REKOMENDASI 20 TAHUN MADINA

0
222 views

Oleh Redaksi

MEDIA BERITA MONALISA | PANYAMBUNGAN | – Talkshow refleksi dan rekomendasi 20 tahun Kabupaten Mandailing Natal (Madina) yang digelar kelompok civil society dan perguruan tinggi yang terdiri dari LBH Al Amin Madina, Batang Pungkut Green Conservation (BGPC), Biro Bantuan Hukum Universitas Islam Sumatera Utara (BBH UISU), dan Yayasan Rumah Konstitusi Indonesia pada hari Minggu kemarin, 10/3 di aula hotel Abara, Jl. Lintas Timur Panyabungan, berlangsung hangat dan serius.

Tokoh Pelopor Pembentukan Kabupaten Mandailing Natal, H. Pandapotan Nasution, SH prihatin dengan kondisi kekinian Madina. “Cita-cita kesejahteraan masyarakat Madina, belum tercapai. Itu yang pertama. Yang kedua, Panyabungan dulu hendak dijadikan kota kecil yang asri, namun sekarang menjadi masih menjadi kampung besar yang jorok”, ucap Pandapotan Nasution, Walikota Sibolga periode 1974-1979.

M Amin Nasution, SH., MH, Ketua LBH Al Amin Madina dalam refleksi ini berpendapat bahwa tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di lingkungan Pemkab Madina masih rendah. “Buktinya, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah masih menjadi rahasia umum dikalangan masyarakat Madina”, ujar pria yang juga Managing Partner Kantor Advokat/Penasehat Hukum M Amin Nasution & Partners, Jakarta ketika ditanyai di Panyabungan.

Lebih lanjut menurut Amin Nasution, dalam kondisi akuntabilitas dan transparansi yg rendah maka partisipasi masyarakatpun pasti sangat rendah karena adanya pembatasan ruang dan gerak bagi masyarakat untuk berperan aktif dlm proses pembangunan, sehingga prediksi arah pembangunan itu sendiri menjadi tdk jelas bagi masyarakat.

“Dalam kondisi yg demikian satu-satunya yang dapat diharapkan bisa mendobrak ketertutupan tersebut adalah dengan penguatan civil society yang kapabel”, ujar Amin Nasution.

  1. Fahrizal Efendi Nasution, SH selaku Anggota DPRD Sumut 2014-2019 menilai bahwa kebijakan arah pembangunan Madina dewasa ini semakin tak jelas kemana arahnya.
Berita Terkait: šŸ‘‰  Bupati Tapteng Buka Porwilsu 2018 Wilayah IV

ā€œSepanjang inovasi kebijakan masih jalan di tempat atau penyusunan program justru terkesan masih copy paste, sepanjang itu pula kondisi perekonomian masyarakat Madina tetap dalam kondisi kemiskinanā€ tegasnya.

Fahrizal juga mengimbau agar seluruh pihak termasuk pemerintah daerah untuk menghilangkan kepura-puraan. ā€œSebab, saat ini sikap kepuraan-puraan masih kuat menyelimuti dinamika pembangunanā€ kritiknya.

Askolani Nasution, Budayawan Mandailing menyesalkan bahwa banyak entitas kebudayaan Mandailing berada diambang kepunahan.

Hal yang harus dilakukan, menurut Askolani, harus ada yang mendorong pemerintah daerah dalam penguatan kebudayaan Mandailing, melalui dukungan politik anggaran, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan. Mendorong penguatan peran masyarakat melalui dukungan kebijakan dan anggaran Desa.

Dr Syakban Lubis, MA dari STAIN Madina mengungkapkan bahwa berhasil atau tidaknya suatu daerah dimulai dari pendidikan. “STAIN Madina harus terus didukung untuk meningkatkan mutu pendidikan di Madina. Peningkatan mutu pendidikan ini tidak akan tercapai tanpa kerjasama dari segala unsur mulai dari masyarakat sampai ke pemerintah”, ucap Wakil Ketua STAIN Madina ini.

STAIN Madina juga sangat berharap lembaga penelitian dapat bekerjasama untuk meningkatkan mutu, kualitas pendidikan di Madina.

Burhanuddin Siregar, Anggota DPRD Sumut 2014-2019 menyatakan mendukung perubahan Madina ke arah yang lebih baik.

Ketua Panitia, Mhd Yasir Pasaribu yang juga Ketua GPII Madina berharap kegiatan kegiatan Forum Mandailing Maju dan Bermartabat (FMMB) ini tidak akan berhenti disini, akan diintensifkan dan disolidkan ke depan.

Ketua Panitia didampingi kelompok civil society lainnya Ahmad Suhairi Koordinator Jatam Madina, Andi Hakim Matondang (BPGC), Amir Hamdani Nasution (Yayasan Rumah Konstitusi Indonesia) menyampaikan 8 rekomendasiĀ  hasil refeleksi 20 tahun Madina, sebagai berikut:

  1. Perda RKPD, Perda ABPD, Perbup Penjabaran APBD agar dipublish melalui website resmi Pemkab maksimal 3 hari kerja sejak diundangkan;
  2. Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan secara adil dan berkelanjutan oleh Pemkab c.q Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesbangpol Madina;
Berita Terkait: šŸ‘‰  Tabligh Akbar Kecamatan Dolok Masihul

3.Pemerataan fasilitas pendidikan dan tenaga pendidik yang yang berkualitas;

4.Mendorong dan memberikan stimulus terhadap pelaku UMKM dan Koperasi;

  1. Memberikan pengakuan terhadap masyarakat Adat dalam bentuk peraturan daerah dan peraturan Bupati;
  2. Pemeliharaan terhadap cagar budaya dan situs-situs sejarah yang ada;
  3. Moratorium tenaga honorer di Kab. Madina.
  4. Madina harus bisa menjadi role model daerah religius dan santri sesuai slogan Kab. Madina.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here