Menginterupsi Oknum  “Pejabat Bebal “,  Hanya Bermodalkan Perda 26 Tahun 2008

0
206 views
Penghentian Operasi Tambang

Oleh Redaksi

MONALISANEWS | SERGEI | – Hanya dengan ” Dugaan “Melanggar Ketertiban Umum, keluarkan himbauan menghentikan USAHA LEGAL ,Komoditas Kerikil Berlapis Alami (Sirtu).

Oknum Plh.  Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai Jimson Siagian SH mengeluarkan surat Himbauan menghentikan aktifitas usaha  Komoditas Keril Berlapis (Sirtu) milik pengusaha H. Sakban Saragih Surat bernomor   Nomor :  18.35./331.1/2120/2018 tertanggal  27 November 2018.

Intinya menghimbau menghentikan kegiatan operasional kerena, dugaan  melanggar Perda no.26 Tahun 2008 , hal ketertiban umum, namun tidak merincikan alasan yang jelas mengapa oknum Kepala Polisi Satuan Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai  tersebut menghimbau untuk menghentikan usaha milik H.Sakban Saragih.

Surat Himbauan Penghentian Operasional Usaha oleh   Oknum Plh Kakan Satpol Polisi Pamong Praja  Kabupaten Serdang Bedagai tersebut , diprotes keras oleh pemilik usaha H.Sakban Saragih.

“ Hanya dengan” Didugaan “ Melanggar Ketertiban Umum, usaha saya di berhentikan ini tidak benar” usaha ini dirintis dengan tatanan peraturan dan perundangan yang berlaku, Saya memiliki legalitas yang jelas dan saya bayar pajaknya,’ Ungkap H.Sakban Saragih.

Surat Himbauan Pemberhentian Operasional Usaha Oknum Plh Kakan Satpol Polisi Pamong Praja  Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tersebut juga mendapat sorotan tegas dari Frederik Hutabarat SHut Aktifis Lembaga Pemerhati Pembangunan Pertanian dan Kehutanan (LP3K).

“Saya merasa prihatin terhadap kinerja para apartur negara yang berkompenten dalam menyikapi persoalan ini, menurutnya pemerintah daerah  seharusnya memberikan perlindungan terhadap para pengusaha yang patuh atas ketentuan dan peraturan pemerintah dalam melaksanakan unit usahanya dan juga memberikan perhatian dan tindakan yang tegas terhadap pengusaha yang tidak patuh terhadap peraturan dan ketentuan dari pemerintah itu sendiri,” tegasnya.

Lanjutnya,“ Tindakan Oknum Plh Kakan Satuan Polisi Pamong Peraja Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai  patut mendapat perhatian serius, untuk menghindari hal-hal yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan wewenang,  kalau pengusaha yang patuh terhadap peraturan dan ketentuan pemerintah saja bisa dengan mudah dihimbau untuk menghentikan operasional usahanya hanya dengan “Dugaan Melanggar Ketertiban Umum”, mengapa tidak dengan pengusaha unit usaha  yang sama untuk  segera  melakukan tindakan tegas, ini ada apa…” papar Frederik.(Bersambung)

 

Berita Terkait: 👉  Sergai Peringati Hari Bela Negara Tahun 2017,

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here