Masih Terjadi!..Kurangnya Fungsi Pengawasan Pengerjaan Proyek 23 Miliar (Bag II)

0
511 views

Oleh Redaksi

MONALISANEWS | SIMALUNGUN | – Proyek Peningkatan Jurusan Laras Pematang Bandar – Kecamatan Bandar Huluan-Pematang Bandar dengan Volume Peningkatan Struktur dan Pelebaran Dengan Hotmix Epektif Sepanjang 6.913 M x 5.00 M  dengan pagu anggaran Rp 23.778.932.868,37,- dikhawatirkan tidak akan bertahan lama akibat kwalitas pengerjaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT RES KARYA, terkesan asal jadi.

Proyek peningkatan jalan tersebut dibiayai dari Pinjaman Daerah Kabupaten Simalungun TA 2018 dengan massa pelaksanaan 240 hari kelender.

Proyek peningkatan jalan ini disebut-sebut paket proyek mantan Bendahara Partai Demokrat Sumatera Utara Alpin Hartanto SE juga sebagai orang dekat Bupati Simalungun JR Saragih.

Pantauan monalisanews di lokasi,pengerjaan proyek peningkatan jalan,seperti pengerjaan tembok penahan dan drainase matrial yang digunakan “Bongkahan Batu Akik” (Bongkahan batu padas yang langsung didatangkan dari tangkahan) tampak kurang memuaskan, seperti pemasangan tembok penahan tidak mengunakan lapisan pondasi bawah (Subbase course) hanya menggunakan bongkahan besar batu padas,sekarang bongkahan bongkahan “batu akik” tersebut terlihat rapi setelah dilapisi plesteran.

Azhari Nasution yang pernah menjadi pelaksana proyek pemerintah mengungkapkan ,untuk pemasangan lapisan pondasi bawah seharusnya dibuat dari batu padas pecahan yang dipasang berdiri secara berdesakan dan pemasangannya menggunakan tangan.

“Lapisan pondasi yang dibuat harus dari batu batu belah yang berukuran 10-15, sebaiknya berasal dari batu gunung atau batu sungai yang dibelah, dan ini harus dipasang tegak lurus berdampingan satu sama lain dengan rapat yang  prinsipnya desak desakan yang dipasang berdiri dengan tangan,” jelasnya.

Kalaupun pekerjaan yang harus dilakukan,menurut Azhari harus mengunakan sistem “mac adam” menggunakan batu pecah/batu belah  yang disusun tegak untuk menjadi pondasi, selanjutnya diisi dengan batu pecah ukuran lebih kecil sehinga ketika diberi beban batu pecah lapisan teratas mendesak mengisi celah batu yang di bawahnya agar saling mengunci.’ujarnya.

Berita Terkait: 👉  Sukseskan MUSWIL XIII GPII Sumatera Utara 2018 , GPII Pematangsiantar Usung Wahyudi Hardianto Calon Ketua DPW Sumut

Azhari mengatakan kalau pengerjaan Proyek Peningkatan Jurusan Laras Pematang Bandar – Kecamatan Bandar Huluan-Pematang Bandar dengan Volume Peningkatan Struktur dan Pelebaran Dengan Hotmix Epektif Sepanjang 6.913 M x 5.00 M  dengan nilai kontrak kerja Rp 23.778.932.868,37,- (Dua puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh delan juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah tiga puluh tujuh sen) diduga akan terjadi mark-up anggaran pada proyek tersebut.

Sementara,Monalisanews merasa ada kejanggalan dalam pelaksanaan lelang yang telah dumumkan  dan tertera di Web LPSE Kabupaten Simalungun pada hari Senin (27/8/2018) pukul 21.09 Wib.

Dari data LPSE Kabupaten Simalungun perusahaan yang menjadi peserta tender dalam paket pekerjaan tersebut diatas,ada sebanyak 46 Perusahaan,setelah dilaksanakan proses lelang pekerjaan proyek tersebut hanya satu perusahaan yang ditampilkan LPSE Kabupaten Simalungun yakni, PT RES KARYA        dengan nilai penawaran Rp 23.888.150.000,00 dan ditetapkan sebagai pemenang lelang proyek.

Sementara itu,dari paket pekerjaan yang lain berdasarkan laporan pengumuman pemenang tender yang dilaksanakan LPSE Kabupaten Simalungun tetap menampilkan tiga peserta lelang sebagai pemenang pertama,pemenang kedua dan pemenang ketiga.

Dalam pada itu,TP4D  sebagai Konsepsi pengawalan dan pengamanan, Perjakgung Per – 014/A/Ja/11/2016, menempatkan institusi kejaksaan sebagai penegak hukum pelaksana pengadaan barang/jasa mempunya kepentingan yang besar untuk memberikan kepastian hukum, termasuk bagi pelaksana pemerintahan. Selaras dengan hak yang dijamin Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014) Pasal 6 yaitu memperoleh perlindungan hukum dan jaminan keamanan.

Salah seorang oknum Jaksa yang bergabung dalam Tim TP4D Kabupaten Simalungun ketika dikonfirmasi Monalisanews melalui telpon selular  mengenai proyek tersebut ,ia mengatakan,”Nanti akan kami tanyakan kepada PPK nya,” ujarnya dari seberang telepon.

Berita Terkait: 👉  Sosialisasi Pengembangan Beras Organik di Desa Lubuk Bayas,

Dari hasil jawaban salah seorang oknum jaksa yang tergabung dalam Tim TP4D tersebut,seakan akan fungsi pengawasan oleh Tim tidak dilaksanakan dengan semestinya.

Dalam pada itu, ketika Monalisanews  mencoba konfirmasi dengan PPK terkait Pengerjaan Proyek Peningkatan Jurusan Laras Pematang Bandar – Kecamatan Bandar Huluan-Pematang Bandar ,pihak dinas PU Bina Maraga dan Tata Ruang dan Pemukiman Pemkab Simalungun sangat sulit memberi iformasi dan terkesan seperti menutup-nutupi.Hal ini bertentangan dengan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK. bahwa  informasi  merupakan  kebutuhan  pokok  setiap orang    bagi  pengembangan  pribadi  dan  lingkungan sosialnya  serta    merupakan  bagian  penting  bagi ketahanan nasional.(Bersambung)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here