Pengerjaan Proyek DD TA 2017-2018 di Desa Saragih “Amburadul”

0
227 views

Oleh: Syarifuddin Simatupang

MONALISANEWS | TAPTENG | – Masyarakat Desa Saragih Induk Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) Sumut “Miris”, melihat buruknya kualitas pengerjaan proyek yang dibiayai dari Dana Desa (DD) Tahun Anggaran (TA) 2017 dan TA 2018 didesa itu.

Sejumlah warga Desa Saragih Induk ketika ditemui awak media Monalisa News, Selasa (18/9-201) menuturkan, DD TA 2017 dan 2018 didesa itu dikerjakan Kuasa Pengguna Anggara (KPA) yaitu Kepala Desa (Kades) sengaja mengurangi volume Rencana Anggaran Belanja (RAB) nya untuk memperoleh keuntungan lebih besar dari proyek itu.

“Kades kami ini ber-ambisi untuk duduk kepala desa Saragih Induk untuk priode ke-2. Untuk mendapatkan modal dipencalonannya, sehingga Kades mengurangi volume dari RAB agar mendapatkan untung lebih besar. Maka mutu pekerjaan proyek itu buruk”. ujar para orang tua setengah baya didesa itu.

Sebelum proses Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), lanjut warga. Kepdes Saragih induk ‘RS’ sudah mulai melakukan penggalangan, bahkan sudah menghambur hamburkan uang, agar masyarakat mendukungnya dan memenangkannya pada Pilkades serentak di Tapteng, Rabu baru lalu.

“Ternyata, Kades RS gugur di Liksus, maka RS gagal maju dipencalonannya. Pilkades sudah selesai dan Kades terpilih sudah dilantik pada hari Senin 17/9 kemarin oleh Bupati Tapteng. Siapakah yang bertanggung jawab atas buruknya mutu proyek yang bibiayai dana desa itu.?”. tukas warga nada bertanya.

Pemerhati pembangunan yang dibiyai dana desa di Kecamatan Manduamas, Robby Manalu (65) menduga, bebasnya Kades melakukan korupsi akibat kurangnya pengawasan. Artinya bukan hanya Kades dan TPK yang ikut terlibat dalam memainkan anggaran dana desa di Desa Saragih Induk.

“Buruknya mutu pekerjaan yang dibiayai dana desa ini, tidak lepas kurangnya pengawasan oleh oknum yang terlibat dalam pengawasan, yakni Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pendamping lokal desa (PLD), Kasi PMD Kecamatan dan Camat Manduamas”. pungkas Robby.

Berita Terkait: 👉  Partai Demokrat (PD) Curiga Terhadap KPU Sumut

Amatan awak media Monalisa News, saat meninjau proyek tersebut, Selasa (18/9-2018). Tampak jelas buruknya kualitas bangunan. Sehingga jelas banyak pihak yang dirugikan. Sebut saja masyarakat setempat yang memanfaatkan sarana infrastruktur tersebut.

Bangunan itu asal jadi dan buruk, seluruh bangunan yang dikerjakan dipastikan tidak akan bertahan lama, karena akan cepat rusak.

“Selain merugikan masyarakat setempat, dalam hal ini, negara juga turut dirugikan. Pasalnya, ratusan juta bahkan hingga Miliyaran rupiah uang negara terbuang dengan percuma karena dijadikan ajang korupsi”.

“Oleh sebab itu, sudah sepatutnya pihak penegak hukum, yakni Kejari Sibolga dan Polres Tapteng menelusuri dan mengaudit pengelolaan anggaran di Desa Saragih Induk”.

Ketika awak media ini mencoba konfirmasi dengan Kades Saragih Induk ‘RS’, Selasa (18/9-2018) tidak berhasil. Menurut warga dan tetangganya, RS sedang tidak ada dikampung itu. Ducoba melalui Hp miliknya, namun tidak aktif.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here