Fee Proyek Jatah Penguasa

0
127 views

Oleh Redaksi

MONALISANEWS | SIANTAR | – Istilah KW atau Fee didunia Jasa Kontruksi,sudah tidak menjadi rahasia umum lagi.Untuk mendapatkan paket proyek atau pekerjaan sebagai pengantin atau pemenang tender.Dinas terkait sudah terlebih dahulu mengijon paket dengan besar Fee atau Kewajiban bervariasi mulai dari 15 % sampai dengan 25% setoran awal kepada penguasa.

Kali ini MonalisaNews akan menelisik Fee proyek dilingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar.Diduga untuk setiap paket proyek dikenakan setoran awal sebesar 20% dari pagu anggaran yang akan dilelang dan dikerjakan oleh Rekanan sebagai pemilik proyek.

Diskusi,Minggu (16/9-2018) sore di Press Room,Arrows Monalisa Cafe Jl Silimakuta Timbanggalung Pematangsiantar Sumatera Utara.Mengungkap Fee atau KW paket proyek dari Pemerintah Kota Pematangsiantar,yang disinyalir dilakukan Kepala Dinas PUPR Johnson Tambunan dan berkoordinasi langsung dengan Sekdakot Budi Utari AP.

” Mau dapat paket proyek’ bayar!…mana ada yang gratis,20% uda masuk uangku.PL aja yang kudapat,belum cukup modal untuk ikut tender.Ini bisa dapat aja syukur,kalau dikota pemborong yang mendapat jatah puluhan miliar,ya anak Kadis.” Itu anak Jonson,puluhan miliar proyeknya,” jelas (Biduk) meminta kepada Monalisanews ¬†disamarkan.

Tidak gampang untuk miliki satu paket proyek,kita sebagai rekanan dituntut harus menyediakan uang kewajiban awal sebelum penandatanganan pekerjaan proyek atau kontrak.

“Memang gonjang ganjing dikalangan pemborong, sekda yang plot semua pekerjaan.Kemaren aku dapat dari Jonson Kadis PUPR Kota Pematangsiantar.Kalau Sekda mungkin proyek proyek besar jadi koordinasinya antara Jonson ke Sekda,” jelas Biduk menambahkan kalau proyek tahun ini yang bagi Sekda.

Dari beberapa kontraktor yang kukenal,ada beberapa orang pengusaha Medan ikut meramaikan tender proyek proyek besar di Dinas PUPR Kota Pematangsiantar,”Kalau mereka langsung,koordinasinya sama Sekda dan sudah di plot,mungkin cara ini untuk menghindari jeratan operasi tangkap tangan.Menurutku Sekda ingin menggunakan jalur satu pintu,”terangnya.

Berita Terkait: ūüĎČ  PLN UP3 Sibolga: ‚Äú8 Dusun di Tapteng Tahun 2019 Segera Masuk Listrik‚ÄĚ

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan praktik pemberian fee atau komisi sebesar 10% dari sebuah proyek kepada kepala daerah tidak hanya terjadi di Kota Batu, Jawa Timur.

Seperti diketahui, Wali Kota Batu Eddy Rumpoko ditangkap KPK karena diduga menerima fee sebesar 10% dari nilai sebuah proyek.

Ada pesan khusus yang ingin disampaikan KPK, bahwa dari serentetan OTT yang dilakukan KPK selama beberapa bulan terakhir, motivasi atau hal-hal mengapa orang-orang itu melakukan penerimaan uang suap atau janji, kebanyakan itu memotong uang dari proyek itu rata-rata 10 persen bahkan lebih.

Sementara itu,Ketua Tim Investigasi LSM MASA,Ardiansyah mengatakan,untuk dua daerah Siantar Simalungun pemberian Fee masih belum tersentuh oleh aparat hukum.‚ÄĚ Untuk Sumetra Utara sudah dua kepala daerah terjerat OTT KPK. perjanjian dan kesepakatan ‚Äéfee 10% dari nilai proyek juga terungkap di Kabupaten Batubara dan Labuhan Batu menjadi contoh buat penguasa yang masih nekat menerima Fee proyek,‚ÄĚterangnya.

Dia mengungkapkan, berdasarkan operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK, terungkap adanya kesamaan modus korupsi.”Dari OTT KPK hampir seragam bahwa anggaran dipotong sebagai fee itu sekitar 10 persen dari anggaran,” sambungnya.

Menurut dia, praktik fee akan memengaruhi kualitas bangunan atau pengadaan barang dan jasa yang dipakai.”Itu pasti menjadi berkurang.Oleh karena itu LSM MASA akan terus memantau apa bila ada transaksi, tapi bagaimana cara menyelamatkan proyek yang besar itu, agar sesuai dengan yang direncakan oleh pemerintah. Karena yang rugi nanti akhirnya masyarakat secara umum,” jelasnya.(*)

Baca Juga

Berita Terkait: ūüĎČ  PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH /JANJI KEPALA DUSUN DI DESA MAJAKERTA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here