangani kasus ini. Bahkan, sudah cukup lama kasus tersebut belum juga dilimpahkan. Apa lagi, Kejaksaan sudah meyatakan berkas lengkap atau P21.

”Yang menjadi korban adalah masyarakat, karena terjadi konflik dingin di Sumatera Utara.Kita takut partisipasi masyarakat pada pilgubsu 27 juni 2018 bakal menurun drastis. Apa lagi 2 juta pendukung JR merasa dikhianati, pasca ditetapkan menjadi tersangka,” ujar Muchlis.

Hanya saja, hingga saat ini baik rencana untuk melimpahkan berkas kepengadilan belum juga dilaksanakan dan menunggu P22.

LSM MASA meminta Kejaksaan bekerja profesional,sehingga masyarakat Sumatera Utara mengetahui pasti proses hukum yang menimpa orang nomor satu Simalungun ini.

” Kuncinya dua institusi ini,kalau Polisi dan Kejaksaan bekerja profesional tidak ada intimidasi dari partai manapun. Masyarakat Sumatera Utara tidak lagi bimbang menentukan pilihannya kepada dua calon yang layak menduduki kursi nomor satu di Sumatera Utara pada 27 Juni mendatang. Partisipasi masyarakat yang paling diutamakan, agar tidak Golput, “pungkasnya.

Berita Terkait: 👉  Bupati  Sergai Terima Kunjungan Timsus Pangan RI

Sementara, Koalisi Mahasiswa Pemuda Siantar (Kompas) meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Utara mengawal proses hukum Bupati Simalungun JR Saragih pada perhelatan Demokrasi Pilgusu 2018.

Ketua Koalisi Mahasiswa Pemuda Siantar (Kompas) Arif Harahap mengatakan, salah satu calon Gubernur Sumatera Utara tersebut terindikasi menggunakan dokumen legalisir ijazah palsu (ijazah SMA) pada saat pendaftaran bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara.

Maka dari itu, kata Arif pihaknya meminta Bawaslu menyikapi dengan tegas kejadian tersebut. Meskipun, ia mengetahui azas praduga tak bersalah.

“Dengan kejadian seperti ini, bagaimana pihak Bawaslu Sumut menyikapi? karena sebelumnya kami juga telah melakukan aksi ke Polda Sumatera Utara dan meminta Bawaslu melalui Gakkumdu, DKPP dan Ombudsman,agar menindak lanjuti kasus yang telah dinyatakan lengkap dan P21,” ujar Arif minggu (20/5/2018) di Pematangsiantar.

Rencananya,Kompas dalam waktu dekat akan kembali mendatangi Kejaksaan Tinggi untuk mendesak agar berkas dilimpahkan kepengadilan tinggi.

“Kemarin kita meminta Poldasu untuk menangkap JR Saragih.Pihak Gakumdu seharusnya tidak mendiamkan kasus yang menjerat orang nomor satu simalungun ini,paling tidak dikawal. Tapi sampai sekarang berkas yang dinyatakan lengkap dan P21 oleh kejaksaan tak kunjung dilimpahkan ke pengadilan,” jelasnya.

Ia menuturkan, Masyarakat Sumatera Utara sudah mengetahui adanya permasalahan hukum yang menimpa salah satu calon dari awal sampai proses penetapan sebagai tersangka.

“Kami minta kejaksaan konsisten melimpahkan kasus JR Saragih ke pengadilan, agar proses hukum yang menjerat mantan perwira TNI ini dapat diketahui masyarakat Sumut, “tegasnya.

Menurutnya,kasus JR sengaja diperlambat lambat sampai terlaksananya Pilgubsu 27 Juni 2018 mendatang.”Artinya masalah ini diduga sarat dengan muatan politis dan kepentingan,”pungkasnya.

Berita Terkait: 👉  HANYA BERPEGANG SPPT GANDA TANAH MILIK SURADI YANG BERSERTIFIKAT DI GUGAT DI PENGADILAN BATANG

Sementara, B Manik warga Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagei Sumatera Utara, menilai proses hukum yang menjerat Bupati Simalungun sebagai calon gubsu 2018.Tidak akan mungkin keluar SP3 apa bila berkas sudah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan.”JR Saragih seharusnya sudah diadili,agar masyarakat mengetahui proses hukum yang dijalani atau “Makzul” sebagai Bupati dan tetap bertahan, karena kita sama sama mengetahui,sosok JR sangat sulit tersentuh hukum,” ujarnya.

“Kami sebagai masyarakat Sumut, meminta Kejaksaan dan Kepolisian bekerja profesional. Tidak mudah di intimidasi dan oleh tekanan yang bernuansa politik. ‘Kita harapkan kasus JR Saragih segera disidangkan sebelum pelaksanaan Pilgubsu 27 Juni 2018 mendatang.kasus ini harus sudah selesai. Kasian 2 juta pendukung JR Ance terombang ambing tanpa kepastian, Apa lagi DPP Partai Demokrat telah mendukung sepenuhnya pasangan Edy -Ijek pada Pilgubsu Juni mendatang. Ini artinya Fenomena Poltik JR Saragih diambang kehancuran.”pungkasnya (Bersambung).

 

(*)

 

1 KOMENTAR

  1. Saya rasa terlalu berlebihan mengatakan pendukung JR merasa terombang-ambing. Saya sebagai Ketua Relawan JR Kota P. Siantar sedikitpun tidak ada merasa terombang-ambing koq. Biasa-biasa aja. Kita bebas menentukan pilihan dan bahkan utk tidak memilih.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here