Menyelisik Perjalanan Politik Jopinus Saragih (Bag XII)

0
361 views

“Ijazah Palsu, Uang Asli”

Oleh Redaksi.

MONALISANEWS | MEDAN |- Nama Jopinus Saragih bukan kali pertama menghiasi pemberitaan media lokal, regional maupun nasional,sejak mantan kapten ini baru terjun ke dunia politik sudah membuat geger elit politik kota Siantar – Simalungun.Pasalnya perseteruan dengan pengacara kondang asal Jakarta Refly Harun menjadi pemberitaan nasional.

Kisah kepiawaian Jopinus Saragih mengamankan aparat hukum pada tahun 2011 lalu, Jopinus Saragih telah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan suap kepada Hakim Konstitusi Arsyad Sanusi.

Kasus tersebut bermula dari tulisan seorang pakar hukum tata negara Refly Harun yang menulis di sebuah koran edisi 25 Oktober 2010. Refly bersama Maheswara Prabandono, menjadi kuasa hukum JR Saragih yang berperkara di Mahkamah Konstitusi terkait gugatan hasil Pilkada Simalungun tahun 2010.

Dalam tulisannya, Refly mengatakan pernah mendengar langsung di Papua ada orang yang mengatakan telah menyediakan uang bermiliar-miliar rupiah untuk berperkara di Mahkamah Konstitusi, termasuk menyuap hakim MK dalam menangani sengketa Pilkada.

Refly juga mengaku, pernah mendengar langsung dari seseorang yang pernah diminta oleh hakim MK untuk mentransfer uang Rp 1 miliar sebelum putusan MK. Tapi orang itu tidak punya uang sampai waktu yang ditentukan.

Hasilnya kemudian di luar dugaan semua pihak. Tim yang seharusnya menelusuri tiga dugaan kasus dari opini Refly Harun ternyata meluaskan investigasi ke kasus sengketa pilkada yang kala itu Refly pula menjadi kuasa hukum pasangan ini.

“Kasus yang ditangani Refly yaitu kasus Jopinus Saragih.Dalam kasus tersebuf Refly minta success-fee,kepada Jopinus Ramli dan minta diskon karena sekitar Rp 1 miliar akan diserahkan untuk hakim MK,” ungkap Mahfud yang diikuti ekspresi kaget dari Refly.

Kasus suap antara Jopinus Saragih dengan Refly semangkin meluas. Setelah mendengarkan laporan tim sebelumnya,ternyata Jopinus Saragih telah menyerahkan uang yang diminta hakim MK lewat supirnya. Namun, ketika si supir yang bernama Purwanto dikonfirmasi, dia mengaku tidak tahu menahu.

Berarti ada percobaan penyuapan. Hakim (yang katanya meminta uang) .Saya akan minta KPK panggil paksa Jopinus Saragih cari tahu diserahkan ke siapa, uang rasuah yang menjadi polemik di lembaga Mahkamah Konstitusi ini.

Berita Terkait: 👉  Disdukcapil Simalungun kembali lakukan Pelayanan Jemput Bola Ke Warga

Mahfud MD kemudian bersama dengan Akil Mochtar melaporkan bupati Jopinus Saragih, Refly dan Maheswara Prabandono ke KPK. Mereka dilaporkan atas dugaan percobaan penyuapan kepada Hakim MK.

Refly dan Maheswara merupakan dua orang yang sama-sama memberikan testimoni dalam laporan tim investigasi MK.Keduanya mendatangi rumah Jopinus Saragih di bilangan Pondok Indah pada 22 September 2011.Saat itu, Saragih sedang menunggu hasil sidang di MK karena Pilkada Simalungun yang dia menangkan digugat.

Hasil tim investigasi menyebutkan Refly dan Maheswara mendengar pernyataan dari Jopinus Saragih yang akan memberikan uang sebesar Rp 1 miliar untuk Hakim konstitusi Akil Mochtar.Karena hal tersebut, Jopinus Saragih meminta pengertian dari kedua kuasa hukumnya itu untuk mendapat diskon succes fee.

Testimoni Refly dan Maheswara itulah yang membuat dugaan suap di MK mencuat.Tapi Pada akhirnya baik Jopinus Saragih dan Refly Harun lolos dari jeratan hukum tidak ada yang berakhir di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kembali Lolos

Jopinus Saragih  yang telah lolos terkait kasus suap hakim MK dan nyaman menikmati singgasana sebagai raja di simalungun dan telah maraup pundi pundi kekuasaannya,lima tahun sudah berlalu kasus rasuahnya terhadap dirinya telah tenggelam didalam lautan luas.Jopinus Saragih kembali mencalonkan dirinya menjadi Bupati Simalungun untuk kali kedua pada tahun 2015.

Jopinus Saragih tidak lagi menggandeng wakilnya Nuriaty Damanik kembali menjadi wakilnya.Sang Kapten memutuskan untuk mencalonkan sendiri dan menggandeng kepala dinasnya sebagai wakil. Ternyata Jopinus Saragih lebih memilih Amran Sinaga sebagai tandemnya walau nama lain bermunculan ingin dijodohkan dengan Jopinus.

Perjalananan Demokrasi di Simalungun tak semulus didaerah daerah lain yang sama melaksanakan pilkada serentak.Lagi lagi Jopinus Saragih menggegerkan Sumatera Utara,dokumen pencalonan dirinya sebagai calon bupati simalungun kedua kalinya ditengarai diragukan keabsahannya.

KPU Simalungun mencoret pasangan JR Saragih-Amran Sinaga pada Pilkada Simalungun tahun 2015. Pasalnya Ketua KPU Simalungun saat itu Adlbert Damanik mengatakan pencoretan itu didasari surat eksekusi dari Mahkamah Agung untuk Amran Sinaga terkait Izin Pemanfaatan Kayu Tanah (IPKTM) di Nagori Mariah Dolok, Kecamatan Dolok Silau Kabupaten Simalungun.

Berita Terkait: 👉  Danrem 022/PT Pimpin Sertijab Dandim

Amran dikenakan hukuman 4 tahun penjara.oleh karena diperintahkan KPU Sumatera Utara untuk membatalkan pasangan calon nomor urut 4 JR Saragih-Amran Sinaga sebagai paslon bupati dan wakil bupati Simalungun.

Pada 8 Desember 2015, JR Saragih kemudian memasukkan gugatannya pada PengadilanTinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan.Diduga kuat berkat rekomendasi Panwaslu Kabupaten Simalungun yang pada saat itu diketuai Ulamatua Saragih gugatan Jopinus Saragih dikabulkan PTTUN Medan.

Sidang kilat yang digelar PTTUN pada hari itu juga mengabulkan gugatan JR Saragih dan memerintahkan KPU Simalungun untuk menunda keputusan tentang pembatalan pasangan calon bupati dan wakil bupati Simalungun atas nama JR Saragih-Amran Sinaga sebagai peserta Pilkada Simalungun.

Putusan Gugatan PTTUN tidak serta merta dikabulkan oleh KPU Simalungun,proses persidangan terus berlanjut ketingkat yang lebih tinggi.KPU Simalungun mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan PTTUN Medan.

Dari hasil proses persidangan yang digelar oleh Mahkamah Agung menyimpulkan,berdasarkan hasil putusan Nomor 9 K/TUN/PILKADA/2016 mengatakan status Amran sebagai narapidana baru diketahui setelah adanya keputusan KPU Simalungun yang menetapkan sebagai calon.

Kehebatan sang legenda,kembali menggetarkan perpolitikan di sumatera utara terkhusus pilkada serentak Pemilihan Bupati Simalungun.Amran akan menghadapi konsekuensi hukum meskipun menang Pilkada. JR Saragih – Amran Sinaga kemudian ikut berkompetisi dan memenangkan Pilkada Simalungun dan berhasil dilantik Gubernur Sumut,walau pelantikan mereka berdua berlainan waktu dan tempat.Saat ini mereka berdua masih menjabat Bupati dan Wakil Bupati Simalungun.

Kekuasaan yang dimiliki Jopinus Saragih tidak hanya sebatas sebagai Bupati Simalungun semata,dirinya ingin melebarkan sayap kekuasaannya meliputi Wilayah Sumatera Utara.

Perjalanan politik Jopinus Saragih tidak semulus apa yang diperkirakan, jalan terjal kembali menghadang proses pencalonan JR Saragih yang berpasangan dengan Ance Selian pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara 2018-2023.

Kerikil tajam selalu menghadang Sang Legenda “Raja Rasuah” ,KPU Sumatera Utara tidak meloloskan pasangan yang diusung Partai Demokrat, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terkait legalisir ijazah SMA milik Jopinus Saragih.

Merasa putusan KPU tidak mendasar oleh karena tenggat waktu yang diberikan KPU tidak sesuai dengan jadwal atas putusan TMS pasangan JR-Ance.Melalui kuasa hukumnya menggugat KPU ke Bawaslu Sumut di Medan.Keberuntungan sempat memihak pasangan mantan Kapten TNI AD ini.Sebagian gugatannya dikabulkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Utara untuk kembali melagalisir Ijaza SMA sang kapten yang menjadi awal polemik perseteruan sengketa pemilukada.Naasnya, ijazah SMA yang dikeluarkan SMA Ikhlas Prasasti di Jalan Raya Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat, itu ternyata hilang saat hendak dilegalisir di Jakarta.

Berita Terkait: 👉  Penutupan PRSU ke-47 Tahun 2018,Sergai Boyong 3 Penghargaan Sekaligus

Jopinus Saragih,kemudian menganti ijazah dengan SKPI (Surat Keterangan Pengganti Ijazah) yang dilegalisir oleh dinas terkait.Untung tak dapat diraih,Malang tak dapat ditolak,KPU Sumatera Utara tetap bergeming dan menyatakan pasangan tersebut tetap tidak memenuhi syarat atau TMS.

Alhasil,Gakumdu Sumut menemukan kecurangan dalam penggunaan dokumen sebagai persyaratan pecalonannya sebagai Cagubsu 2018 sehingga menetapkan Jopinus Saragih sebagai tersangka.Jopinus Saragih tersangka kasus legalisir palsu saat mendaftar sebagai calon ke KPU Sumatera Utara dengan mengunakan dokumen legalisir tanda tangan palsu Kepala Dinas DKI Jakarta.

Direktur Kriminal Umum Polda Sumatera Utara Kombes Pol Andi Rian mengatakan proses hukum sebenarnya telah dimulai dari pernyataan bahwa Dinas Pendidikan DKI mengatakan tidak pernah mengeluarkan legalisasi dan tanda tangan terhadap ijazah atas nama Jopinus Saragih.

Setelah melalui tahapan penyidikan yang dilakukan oleh Tim Gakumdu,ternyata Kepolisian telah melengkapi berkas berkasnya dan telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara,berkas telah lengkap atau P21.Bagaimana kelanjutan hukum yang menjerat Sang Kapten,apakah Kejaksaan akan meyerahkan berkas Tahap II sebelum perhelatan Pilkada Serentak Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati/Walikota pada Rabu 27 Juni 2018 mendatang. Mari kita tunggu kabarnya dari aparat hukum yang berwenang….(bersambung)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here